51 Ribu KK Badung Tak Nikmati Bantuan “Be Celeng Galungan”
Badung, PancarPOS | Pemerintah Kabupaten Badung kembali menyalurkan bantuan hari raya keagamaan kepada warganya melalui program unggulan Adi Cipta. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun ini, sebanyak 88.594 kepala keluarga (KK) umat Hindu yang ber-KTP Badung menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp2 juta. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta menjaga daya beli di tengah kenaikan harga jelang hari besar keagamaan.
Namun, di balik euforia penerima, terdapat sisi lain yang menyuarakan ketimpangan. Berdasarkan data BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dari total 143.000 KK, terdapat sekitar 51.000 KK yang tidak menikmati program yang kerap disebut “bantuan Be Celeng Galungan” tersebut. Ini berarti sekitar 40 persen KK di Badung tidak menerima bantuan, baik karena tidak memenuhi syarat administratif maupun karena kategori ekonomi yang dinilai di luar kriteria penerima. Padahal sesuai janji kampanye sebelumnya seluruh KK ber-KTP Badung diberikan bantuan serupa.
Salah satu warga Banjar Semer, Kuta Utara, mengaku memahami ketentuan pemerintah, namun tetap berharap ada skema yang lebih inklusif. “Kami memang tidak termasuk kategori miskin, tapi kebutuhan menjelang Galungan ini tetap berat. Kalau bisa, ke depan ada bantuan dengan kriteria yang lebih fleksibel,” ujarnya.
Pemkab Badung sendiri menetapkan bahwa penerima bantuan harus berpenghasilan maksimal Rp5 juta per bulan, tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI atau Polri, serta berdomisili tetap di Badung dengan KTP aktif. Bantuan disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui bank daerah agar transparan dan tepat sasaran.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa sebelumnya menegaskan bahwa program Adi Cipta akan terus dievaluasi. “Bantuan ini bentuk komitmen kami menjaga kesejahteraan masyarakat. Ke depan, kami terbuka untuk menyempurnakan sistem agar lebih banyak warga bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Meski tidak seluruh KK tersentuh program ini, pemerintah daerah menegaskan bahwa berbagai skema bantuan sosial lainnya tetap berjalan, baik dari pusat maupun daerah. Namun demikian, polemik soal batasan penerima dan persepsi keadilan masih menjadi catatan penting menjelang hari raya umat Hindu yang sarat makna kebersamaan. ama/ksm
