Gubernur Koster Terima Komisi V DPR RI, Lasarus Tegaskan Bali Harus Dibangun Komprehensif dan Selaras Budaya
Negara Harus Hadir Bantu Bali Percepat Pembangunan Infrastruktur Strategis

Denpasar, PancarPOS | Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (12/2/2026). Pertemuan strategis ini membahas capaian pembangunan Bali, tantangan struktural yang dihadapi, serta usulan program infrastruktur dan sarana prasarana strategis yang dinilai mendesak untuk menjawab dinamika pertumbuhan Pulau Dewata.
Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan pencarian serta pertolongan (SAR) datang untuk menyerap langsung kebutuhan riil Bali di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi dan tekanan pembangunan yang semakin kompleks.
Dalam paparannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa kondisi makro pembangunan Bali menunjukkan tren positif dan telah melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 tercatat 79,37 atau peringkat kelima nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan berada pada angka 3,42 persen, terendah secara nasional, sementara tingkat pengangguran terbuka hanya 1,45 persen.
“Capaian ini patut kita syukuri, tetapi juga menjadi alarm bahwa infrastruktur harus bergerak lebih cepat agar tidak tertinggal dari laju pertumbuhan,” tegas Koster.
Ia menambahkan, sektor pariwisata tetap menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Pada 2024, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta orang, dengan kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap nasional lebih dari separuh total devisa pariwisata Indonesia. Angka tersebut menempatkan Bali sebagai motor utama industri pariwisata nasional.
Namun di balik capaian tersebut, Bali menghadapi tekanan serius. Alih fungsi lahan produktif, persoalan sampah, degradasi lingkungan, keterbatasan air bersih, kemacetan di kawasan Sarbagita, serta kesenjangan ekonomi antara wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita menjadi tantangan nyata yang membutuhkan intervensi infrastruktur terpadu.
Kapasitas transportasi publik yang belum memadai juga menjadi sorotan. Bali, yang selama ini bertumpu pada kendaraan pribadi dan pariwisata berbasis mobilitas tinggi, dinilai memerlukan terobosan sistem transportasi massal yang modern dan terintegrasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan sejumlah proyek strategis, antara lain pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, underpass dan jembatan di titik kemacetan utama, sistem penyediaan air baku, pembangunan pusat olahraga provinsi, hingga pengembangan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa sebagai simpul distribusi barang dan penguatan ekonomi wilayah utara dan timur Bali.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam sambutannya menegaskan bahwa Bali memiliki karakter pembangunan yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia. Karena itu, pendekatan pembangunan terhadap Bali tidak bisa disamakan secara mekanis.
“Bali harus dibangun secara khusus. Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus komprehensif, bagaimana membangun infrastruktur yang selaras dengan budaya,” ujar Lasarus.
Ia bahkan membandingkan pembangunan kawasan pariwisata di negara lain, seperti Malaysia, yang menurutnya lebih agresif dalam menyiapkan infrastruktur pendukung. Namun ia menekankan bahwa keunikan Bali justru terletak pada kemampuannya menjaga identitas budaya di tengah modernisasi.
“Kalau kita membangun Bali secara tidak biasa, justru itu yang membuat Bali ikonik. Kalau dibangun biasa-biasa saja, mungkin Bali tidak akan seikonik sekarang,” tambahnya.
Lasarus menegaskan bahwa kontribusi Bali terhadap perekonomian nasional sangat besar, sehingga sudah sewajarnya negara hadir memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan di Bali.
“Bali sudah menyumbang banyak bagi pusat. Maka negara harus hadir membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan yang komprehensif,” tegasnya.
Gubernur Koster menyambut baik dukungan tersebut dan menekankan bahwa pembangunan Bali tidak boleh hanya berorientasi fisik semata. Ia menegaskan konsep pembangunan Bali berbasis visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menempatkan keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan sebagai fondasi utama.
“Pembangunan Bali harus menjaga harmoni antara alam, manusia, dan kebudayaan. Bali bukan hanya destinasi pariwisata, tetapi pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” tutup Koster.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum memaparkan penanganan jalan nasional di Provinsi Bali, program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta peningkatan kualitas jalan tol. Sementara BMKG Provinsi Bali menyampaikan kebutuhan alat operasional utama guna memperkuat sistem peringatan dini bencana.
Adapun BASARNAS memaparkan strategi operasi pencarian dan pertolongan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Bali yang rawan gempa, tsunami, dan cuaca ekstrem.
Pertemuan tersebut menegaskan satu hal: Bali tidak hanya membutuhkan pembangunan, tetapi pembangunan yang presisi, selaras budaya, dan didukung penuh oleh negara. mas/ama/*














