Ajak Ambil Alih Jalan Raya, Transportasi Tri Hita Trans Mampu Redam Konflik Sopir di Desa Adat
Denpasar, PancarPOS | Kehadiran aplikasi transportasi berbasis lokal bernama Tri Hita Trans mulai memantik optimisme baru di tengah kompleksitas persoalan transportasi di Bali. Di tengah dominasi sistem transportasi daring berbasis korporasi besar dan konflik laten antar sopir lokal, aplikasi ini dinilai sebagai jalan tengah yang tidak hanya menawarkan efisiensi teknologi, tetapi juga ketertiban sosial, penguatan desa adat, serta keberpihakan nyata pada masyarakat lokal Bali. Dukungan terbuka pun datang dari tokoh seni dan adat Bali, Pande Made Suardana, BA., S.Pd., M.Si., yang menilai Tri Hita Trans sebagai inovasi luar biasa yang lahir dari kebutuhan riil di lapangan.
Pande Made Suardana bukan sosok sembarangan dalam lanskap adat dan pendidikan Bali. Ia dikenal luas sebagai tokoh seni dan adat asal Pancasari, Buleleng, sekaligus mantan Kepala SMK Negeri 1 Sukasada. Selain itu, ia juga aktif menangani Departemen ke-11 yang membidangi seni, adat, budaya, agama, dan pariwisata nasional dalam Forum Bela Negara di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dengan latar pengalaman panjang di dunia pendidikan, organisasi, hingga transportasi rakyat, pandangan Pande memiliki bobot empiris yang kuat, bukan sekadar wacana normatif.
Menurut Pande, munculnya Tri Hita Trans menjadi momentum penting bagi Bali untuk membuktikan bahwa teknologi tidak harus berhadap-hadapan dengan adat. Justru sebaliknya, teknologi harus diletakkan sebagai alat untuk memperkuat tata kelola sosial masyarakat adat. Ia menilai selama ini konflik horizontal antar sopir sering terjadi bukan semata karena persoalan ekonomi, melainkan karena ketiadaan sistem yang adil, terorganisir, dan diakui bersama.
Ia mengenang bagaimana praktik transportasi konvensional di masa lalu kerap memicu gesekan. Ketika ada kendaraan dari luar wilayah masuk ke area tertentu, perebutan penumpang hampir selalu terjadi. Dalam kondisi tersebut, emosi sopir mudah tersulut. Permintaan uang mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi ketika penumpang diambil, konflik nyaris tak terelakkan. Situasi ini, menurut Pande, adalah potret dari sistem transportasi yang berjalan tanpa tata kelola yang jelas.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Pande melihat Tri Hita Trans sebagai jawaban atas kekacauan sistemik yang selama ini dibiarkan berlarut-larut. Aplikasi ini dinilainya mampu memblokir potensi konflik sejak awal karena bekerja dengan sistem yang terorganisir secara digital dan kelembagaan. Ketika distribusi penumpang diatur oleh sistem, ruang bagi perebutan, kecemburuan, dan provokasi otomatis menyempit. Di sinilah teknologi berperan sebagai peneduh, bukan pemantik konflik.
Lebih jauh, Pande menekankan bahwa kekuatan utama Tri Hita Trans bukan semata pada aplikasinya, tetapi pada filosofi yang melandasinya. Konsep Tri Hita Karana yang menjadi roh aplikasi ini dipandang selaras dengan nilai dasar kehidupan masyarakat Bali, yakni harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Dalam konteks transportasi, harmoni ini diterjemahkan melalui hubungan adil antar sopir, pelayanan yang manusiawi kepada penumpang, serta kepedulian terhadap lingkungan.
Salah satu aspek yang paling diapresiasi Pande adalah keberpihakan Tri Hita Trans terhadap sopir lokal Bali. Dalam ekosistem aplikasi ini, sopir bukan sekadar mitra pasif, melainkan subjek utama yang diberdayakan. Aplikasi ini dirancang untuk memastikan masyarakat lokal tidak tersingkir oleh pemain besar dari luar daerah yang selama ini memiliki modal dan jaringan lebih kuat. Bagi Pande, keberpihakan semacam ini adalah bentuk nyata bela negara dalam konteks ekonomi kerakyatan.
Pande juga menyoroti pentingnya skema koperasi dan BUPDA dalam sistem Tri Hita Trans. Menurutnya, koperasi adalah bentuk kelembagaan ekonomi yang paling sesuai dengan semangat gotong royong masyarakat Bali. Dengan koperasi, keuntungan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak, melainkan dikelola dan dikembalikan kepada anggota, sekaligus dapat memberikan kontribusi bagi desa adat. Skema ini dinilai mampu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif.
Dalam pandangan Pande, jika koperasi sopir dan desa adat dapat berjalan beriringan, maka transportasi tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan sumber kesejahteraan bersama. Sopir memiliki kepastian kerja, desa adat memperoleh manfaat ekonomi, dan masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang tertib serta beretika. Ia menegaskan bahwa inilah bentuk pembangunan yang berakar dari bawah, bukan dipaksakan dari atas.
Tak hanya soal ekonomi dan sosial, Pande juga memberikan perhatian serius pada dimensi lingkungan. Ia menyambut baik orientasi Tri Hita Trans yang memberi prioritas pada penggunaan kendaraan listrik. Menurutnya, langkah ini sangat relevan dengan tantangan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang kini menghadapi tekanan polusi dan degradasi lingkungan. Transportasi ramah lingkungan dinilai menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan.
Pande menilai penggunaan kendaraan listrik dalam sistem transportasi lokal akan memberikan banyak dampak positif. Selain mengurangi emisi dan polusi udara, kendaraan listrik juga menghadirkan kenyamanan dan citra modern yang sejalan dengan arah pariwisata hijau Bali. Ia menyebut langkah ini sangat sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Dengan latar pengalaman memimpin dan membina institusi pendidikan seni sejak tahun 1985, Pande memahami betul pentingnya proses sosialisasi yang berkelanjutan. Ia menyatakan kesiapan penuh untuk terlibat aktif dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan Tri Hita Trans ke desa-desa adat di Bali. Baginya, keberhasilan sebuah sistem tidak cukup hanya dengan konsep yang baik, tetapi harus disertai pemahaman dan penerimaan dari masyarakat.
Ia berharap pengembangan Tri Hita Trans diawali dengan proyek percontohan yang berhasil dan terukur. Pilot project tersebut, menurutnya, akan menjadi bukti konkret yang dapat meyakinkan desa adat lain untuk ikut bergabung. Ketika masyarakat melihat langsung manfaat ekonomi, ketertiban sosial, dan dampak lingkungannya, maka proses adopsi akan berjalan lebih alami dan minim resistensi.
Pande menegaskan bahwa Bali memiliki pasar yang besar, tetapi tanpa sistem yang adil, pasar tersebut justru menjadi sumber konflik. Kehadiran Tri Hita Trans diharapkan mampu mengubah logika persaingan menjadi logika kolaborasi. Dalam sistem yang terorganisir, setiap sopir memiliki peluang yang sama, tanpa harus saling menjatuhkan atau berebut secara tidak sehat.
Ia juga menyinggung pengalamannya yang pernah berada dalam struktur angkutan sambil menjalani dunia pendidikan. Pengalaman itu memberinya pemahaman mendalam tentang kerasnya realitas di lapangan. Oleh karena itu, dukungannya terhadap Tri Hita Trans bukan didasarkan pada romantisme adat semata, melainkan pada analisis praktis tentang bagaimana sistem transportasi seharusnya dikelola agar adil dan berkelanjutan.
Lebih luas lagi, Pande melihat Tri Hita Trans sebagai contoh konkret bagaimana nilai bela negara dapat diwujudkan dalam sektor sipil. Menjaga adat, memberdayakan ekonomi lokal, dan melindungi lingkungan adalah bagian dari upaya mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Dalam konteks ini, teknologi bukan ancaman, melainkan alat perjuangan baru.
Di akhir pernyataannya, Pande Made Suardana kembali menegaskan dukungannya secara terbuka. Ia menyebut Tri Hita Trans sebagai inovasi langka yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap realitas Bali. Ia menyatakan siap berdiri di garda depan untuk mengawal dan menyosialisasikan gagasan ini ke seluruh desa adat di Bali.
“Ini hal yang luar biasa dan tidak mudah dicari. Kalau sistem ini dijalankan dengan baik dan benar, saya yakin konflik bisa diredam, masyarakat lokal berdaya, dan Bali punya transportasi yang bermartabat,” tegasnya.
Melalui sinergi antara teknologi digital, sistem koperasi, nilai adat, dan komitmen lingkungan, Tri Hita Trans diharapkan menjadi tonggak baru transportasi Bali. Bukan sekadar aplikasi, tetapi gerakan sosial yang menempatkan desa adat sebagai subjek utama pembangunan, sekaligus memastikan Bali tidak sekadar menjadi pasar, melainkan tuan rumah di tanahnya sendiri. tra/ama/ksm/yar
