Karangasem, PancarPOS | Pemerintah Provinsi Bali bergerak serius menata sistem transportasi dalam pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di kawasan suci Pura Agung Besakih. Skema yang disiapkan tidak lagi konvensional, melainkan mengarah pada sistem terpadu, modern, dan berbasis pengendalian kepadatan secara terukur.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa transportasi menjadi faktor penentu utama keberhasilan pelaksanaan karya berskala besar tersebut. Ia menekankan, ukuran keberhasilan bukan pada kesempurnaan, melainkan pada kemampuan menekan kepadatan secara signifikan.
“Tidak harus 100 persen. Kalau bisa mengurangi kepadatan 60 sampai 70 persen, itu sudah sangat baik,” tegas Koster dengan nada realistis namun strategis pada Rabu (1/4/2026).
Langkah konkret langsung diterapkan melalui koordinasi lintas kabupaten dan kota untuk mengatur pola kedatangan pemedek. Pola ini dirancang agar arus umat tidak menumpuk dalam waktu bersamaan, melainkan tersebar secara sistematis.
Rekayasa lalu lintas pun disusun dengan pendekatan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Skema ini diperkuat dengan penyiapan kantong parkir terpusat yang mampu menampung sekitar 2.267 kendaraan. Untuk kendaraan besar seperti bus, diarahkan parkir di luar kawasan utama, yakni di areal Kedungdung, guna menghindari kepadatan di zona inti pura.
Sementara itu, kendaraan pribadi dibatasi masuk ke area utama, hanya diperbolehkan untuk kategori tertentu. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya serius menekan potensi kemacetan yang selama ini kerap terjadi saat puncak karya.
Sebagai solusi mobilitas internal, Pemprov Bali menghadirkan layanan shuttle ramah lingkungan. Sebanyak 10 unit kendaraan listrik disiapkan untuk melayani rute strategis dari Manik Mas menuju Bencingah. Shuttle ini beroperasi 24 jam, dengan layanan penuh di siang hari dan terbatas pada malam hari.
Yang menarik, seluruh layanan shuttle diberikan secara gratis kepada pemedek. Tidak hanya itu, layanan prioritas juga diberikan kepada sulinggih, lansia, dan kelompok rentan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan sosial dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.
“Semua layanan ini gratis. Kita ingin masyarakat nyaman tanpa terbebani,” ujar Koster.
Tak hanya mengandalkan shuttle, penguatan transportasi lokal juga menjadi perhatian. Sebanyak 300 ojek resmi dilibatkan dalam sistem transportasi ini. Mereka diwajibkan menggunakan atribut khusus, beroperasi di titik naik-turun yang telah ditentukan, serta menerapkan tarif resmi sebesar Rp10.000.
Pemerintah menegaskan bahwa ojek tanpa atribut resmi atau yang mematok tarif di luar ketentuan akan dianggap ilegal dan ditindak tegas. Langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban sekaligus melindungi masyarakat dari praktik tarif liar.
Dengan kombinasi rekayasa lalu lintas, penyediaan transportasi ramah lingkungan, penataan parkir terpusat, hingga penguatan transportasi lokal yang terstandarisasi, IBTK 2026 diarahkan menjadi model baru pengelolaan kegiatan keagamaan berskala besar di Bali.
Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek kelancaran, tetapi juga kenyamanan, keadilan layanan, dan modernisasi sistem berbasis pengendalian. “Transportasi ini kuncinya. Kalau ini tertib, semua akan lancar,” tutup Koster dengan optimisme tinggi. mas/ama/*
