Hukum dan Kriminal

Ini Alasan Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara Somasi MDA dan PHDI Bali


Denpasar, PancarPOS | SKB (Surat Kepeutusan Bersama) yang dikeluarkan oleh MDA (Majelis Desa Adat) Bali dan PHDI Bali, menjadi alasan Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara mensomasi MDA dan PHDi Bali belum lama ini. Pasalnya, adanya SKB Nomor 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembang Ajaran Sampradaya Non Dresta Bali, dianggap sebagai pemicu kekisruhan yang berujung terjadinya penutupan Ashram Krisna Balaram di Jalan Pantai Padang Galak pada beberapa waktu lalu.

1th#ik-16/4/2021

Ketua Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara, ADV., I Ketut Nurasa SH, MH., mengtakan pihaknya mengsomasi MDA dan PHDI Bali bertujuan untuk diadakan musyawarah maupun dialog tanpa ada tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun. Selain itu juga, Somasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan bentuk dari SKB yang dikeluarkan MDA dan PHDI Bali, sehingga terjadi penghasutan. Sebab implementasi di bawah ketika pihaknya mendatangi bandesa adat banyak yang tidak mengerti, padahal isi SKB menyatakan Pembatasan Pengembangan Ajaran Sampradaya Non Dresta tetapi kenyataan di lapangan terjadi penutupan dan pelarangan Asrham.

“Bentuk isi somasi kami merupakan bentuk kekecewaan dan mencari keadilan,” ucap Ketut Nurasa usai mememberikan surat isomasi di Sekretariat PHDI Bali. Lanjut Nurasa, adanya somasi ini dimaksudkan agar tidak lagi ada tindakan atau pernyataan yang arogan, bahkan sudah mencapai ranah perkusi dan eksekusi tanpa ada dasar hukum yang jelas. Untuk itu pihaknya mengharapkan ada pertemuan dengan batas maksimal 7×24 jam. “Kalau sampai somasi kami melewati batas waktu yang telah kami berikan, dan tidak ada itikad baik dari MDA maupun PHDI maka kami akan melakukan tindakan yang lebih keras lagi dan kami pastikan kami akan mengambil langkah hukum,” tandasnya.

1th-ksm#5/2/2021

Usai melayangkan somasi ke MDA Bali, juga mendatangi Sekretariat PHDI Bali untuk melayangkan surat somasi ke PHDI Bali, dengan tiga tuntutan, yaitu untuk mencabut SKB yang dianggap dirinya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak pantas diterbikan. “Kami menilai adanya SKB membuat terjadinya ketertiban umum,” tegasnya. Sementara itu, somasi diterima oleh Wakil Ketua II PHDI Bali, Pinandita Pasek Swastika pihaknya akan menyampaikan langsung ke Ketua PHDI Bali dan langsung akan mempelajari dari isi somasi tersebut.

“Apa-apa yang perlu dibahas terkait somasi ini, kami akan sampaikan ke Walaka dan kebijakan dan keputusan semua ada di Pinandita,” pungkasnya. tra/ama

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close