Denpasar, PancarPOS | Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan saat memimpin apel disiplin di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, Senin (5/5/2026). Dalam apel yang berlangsung di halaman Kantor PUPR tersebut, Eddy Mulya juga memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran PUPR dalam membangun wajah Kota Denpasar.
Apel disiplin itu diikuti jajaran pejabat struktural hingga staf lapangan di lingkungan Dinas PUPR Kota Denpasar. Suasana apel berlangsung serius namun penuh semangat, seiring dorongan pemerintah agar pembangunan infrastruktur kota terus bergerak cepat dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan bahwa pembangunan kota tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur membutuhkan proses panjang, konsistensi, serta kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan.
Namun demikian, ia menilai berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Dinas PUPR mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan. Mulai dari normalisasi sungai, penanganan drainase, hingga respons cepat terhadap bencana seperti pohon tumbang disebut berjalan semakin solid dan terkoordinasi.
“Saat ini kita bisa melihat secara langsung bahwa infrastruktur Kota Denpasar mulai berbenah di berbagai titik. Pekerjaan normalisasi sungai, pembersihan drainase hingga penanganan dampak bencana dilakukan dengan sangat baik dan terkoordinasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Eddy Mulya juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam pembangunan kota. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah agar tercipta rasa percaya dan rasa aman terhadap kualitas pelayanan publik.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan modern, terutama dalam sektor infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat setiap hari.
Tak hanya itu, Sekda juga menegaskan posisi strategis Dinas PUPR dalam struktur pemerintahan daerah. Ia menyebut Dinas PUPR sebagai perangkat daerah paling inklusif karena hasil kerjanya menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Menurutnya, besarnya tanggung jawab PUPR juga tercermin dalam aturan mandatory spending infrastruktur yang mewajibkan minimal 40 persen APBD dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
“Jika mandatory spending infrastruktur tidak terpenuhi, maka APBD tidak dapat dievaluasi dan disahkan. Ini menunjukkan betapa strategis dan vitalnya posisi Dinas PUPR dalam pembangunan Kota Denpasar,” ujar I Gusti Ngurah Eddy Mulya.
Ia menambahkan, meskipun pembangunan infrastruktur juga dilakukan perangkat daerah lain seperti Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan, namun porsi terbesar tetap berada di bawah tanggung jawab Dinas PUPR.
Karena itu, Pemkot Denpasar berharap soliditas internal PUPR terus diperkuat agar kualitas pembangunan kota semakin baik, tertata, tangguh, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang terus berkembang.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja menyampaikan apresiasi atas kehadiran Sekda Denpasar yang secara langsung memberikan motivasi kepada seluruh jajaran PUPR.
Menurutnya, arahan yang diberikan menjadi energi baru bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional dalam mendukung pengelolaan infrastruktur serta aset Kota Denpasar.
“Kami berterima kasih atas arahan dan motivasi yang diberikan. Ini menjadi semangat bagi seluruh jajaran untuk terus bekerja maksimal dalam mendukung pembangunan Kota Denpasar,” ujarnya. mas/ama/*
