Sekda Dewa Indra Tegaskan Transformasi Digital Pengadaan Tak Bisa Ditawar

IAPI Didorong Jadi Motor Strategis Pembangunan Bali
Denpasar, PancarPOS | Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai pilar penting pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat membuka kegiatan Baliyoni Group Solution Day 2026 yang digelar oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di The Meru Hotel, Selasa (5/5/2026).
Dalam forum strategis yang mempertemukan para praktisi pengadaan dari berbagai sektor tersebut, Dewa Indra menegaskan bahwa peran IAPI tidak boleh lagi dipandang sempit sebatas pelaksana teknis. Lebih dari itu, IAPI harus tampil sebagai kekuatan penggerak pembangunan yang mampu menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama. Dunia sudah berubah. Digitalisasi bukan pilihan, tetapi keharusan,” tegasnya dengan nada serius.
Kegiatan yang mengangkat tema “Strategi Berbasis Efisiensi dan Resiliensi pada Pengadaan Barang dan Jasa 2026” ini menjadi ruang refleksi sekaligus akselerasi bagi para anggota IAPI dalam merespons tantangan zaman. Transformasi digital, menurut Sekda, telah mengubah wajah birokrasi secara fundamental, termasuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia menyoroti bahwa saat ini hampir seluruh instrumen pengadaan telah berbasis digital, mulai dari e-katalog hingga berbagai platform pendukung lainnya. Sistem ini memungkinkan proses kerja berlangsung lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Dengan sistem digital, pekerjaan tidak lagi terikat ruang dan waktu. Risiko bisa ditekan, pengawasan menjadi lebih mudah, dan yang paling penting, kepercayaan publik dapat ditingkatkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Dewa Indra menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Dalam konteks ini, peran IAPI menjadi sangat krusial sebagai garda depan dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip good governance.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa efisiensi saja tidak cukup. Aspek resiliensi atau ketahanan juga harus menjadi perhatian utama. Dunia yang penuh ketidakpastian menuntut setiap organisasi, termasuk IAPI, untuk memiliki kemampuan beradaptasi, bertahan, dan bangkit di tengah tekanan.
“Resiliensi adalah kunci. Kita harus mampu menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dengan cepat, dan tetap menjaga kualitas layanan publik,” imbuhnya.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa sejatinya memiliki dampak yang sangat luas terhadap pembangunan daerah. Tidak hanya berkaitan dengan belanja pemerintah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, paradigma pengadaan harus diubah. Proses yang selama ini kerap dianggap rumit, lambat, dan penuh ketidakpastian harus ditransformasikan menjadi sistem yang luwes, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“IAPI harus menjadi bagian dari solusi. Bukan sekadar menjalankan prosedur, tetapi mampu menghadirkan nilai tambah bagi pembangunan Bali,” tegasnya.
Forum ini juga menjadi ajang konsolidasi internal organisasi profesi IAPI dalam memperkuat kapasitas anggotanya. Dengan meningkatnya kompetensi dan profesionalisme, diharapkan kepercayaan publik terhadap profesi pengadaan semakin tinggi.
Di tengah derasnya arus digitalisasi dan tuntutan transparansi, langkah Pemprov Bali mendorong penguatan peran IAPI dinilai sebagai strategi tepat. Tidak hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Kegiatan Baliyoni Group Solution Day 2026 ini sekaligus menjadi penanda bahwa Bali tidak ingin tertinggal dalam reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan organisasi profesi seperti IAPI, arah pembangunan Bali ke depan diharapkan semakin terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. mas/ama/*









