Ketua BKS LPD Bali Dukung Program Transportasi Tri Hita Berbasis Desa Adat
Bersama PT Sentrik Dorong Perubahan Ekonomi dan Kehidupan Krama Bali

Denpasar, PancarPOS | Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali menyatakan dukungan kuat terhadap pengembangan program transportasi ramah lingkungan di masing-masing desa adat yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan krama desa adat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup Bali. Dukungan ini tidak hanya dimaknai sebagai respons terhadap tren global transportasi hijau, tetapi juga sebagai upaya sadar untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi dan teknologi di Bali tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang telah menjadi identitas dan kekuatan masyarakat Pulau Dewata selama berabad-abad.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua BKS LPD Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., yang memandang bahwa pengembangan transportasi berbasis teknologi ramah lingkungan, khususnya kendaraan listrik, merupakan wujud nyata penerapan Tri Hita Karana dalam konteks pembangunan modern. Menurutnya, perubahan moda transportasi bukan sekadar urusan teknologi atau efisiensi energi, melainkan bagian dari ikhtiar kolektif untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam, sebagaimana diajarkan dalam filosofi hidup masyarakat Bali.
Kepala LPD Talepud ini menekankan bahwa Bali memiliki tanggung jawab moral dan kultural untuk memastikan setiap langkah pembangunan tidak merusak keseimbangan alam dan tatanan sosial. Dalam pandangannya, kendaraan listrik dan sistem transportasi bersih merupakan jawaban atas tantangan polusi, kemacetan, serta degradasi lingkungan yang mulai dirasakan di berbagai wilayah Bali, terutama kawasan pariwisata dan perkotaan. Ia menilai bahwa teknologi ramah lingkungan justru dapat menjadi sarana memperkuat nilai spiritual dan sosial masyarakat, bukan sebaliknya, selama dikelola dengan pendekatan yang tepat dan inklusif.

Dalam berbagai kesempatan diskusi bersama pelaku industri transportasi listrik di Bali, Cendikiawan menyampaikan bahwa dukungan BKS LPD Bali terhadap program transportasi ramah lingkungan bukan sekadar wacana normatif. Ia melihat peluang besar bagi LPD, sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat, untuk berperan aktif dalam pembiayaan, pendampingan, dan edukasi masyarakat terkait transisi menuju transportasi bersih. Menurutnya, LPD memiliki posisi strategis karena dekat dengan krama desa, memahami konteks sosial budaya setempat, serta memiliki legitimasi adat yang kuat dalam kehidupan masyarakat Bali.
Filosofi Tri Hita Karana sendiri telah lama menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan di Bali, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa kesejahteraan sejati tidak dapat dicapai hanya melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus diiringi dengan harmoni sosial dan kelestarian alam. Dalam konteks transportasi, filosofi ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kesadaran akan dampak negatif emisi karbon, polusi udara, dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil terhadap kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pariwisata Bali.
LPD, sebagai lembaga keuangan milik desa adat, dipandang memiliki peran unik dalam menjembatani nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan ekonomi modern. Keberadaan LPD tidak hanya berfungsi sebagai institusi penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai penjaga nilai kearifan lokal yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, BKS LPD Bali melihat bahwa pengembangan transportasi ramah lingkungan dapat menjadi sektor baru yang potensial untuk didukung melalui skema pembiayaan berbasis desa, sehingga manfaat ekonomi dari transformasi teknologi dapat dirasakan langsung oleh krama Bali.
Salah satu langkah konkret yang menunjukkan keseriusan BKS LPD Bali dalam mendukung program ini adalah penjajakan kerja sama dengan PT Sentrik Persada Nusantara, perusahaan yang dikenal sebagai salah satu distributor kendaraan listrik terbesar di Bali. Pertemuan antara jajaran BKS LPD Bali dan manajemen PT Sentrik Persada Nusantara berlangsung pada awal tahun 2023 di Denpasar, menjadi titik awal diskusi mengenai peluang kolaborasi strategis dalam memperluas adopsi kendaraan listrik di Bali melalui pendekatan berbasis komunitas dan desa adat.

Dalam pertemuan tersebut, Cendikiawan menyampaikan pandangannya bahwa kendaraan listrik memiliki keunggulan strategis karena tidak menghasilkan emisi, lebih efisien secara energi, dan sejalan dengan komitmen Bali menuju pembangunan berkelanjutan. Ia menilai bahwa kerja sama dengan PT Sentrik Persada Nusantara membuka peluang bagi LPD untuk berperan sebagai mitra pembiayaan masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi baru yang ramah lingkungan dan berbasis nilai budaya.
“LPD Bali melihat kendaraan listrik sebagai peluang baru untuk menguatkan ekonomi krama desa sekaligus mendukung konsep pembangunan yang bersih dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang kendaraan, tetapi tentang perubahan cara pandang kita terhadap pembangunan dan kesejahteraan,” ujar Cendikiawan dalam diskusi di main dealer Sentrik Gatsu Barat, Denpasar pada Kamis (5/2/2026).
Sementara itu, Founder dan Owner PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, S.H., M.Si., menyambut positif dukungan yang diberikan oleh BKS LPD Bali. Ia menilai keterlibatan lembaga adat seperti LPD akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat Bali dalam menerima dan menggunakan kendaraan listrik. Menurut Sudiana, kepercayaan merupakan faktor kunci dalam adopsi teknologi baru, terutama di masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Mantan Wakil Bupati Badung itu menjelaskan bahwa PT Sentrik Persada Nusantara sejak awal berkomitmen tidak hanya menjual kendaraan listrik, tetapi juga membangun ekosistem transportasi bersih yang berkelanjutan. Hal tersebut mencakup penyediaan kendaraan dengan kualitas terjamin, kelengkapan legalitas seperti STNK, layanan purna jual, serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan kendaraan listrik. Ia menilai bahwa dukungan BKS LPD Bali dapat mempercepat proses edukasi tersebut, karena LPD memiliki jaringan luas hingga ke tingkat desa adat.

Lebih jauh, Sudiana berharap kerja sama dengan BKS LPD Bali dapat melahirkan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh krama desa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usaha. Menurutnya, kendaraan listrik tidak hanya relevan sebagai alat transportasi pribadi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sarana usaha, seperti transportasi pariwisata berbasis budaya, layanan logistik skala kecil, hingga usaha jasa di desa-desa wisata.
Dalam perspektif ekonomi desa, program transportasi ramah lingkungan dipandang sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Integrasi antara LPD sebagai lembaga keuangan akar rumput dan layanan transportasi modern membuka peluang bagi masyarakat desa untuk terlibat langsung dalam ekosistem ekonomi baru. Hal ini sejalan dengan prinsip Pawongan dalam Tri Hita Karana, yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan hubungan harmonis antar sesama manusia.
Ketika transportasi bersih dikembangkan sebagai bagian dari peluang usaha, maka akan tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperluas akses terhadap pasar dan layanan. BKS LPD Bali memandang bahwa peran LPD tidak berhenti pada pembiayaan semata, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam mengelola usaha, meningkatkan literasi keuangan, dan memastikan bahwa transformasi ekonomi berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Dalam konteks pembiayaan, LPD di Bali telah lama dikenal sebagai lembaga keuangan komunitas yang tangguh dan adaptif. Selama puluhan tahun, LPD terbukti mampu bertahan dan berkembang dengan tetap berpegang pada nilai-nilai adat dan budaya. Pengalaman ini menjadi modal penting bagi LPD untuk berperan dalam pembiayaan sektor-sektor baru, termasuk transportasi ramah lingkungan, tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga milik desa adat.
BKS LPD Bali melihat bahwa pembiayaan kendaraan listrik melalui LPD dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat peran ekonomi desa. Dengan skema yang dirancang sesuai kemampuan dan kebutuhan krama desa, LPD dapat membantu masyarakat mengakses teknologi bersih tanpa harus terbebani risiko finansial yang berlebihan. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan skema pembiayaan konvensional yang sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat.
Meski demikian, dukungan terhadap program transportasi ramah lingkungan berbasis Tri Hita Karana tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi kendaraan listrik, baik dari sisi manfaat, biaya, maupun perawatan. Selain itu, diperlukan penyesuaian regulasi, infrastruktur pendukung, serta mekanisme pembiayaan yang benar-benar ramah bagi masyarakat desa.

Cendikiawan mengakui tantangan tersebut, namun tetap optimistis bahwa dengan pendekatan kolaboratif, hambatan tersebut dapat diatasi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara BKS LPD Bali, LPD se-Bali, pemerintah daerah, serta mitra industri seperti PT Sentrik Persada Nusantara. Menurutnya, transformasi menuju transportasi bersih tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan komitmen bersama dan visi jangka panjang.
Di sisi lain, Sudiana menegaskan komitmen PT Sentrik Persada Nusantara untuk terus mendukung proses transisi ini melalui penyediaan produk berkualitas, edukasi berkelanjutan, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Ia percaya bahwa Bali memiliki potensi besar untuk menjadi contoh nasional dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan yang berbasis budaya dan kearifan lokal.
Dukungan BKS LPD Bali terhadap program transportasi ramah lingkungan berbasis Tri Hita Karana juga mencerminkan pandangan bahwa teknologi dan budaya tidak harus saling bertentangan. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai budaya jika diintegrasikan dengan sensitivitas sosial dan spiritual. Dalam konteks Bali, kendaraan listrik dan sistem transportasi bersih dapat menjadi simbol modernisasi yang tetap menghormati alam dan tradisi.
Melalui berbagai diskusi dan langkah konkret yang telah dilakukan, BKS LPD Bali menunjukkan komitmen jangka panjang untuk mengintegrasikan prinsip Tri Hita Karana dalam setiap strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan bukanlah langkah sesaat, melainkan bagian dari agenda besar untuk membangun Bali yang berdaulat secara ekonomi, lestari secara lingkungan, dan kokoh secara budaya.
Pada akhirnya, program transportasi ramah lingkungan berbasis Tri Hita Karana yang didukung oleh BKS LPD Bali bersama PT Sentrik Persada Nusantara mencerminkan upaya transformatif dalam menjawab tantangan zaman. Program ini bukan hanya tentang kendaraan listrik atau teknologi baru, tetapi tentang bagaimana masyarakat Bali dapat bergerak maju tanpa kehilangan jati diri. Dengan dukungan lembaga adat, pelaku usaha, dan masyarakat, filosofi Tri Hita Karana tidak lagi berhenti sebagai konsep, tetapi hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari krama Bali melalui inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. ama/ksm/yar














