Pemprov Bali Raih Penghargaan Nasional Pengendalian Inflasi dari Kemendagri
Jakarta, PancarPOS | Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi tingkat nasional setelah meraih penghargaan kategori kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan tersebut diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali pada acara penganugerahan di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12/2025).
Penghargaan ini menegaskan keberhasilan Pemprov Bali dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional dan global, sekaligus mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kemendagri menyerahkan total 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia. Dari Bali, sejumlah Pemda turut memperoleh apresiasi. Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Badung menerima penghargaan pada kategori Pelayanan Publik – Peningkatan Akses Layanan Pendidikan. Sementara Pemerintah Kabupaten Gianyar memborong tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya seremoni tahunan, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja terbaik sekaligus komitmen dalam memperkuat pelayanan publik. “Ini menjadi dorongan agar Pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” ujarnya.
Penilaian dilakukan melalui dua jalur utama, yakni tata kelola pemerintahan dan percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Indikator mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, pemenuhan SPM, serta kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB. Sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan turut menjadi fokus utama.
Agar penilaian adil, kategori dibagi berdasarkan kapasitas fiskal daerah: rendah, sedang, dan tinggi. Proses penjurian dilakukan melalui analisis data lintas kementerian/lembaga dan dikurasi oleh Tempo Media Group untuk menjaga objektivitas.
Kemendagri juga berencana memberikan insentif fiskal tambahan bagi pemerintah daerah berprestasi mulai 2026 sebagai bentuk penghargaan konkret bagi daerah yang menunjukkan kinerja unggul.
Raihan prestasi Pemprov Bali serta sejumlah Pemda di Bali pada 2025 ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong inovasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. mas/ama/*
