Refleksi Hari Konstitusi: Merajut Keberagaman dan Menguatkan Konstitusi Untuk Menuju Indonesia Emas

Jakarta, PancarPOS | “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!” – Ir. Soekarno

Pernyataan dari Sang Proklamator itu bukanlah retorika kosong yang ditelan waktu. Kalimat tersebut adalah roh, nyawa, dan fondasi yang kemudian dikristalisasi ke dalam sebuah naskah pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, para pendiri bangsa duduk bersama, menyingkirkan ego sektoral, dan memahat sebuah konsensus tertinggi: Undang-Undang Dasar 1945.

Kini, di tahun 2026, saat kita memperingati Hari Konstitusi, kita dihadapkan pada sebuah tema yang memanggil kembali nurani kebangsaan kita: “Dari Konstitusi untuk Kesejahteraan Rakyat: Menguatkan Konstitusi Kebangsaan Menuju Indonesia Emas.” Tema ini bukan sekadar pemanis bibir di mimbar upacara, melainkan sebuah autokritik, cambuk sejarah, sekaligus mercusuar kemana arah perahu Republik ini harus didayung. Momentum refleksi ini menuntut kita untuk menelaah kembali, apakah janji-janji kemerdekaan yang termaktub dalam konstitusi sudah sungguh-sungguh mewujud dalam denyut nadi kehidupan rakyat?

Menyelami Kedalaman Konsensus: Akar Pemikiran, Jejak Waktu, dan Ujian Kenyataan

Untuk memahami kedalaman konstitusi kita, tidak cukup hanya dengan membaca teksnya; kita harus menyelami tiga dimensi esensial yang membentuk dan mengujinya.

Melihat pada jejak waktunya, mari kita putar kembali jarum jam ke pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Tyuuoo Sangi-In (kini Gedung Pancasila) di Jakarta. Suasana kebatinan saat itu dipenuhi ketegangan yang pekat sekaligus heroisme yang menyala. Ruang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bukanlah panggung sandiwara politik untuk mencari panggung, melainkan kawah candradimuka tempat nasib dan format sebuah negara yang baru berumur sehari dipertaruhkan secara mutlak.

Di mimbar pimpinan, Bung Karno memimpin jalannya persidangan dengan perpaduan antara wibawa karismatik dan ketegasan yang terukur. Ia sangat menyadari bahwa proklamasi kemerdekaan bisa hancur berkeping-keping jika ego ideologis dari berbagai faksi gagal diredam. Ujian terbesar meledak pada diskursus krusial mengenai rancangan Pembukaan UUD, spesifik pada frasa “Tujuh Kata” dalam Piagam Jakarta: “…dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Di lorong-lorong dan ruang lobi sebelum sidang paripurna, sejarah mencatat manuver diplomasi tingkat tinggi. Bung Hatta membawa pesan krusial dari utusan wilayah Timur Indonesia yang keberatan dengan frasa tersebut. Di ruang-ruang perdebatan itulah dialektika para tokoh bangsa mencapai titik didihnya, sekaligus titik paling terang. Bung Hatta berdialog dari hati ke hati dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku Mohammad Hasan, dan K.H. Wahid Hasyim.

Tidak ada adu fisik, tidak ada pelemparan palu atau kericuhan nir-makna seperti yang kerap kita saksikan pada panggung politik modern. Yang terjadi adalah pertunjukan kenegarawanan paripurna. Bung Karno merangkul dan menjahit semua kutub pemikiran, sementara para tokoh Islam—dengan kebesaran jiwa yang luar biasa dan tangis haru tertahan—sepakat menghapus “Tujuh Kata” tersebut dan memadatkannya menjadi asas yang merangkul semua: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di detik itulah, embrio persatuan direkatkan secara abadi. Konstitusi kita terbukti lahir bukan dari ruang hampa, bukan pula produk instan. Ia lahir dari rahim penderitaan kolonialisme, tetesan darah syuhada, dan pengorbanan ideologis para bapak bangsa yang rela menelan ego kelompok demi memastikan Republik Indonesia berdiri utuh dari ujung Sumatera hingga Papua.

Namun, ketika dihadapkan pada ujian kenyataan hari ini, di sinilah kita harus berani menatap cermin yang retak. Praktik ketatanegaraan dan operasionalisasi hukum kita acapkali melenceng dari rel konstitusi. Apakah konstitusi hari ini telah benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat? Kenyataannya, kita masih sering menyaksikan penegakan keadilan yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kekayaan alam yang diamanatkan konstitusi seringkali lebih banyak berputar di pusaran oligarki ketimbang menjadi jalan keluar dari kemiskinan di daerah-daerah.

Lebih jauh, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kita kerap melihat kompromi politik pragmatis yang mengalahkan asas keselarasan. Produk legislasi kadang lahir dengan meminggirkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Jika konstitusi adalah kompas, maka tidak jarang kebijakan-kebijakan yang dilahirkan justru membelokkan arah jarumnya demi kepentingan sesaat. Inilah realitas yang harus kita kritisi dan benahi dengan keras.

Benteng Terakhir: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Dalam menghadapi tantangan masa depan, mulai dari disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik global, hingga polarisasi sosial yang kian tajam, konstitusi tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh tiga pilar penyangga yang tidak terpisahkan: Pancasila sebagai norma dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wadah kedaulatan, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat simpul keberagaman.

Pancasila adalah alat uji utama. Setiap kebijakan negara, undang-undang, hingga tata aturan di tingkat daerah harus bernapas dengan ritme yang sama dengan Pancasila. Ketika ada rumusan kebijakan yang mengorbankan masyarakat kecil, kebijakan itu telah mengkhianati Sila Keadilan Sosial. Ketika diskriminasi dibiarkan tumbuh, hal itu telah menodai Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan.

Di sisi lain, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI adalah jawaban mutlak atas ancaman perpecahan. Di era di mana identitas kerap dipolitisasi, memori kolektif tentang konsensus kebangsaan harus terus dihidupkan. Bangsa ini terlalu besar untuk dikerdilkan oleh sekat-sekat sektoral.

Sebagaimana peringatan tajam dari Bung Hatta: “Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.”

Menuju Indonesia Emas: Apa yang Harus Diperjuangkan?

Cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya dengan membangun infrastruktur megah atau merayakan angka pertumbuhan ekonomi, apabila di saat yang sama ketimpangan struktur hukum dan ketidakadilan sosial masih menganga lebar. Menguatkan konstitusi kebangsaan menuntut keberanian untuk melakukan pembenahan fundamental:

Pemurnian dan Keselarasan Legislasi. Bangsa ini harus menghentikan produksi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan berwatak sentralistik-kapitalistik. Setiap rancangan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus melalui harmonisasi dan pengawalan yang ketat agar selaras dengan jiwa UUD 1945. Konstitusi harus diposisikan sebagai panglima dalam setiap perumusan norma hukum, bukan sekadar stempel legalitas bagi kehendak penguasa.

Kemandirian sistem peradilan dan aparatur penegak hukum adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Pemberantasan korupsi yang merampok kesejahteraan rakyat harus dilakukan tanpa pandang bulu. Integritas institusi hukum adalah nyawa dari kepercayaan publik terhadap negara.

Pemerataan Kesejahteraan dan Demokrasi Ekonomi. Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar ritual lima tahunan di bilik suara. Kita harus mewujudkan keadilan ekonomi. Penguasaan aset strategis negara harus dikembalikan pada esensi perlindungan rakyat. Alokasi anggaran negara harus benar-benar diabdikan untuk pendidikan yang inklusif, jaminan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.

Kesejahteraan tidak boleh hanya tersentralisasi. Desain kebijakan yang menjembatani kepentingan daerah harus dioptimalkan. Suara dan aspirasi dari wilayah-wilayah di seluruh penjuru nusantara harus terintegrasi kuat dalam arsitektur legislasi nasional, memastikan bahwa pembangunan benar-benar merata dan berkeadilan secara geografis.

Penutup: Merawat Nyala Api Republik

Hari Konstitusi 18 Agustus 2026 adalah momentum pencerahan dan gugatan. Jangan biarkan UUD 1945 hanya menjadi lembaran sejarah yang tertidur kaku di rak arsip, atau sekadar teks wajib yang dirapalkan saat upacara. Konstitusi adalah “Naskah yang Bernyawa”. Ia harus hidup dan berdenyut dalam setiap draf kebijakan pemerintah, dalam palu keadilan, dalam naskah akademik undang-undang, dan yang terpenting, dalam senyum rakyat yang merasa dilindungi oleh negaranya.

Mari kita camkan kembali pesan abadi dari Bung Karno: “Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.”

Ke depan, perjuangan kita adalah memerangi keserakahan, ketidakadilan, dan kelemahan sistem di dalam tubuh bangsa sendiri. Hanya dengan kesetiaan mutlak dan implementasi nyata atas konstitusilah, kita dapat merangkai mozaik kesejahteraan rakyat secara utuh, melangkah tegap menyongsong fajar kemegahan Indonesia Emas. Dirgahayu Konstitusi Republik Indonesia. Hiduplah Rakyatnya, Hiduplah Bangsanya! ***

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH.
(Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Badan Pengkajian MPR RI Fraksi PDI-Perjuangan)