Sudibya Kagumi Alit Kelakan Bela “Wong Cilik, Respon Kelangkaan BBM dan Pernyataan Kontroversial PLN Bali Soal Pemasangan Penjor
Denpasar, PancarPOS | Demokrasi di era digital sarat pencitraan, dan bahkan pencitraan “hiper reality”, realitas palsu yang “jauh panggang dari api” dari kinerja riilnya di sidang parlemen, yang melahirkan keputusan politik yang bermanfaat buat publik. Terjadi sebut saja” lingkaran setan” pencitraan, bahkan sikap narsis yang kelebihan takaran, yang bisa ditafsirkan sebagai “split personality” dan bahkan dengan indikasi awal “mental disorder”.
Politisi yang agaknya (maaf) “telmi”, karena indikasi realitas sosial pengetahuan, kecerdasan baca akal sehat pada umumnya netizen telah berubah banyak dan terus bertumbuh. Namun, Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali, Anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004 menilai sebagaimana diberitakan di medsos, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang punya “asam garam” di dunia politik, pernah meniti karier politik sebagai: anggota DPRD Bali, Wakil Gubernur Bali, DPD dan kemudian DPR pada komisi Energi diberitakan bertemu dengan perwakilan Pertamina Bali menyangkut kelangkaan BBM di Bali di masa krusial hari Raya Galungan.
Pertemuan dengan pimpinan PLN Bali seturut dengan pernyataan kontroversial dari seorang pejabat PLN Bali Utara menyangkut isu yang rada peka tentang pemasangan Penjor. Sudah tentu menarik untuk disimak tindak lanjutnya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak (dalam kasus kelangkaan BBM), ketersingguggan rasa keagamaan (dalam kasus pemasangan Penjor).
“Langkah itu yang dilakukan oleh seorang anggota DPR yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yang sesuai,” ujar Sudibya yang juga Pengamat Ekonomi Politik di Denpasar, Minggu (23/11/2025). Dalam era euphoria demokrasi digital dewasa ini, “rule of the games”dalam permainan politik semestinya ditaati, anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota lebih fokus untuk isu lokal kabupatan/kota, DPRD Provinsi fokus untuk isu Provinsi, DPR dan DPD lebih fokus memperjuangkan Bali di forum sebut saja “rimba raya”politik Jakarta sesuai aturan hukum dalam konstitusi.
Tumpang tindih politik yang sarat pencitraan, melahirkan hiruk pikuk politik dengan minus kinerja, dalam kehidupan masyarakat menengah bawah yang semakin sulit kehidupannya. “Contoh anggota parlemen (Alit Kelakan-red) yang punya empati terhadap kebutuhan strategis warga. Sebagai anggota parlemen yang punya rekam jejak panjang di bidang politik, anggota DPRD Bali, Wakil Gubernur, anggota DPD sekarang anggota DPR sudah sangat paham terhadap ‘hot issue’ menyangkut kepentingan publik. Publik menunggu ‘follop up’ pertemuan dengan Pertamina Wilayah Bali. Sebagai politisi nasionalis ’24 karat’ perjuangan membela ‘wong cilik’ selalu ditunggu publik. Selamat berjuang Bro,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan dikenal Alit Kelakan mendatangi PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Bali di Denpasar, Jumat (21/11). Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Pertamina telah melakukan pemantauan sejak satu minggu sebelumnya untuk memastikan penyebab utama keterlambatan distribusi. Menurut Alit Kelakan, distribusi harian yang seharusnya mencapai 1.024 KL hanya terealisasi sekitar 980 KL. Hal inilah yang membuat sejumlah wilayah seperti Jimbaran hingga Denpasar mengalami kelangkaan Pertamax.
“Setelah dicek semuanya bersama Pertamina, termasuk Pak Haji dengan Dirut Pertamina yang ada di Bali akhirnya ketemu akar permasalahannya,” kata Alit Kelakan. Stok Pertamax di Terminal Fuel Sanggaran sempat berada pada kondisi kritis sehingga dilakukan alih suplai dari Integrated Terminal (IT) Manggis. Namun proses alih suplai tidak berjalan optimal karena jarak yang cukup jauh dan keterbatasan armada. “IT alih supply di IT Manggis tidak berjalan optimal dikarenakan jarak Manggis yang cukup jauh, 46,3 km dan ketersediaan armada mobil tangki yang terbatas,” bebernya.
Selain itu, cuaca buruk membuat kapal pengangkut BBM terlambat tiba dari Surabaya. Alit Kelakan menjelaskan bahwa stok ideal di FT Sanggaran seharusnya minimal dua tangki penuh atau sekitar 6.000 KL. “Itu cuma terlambat 1-2 hari sebenarnya cukup terpenuhi. Itu kita cek nanti apa penyebabnya,” ujarnya. Alit Kelakan menyebutkan masih ada kekurangan 15 unit mobil tangki baru, meskipun empat unit akan tiba pada Desember 2025. Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Dirut Pertamina untuk menambah kuota BBM, terutama menghadapi masa Natal dan Tahun Baru.
“Jika sudah ngerti faktor cuaca kita bisa cek dari BMKG, selanjutnya bisa kita atur armada dan stoknya kita tambah,” tuturnya. a juga menegaskan bahwa kelangkaan BBM sehari saja berpotensi mengganggu perekonomian masyarakat, terutama UMKM. Pada kesempatan itu juga, Alit Kelakan menanggapi polemik terkait himbauan PLN mengenai jarak aman pemasangan penjor dari kabel listrik. Menurutnya, niat PLN sebenarnya bertujuan menjaga keselamatan masyarakat, namun cara penyampaiannya memunculkan salah persepsi ditengah masyarakat Bali.
Alit Kelakan menekankan bahwa kabel listrik memiliki dua jenis, yakni kabel terbungkus dan tidak terbungkus. Pada kabel tidak terbungkus, risiko bahaya meningkat terutama saat musim hujan karena arus dapat berpindah melalui benda yang bersentuhan, termasuk penjor. “Kalau ini dipegang sama anak-anak kecil bisa menyebabkan setrum. Itu mungkin maksudnya,” kata Alit Kelakan. Ia juga menambahkan bahwa kabel tertutup pun tak sepenuhnya aman apabila terdapat luka pada pembungkusnya. Hal tersebut menjadi alasan PLN mengkhawatirkan potensi sengatan listrik jika penjor dipasang terlalu dekat.
Oleh karena itu, menurut Alit Kelakan, sosialisasi PLN seharusnya tidak menekankan angka baku jarak minimal 2,5 meter. Lebih penting adalah menegaskan agar penjor tidak menyentuh kabel terbuka atau kabel yang mengalami kerusakan. “Jangan disitu. Silakan pasang penjor jangan sampai menyentuh kabel-kabel yang terbuka atau kabel luka. Itu khan beresiko tinggi terhadap keselamatan. Itu sebenarnya, nanti saya akan ketemu dengan PLN membahas lebih lengkap,” tegasnya. Kedepan, Alit Kelakan menilai penting adanya penataan kabel agar tidak semrawut demi keselamatan masyarakat luas.
“Ini khan sebenarnya bicara keselamatan maksudnya baik, tapi penyampaiannya menjadi tidak diterima dengan baik,” ujarnya. Terkait usulan agar orang Bali dilibatkan dalam pengambilan keputusan di PLN, Alit Kelakan menegaskan bahwa penempatan jabatan harus tetap mengikuti prinsip merit sistem. “Kita tidak bisa hal itu arahnya nanti ke rasis. Di Bali harus orang Bali dan di Jawa harus orang Jawa. Nanti kalau orang Bali di Kalimantan jadi Kepala PLN nanti bisa diusir. Itu arahnya jadi rasis kita. Jadi, tidak apa-apa merit sistem, tapi jika ada orang Bali yang mampu bisa bertugas di Bali. Dulu khan orang Bali, seperti I Gusti Ngurah Adnyana orang Bali jadi Direktur PLN,” pungkasnya. aya/ksm
