Upah Bali Rp3,2 Juta, Jakarta Nyaris Rp6 Juta! ARUN Bali Bongkar Ancaman di Balik Pariwisata Murah
Denpasar, PancarPOS | Sekretaris Ormas ARUN Bali, A.A. Ngurah Aryawan, S.T., menyoroti kesenjangan upah minimum antara Bali dengan sejumlah daerah industri dan kota besar di Indonesia. Menurutnya, persoalan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali yang relatif rendah bukan hanya menyangkut kesejahteraan pekerja, tetapi juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap wajah pariwisata Bali.
Aryawan mengatakan, ketika masyarakat dari Jakarta, Bekasi, Karawang dan daerah lain memiliki tingkat upah minimum yang jauh lebih tinggi dibandingkan Bali, biaya berwisata ke Pulau Dewata secara relatif menjadi lebih terjangkau bagi mereka.
“Logikanya sederhana. Kalau UMP di daerah asal mereka sudah sekitar Rp5,7 juta sampai Rp5,9 juta, sementara UMP Bali sekitar Rp3,2 juta, tentu daya beli mereka ketika datang ke Bali menjadi berbeda. Mereka sudah terbiasa hidup dengan biaya kota besar,” ujar Aryawan alias Gung De di Denpasar, pada Senin (14/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena dalam jangka panjang Bali berpotensi semakin banyak menerima wisatawan nusantara dengan orientasi wisata berbiaya murah.
Ia menilai fenomena serupa sebenarnya sudah lama terlihat dari karakter sebagian wisatawan asing yang datang ke Bali. Tidak semua wisatawan asing datang dengan kemampuan belanja tinggi. Sebagian memilih akomodasi murah, makan di warung atau rumah makan sederhana, menyewa sepeda motor dengan harga terjangkau, serta berbelanja kebutuhan sehari-hari di warung lokal.
“Wisatawan asing murah itu sudah banyak. Mereka makan nasi di pinggir jalan, sewa motor murah, belanja di warung lokal, beli soft drink dan kebutuhan lainnya. Itu tidak salah. Tetapi kalau tren ini semakin besar, kita harus bertanya, Bali mau diarahkan menjadi destinasi seperti apa,” katanya.
Aryawan menilai disparitas UMP antara Bali dengan daerah asal wisatawan nusantara dapat menjadi salah satu faktor yang membuat Bali semakin mudah dijangkau oleh masyarakat dari kota-kota besar.
Dengan pendapatan sekitar Rp5,7 juta hingga Rp5,9 juta, masyarakat Jakarta, Bekasi, Karawang dan kawasan industri lainnya dinilai memiliki kemampuan menyisihkan pendapatan untuk menabung dan kemudian berlibur ke Bali.
“Bagi mereka, ketika sudah terbiasa dengan biaya hidup di kota besar, Bali bisa menjadi pilihan liburan yang relatif terjangkau. Apalagi banyak pilihan akomodasi, makanan, transportasi dan tempat wisata dengan berbagai kelas harga,” jelasnya.
Menurut Aryawan, kondisi tersebut secara tidak langsung dapat memengaruhi struktur pasar pariwisata Bali. Semakin banyak wisatawan yang datang dengan orientasi mencari harga murah, maka pelaku usaha pariwisata dan UMKM lokal akan menghadapi tekanan untuk menyediakan produk dan jasa dengan harga serendah mungkin.
Di satu sisi, pelaku usaha tidak berani menaikkan harga karena khawatir kehilangan konsumen. Namun di sisi lain, jika harga terlalu rendah, margin keuntungan semakin kecil dan sulit menutup biaya operasional serta upah pekerja.
“UMKM bisa terjepit. Harga dinaikkan takut sepi, harga diturunkan bisa rugi. Ini yang harus kita lihat secara jangka panjang,” tegasnya.
Aryawan juga menyoroti paradoks harga di Bali. Menurutnya, di sejumlah kawasan pariwisata elite, harga barang dan jasa sudah mengikuti standar wisatawan asing. Namun di sisi lain, masih banyak kawasan yang menawarkan harga sangat murah untuk menarik wisatawan dengan daya beli terbatas.
“Di kawasan elite, harga sudah seperti harga turis asing. Tetapi di pinggiran, murah meriah. Akhirnya ada kesenjangan. Kita ingin Bali menjadi destinasi premium, tetapi ekosistem ekonominya belum semuanya bergerak ke arah sana,” ujarnya.
Ia khawatir apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi, citra Bali sebagai destinasi wisata berkualitas dapat bergeser menjadi destinasi wisata murah yang mengandalkan volume kunjungan.
Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja lokal. Ketika pasar wisata semakin menuntut harga murah, pelaku usaha akan berusaha menekan biaya operasional. Salah satu komponen biaya yang berpotensi ditekan adalah biaya tenaga kerja.
“Jangan sampai pekerja lokal gajinya kecil, tetapi harus memberikan pelayanan dengan standar tinggi kepada wisatawan yang menginginkan harga murah. Ini tidak sehat kalau berlangsung terus-menerus,” kata Aryawan.
Ia menegaskan, rendahnya UMP Bali tidak bisa dilihat hanya dari perspektif hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor, terutama sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali.
“UMP rendah bukan hanya masalah buruh. Ini bisa muter balik dan menembak sektor pariwisata juga. Kalau daya beli pekerja lokal rendah, kemudian harga jasa dipaksa murah karena persaingan, UMKM juga ikut tertekan,” ungkapnya.
Aryawan mengatakan, Bali membutuhkan kebijakan upah yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, dunia usaha dan keberlanjutan pariwisata.
Menurutnya, peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, daya saing usaha serta peningkatan kualitas produk dan jasa pariwisata.
“Kalau kita ingin Bali premium, maka pekerjanya juga harus mendapatkan penghasilan yang layak. Jangan hanya destinasi dan hotelnya yang premium, tetapi pekerjanya tetap murah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan upah tidak boleh hanya dihitung dari angka nominal. Pemerintah perlu melihat biaya hidup riil masyarakat Bali, terutama harga tanah, hunian, kebutuhan pokok, transportasi, pendidikan dan kebutuhan keluarga.
“Jangan hanya membandingkan angka UMP. Bandingkan juga biaya hidupnya. Masyarakat Bali menghadapi harga tanah dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Kalau upahnya tertinggal jauh, tentu daya beli masyarakat lokal akan semakin tertekan,” katanya.
Aryawan berharap pemerintah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata mulai melihat persoalan tersebut secara lebih luas. Menurutnya, keberhasilan pariwisata Bali tidak cukup hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal.
“Jangan sampai kita bangga jumlah wisatawan terus meningkat, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Jangan sampai Bali ramai, tetapi pekerjanya tetap miskin dan UMKM dipaksa menjual murah,” ujarnya.
Ia menilai Bali harus menjaga keseimbangan antara jumlah wisatawan, kualitas wisatawan, kemampuan belanja, kesejahteraan pekerja, serta keberlanjutan UMKM dan lingkungan.
“Yang kita cari bukan sekadar wisatawan sebanyak-banyaknya. Kita membutuhkan wisatawan yang memberikan dampak ekonomi yang sehat. Kalau hanya mengejar jumlah, tetapi semuanya harus murah, lama-lama Bali sendiri yang tertekan,” pungkas Aryawan. ama/ksm
