Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah Jadi Penopang Ekonomi Bali, APBN Surplus Rp679,98 Miliar Hingga Mei 2026
Denpasar, PancarPOS | Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Bali menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Pulau Dewata. Hingga 31 Mei 2026, APBN di Bali mencatat surplus Rp679,98 miliar dengan pendapatan negara mencapai Rp9,36 triliun dan belanja negara sebesar Rp8,68 triliun.
Data tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Supendi, dalam kegiatan Bali Fiscal Insight bertema “Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah, Perkuat Ketahanan Ekonomi Bali” yang berlangsung di Aula A Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar, Selasa (23/6/2026).
Menurut Supendi, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan pemerataan ekonomi di daerah.
“Sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Bali. APBN hadir sebagai shock absorber yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung berbagai program pembangunan daerah,” ujar Supendi.
Ia menjelaskan, realisasi pendapatan negara di Bali hingga Mei 2026 mencapai Rp9,360 triliun atau 30,79 persen dari target tahunan sebesar Rp30,400 triliun. Capaian tersebut tumbuh 7,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp7,547 triliun atau 29,15 persen dari target. Angka ini tumbuh 10,93 persen secara tahunan.
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp7,028 triliun atau 28,91 persen dari target dengan pertumbuhan 11,27 persen. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp518,44 miliar atau 32,92 persen dari target dengan pertumbuhan 6,42 persen.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,813 triliun atau 40,19 persen dari target meskipun mengalami kontraksi 3,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi pengeluaran, belanja negara hingga Mei 2026 terealisasi Rp8,680 triliun atau 41,84 persen dari pagu anggaran Rp20,744 triliun. Realisasi tersebut masih tumbuh 7,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp3,829 triliun atau 35,40 persen dari pagu dan meningkat 20,19 persen dibandingkan Mei 2025.
Sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp4,850 triliun atau 48,86 persen dari pagu, meskipun mengalami koreksi tipis sebesar 1,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Belanja negara terus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Supendi.
Ia menambahkan, penyaluran transfer ke daerah tetap menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah di Bali.
Berdasarkan data DJPb Bali, hingga Mei 2026 realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp58,98 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant tersalurkan sebesar Rp3,378 triliun. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp5,24 miliar, sementara DAK Nonfisik mencapai Rp1,209 triliun.
Adapun Dana Desa yang telah disalurkan mencapai Rp199,04 miliar. Supendi menilai penyaluran transfer tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah hingga tingkat desa.
“Transfer ke daerah dan dana desa harus mampu memberikan multiplier effect yang nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi desa,” tegasnya.
Dalam paparannya, Supendi juga membandingkan capaian tersebut dengan kondisi Triwulan I 2026. Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp5,143 triliun atau 16,92 persen dari target dengan pertumbuhan 8,22 persen. Sementara belanja negara mencapai Rp5,409 triliun atau 26,11 persen dari pagu sehingga masih terjadi defisit Rp266,38 miliar.
Namun memasuki Mei 2026, kinerja pendapatan yang tumbuh lebih cepat dibandingkan belanja berhasil mengubah posisi fiskal Bali menjadi surplus.
Kegiatan Bali Fiscal Insight juga menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana yang memaparkan perkembangan indikator ekonomi terkini Bali.
Sementara Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Prof. Ni Putu Wiwin Setyari, menyoroti pentingnya kolaborasi fiskal pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini masih bertumpu pada sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan konsumsi rumah tangga. ama/ksm
