Enam Perangkat Daerah Pemprov Bali Adu Inovasi Tata Kelola

Denpasar, PancarPOS | Persaingan menuju Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2026 memasuki babak paling menentukan. Enam perangkat daerah terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali harus mempertaruhkan inovasi, integritas, dan kualitas tata kelola yang selama ini dibangun untuk merebut predikat terbaik dalam penerapan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Enam perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berhasil melaju ke tahap akhir Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2026. Mereka kini harus menghadapi penilaian final melalui presentasi di hadapan tim asesor independen guna menentukan siapa yang paling layak menyandang predikat terbaik dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengangkat tema “Penerapan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah dalam Mendukung Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, proses penilaian berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Juni 2026.

Bagi PancarPOS, penghargaan ini bukan sekadar kompetisi antarlembaga pemerintah. Lebih dari itu, Adhyasta Prajaniti menjadi cermin keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun budaya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Pada hari pertama, Biro Umum Setda Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tampil memaparkan berbagai inovasi dan praktik terbaik yang telah diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

Presentasi kemudian dilanjutkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang menguraikan gagasan strategis serta berbagai terobosan yang telah dituangkan dalam karya tulis mereka.

Sementara itu, sesi presentasi ditutup oleh dua institusi layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi Bali, yakni Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali.

Keenam finalis tersebut memaparkan berbagai strategi penerapan manajemen risiko yang telah diintegrasikan dalam sistem kerja organisasi masing-masing.

Berbagai inovasi yang ditampilkan menunjukkan bagaimana tata kelola yang baik tidak hanya berbicara soal administrasi, tetapi juga tentang kemampuan mengidentifikasi potensi risiko, menyusun langkah mitigasi, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Tak hanya itu, berbagai gagasan yang dipresentasikan juga memperlihatkan semangat kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan Bali yang maju, berkualitas, berdaya saing, sekaligus didukung oleh sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Presentasi para finalis tidak hanya menonjolkan capaian kinerja yang telah diraih selama ini, tetapi juga menggambarkan komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan.

Tim asesor yang bertugas melakukan penilaian berasal dari unsur akademisi dan praktisi profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

Mereka adalah Dr. Ida Bagus Erwin Ranawijaya dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Nyoman Agus Santika selaku Asisten Muda I Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, serta Rustam yang merupakan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

Kehadiran asesor independen tersebut diharapkan mampu menjamin objektivitas serta kualitas penilaian terhadap seluruh peserta.

Seluruh proses penilaian dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, independensi, dan akuntabilitas.

Hasil dari setiap tahapan penilaian nantinya akan menjadi dasar dalam menetapkan perangkat daerah terbaik sebagai penerima Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2026.

Bagi perangkat daerah yang berhasil masuk enam besar, capaian ini merupakan pengakuan atas berbagai upaya pembenahan birokrasi yang telah dilakukan. Namun tantangan sesungguhnya adalah bagaimana inovasi yang dipresentasikan tidak berhenti sebagai dokumen lomba, melainkan benar-benar menjadi budaya kerja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bali menjadwalkan pengumuman sekaligus penyerahan Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2026 dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Bali.

Siapa yang akan keluar sebagai yang terbaik masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang pasti, penghargaan ini menjadi pengingat bahwa birokrasi modern dituntut tidak hanya bekerja sesuai aturan, tetapi juga mampu mengelola risiko, berinovasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. mas/ama/*