Gubernur Koster Tegaskan Tak Ada Lagi Ego Sektoral

Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster melontarkan pesan tegas kepada seluruh kepala daerah di Pulau Dewata. Tidak boleh lagi ada ego sektoral yang menghambat pembangunan. Bali harus dibangun sebagai satu kesatuan dengan semangat gotong royong, saling menopang, dan berbagi kekuatan demi kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pembangunan Bali tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan wilayah masing-masing. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota harus meninggalkan ego sektoral serta mengedepankan semangat gotong royong karena yang dibangun adalah Bali secara utuh, bukan sekadar daerah administratif.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rakor tersebut membahas percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali. Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Semua harus bergerak dalam satu irama,” tegas Koster di hadapan para kepala daerah.

Menurutnya, tujuan utama rapat koordinasi tersebut adalah membangun kesamaan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang membutuhkan pengelolaan terpadu agar percepatan pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka statistik, tetapi harus berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.

Koster menilai sinergi yang selama ini terbangun antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah berhasil menciptakan situasi Bali yang aman dan kondusif bagi pembangunan.

Pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lanjutnya, juga telah menunjukkan hasil positif. Bali bahkan mencatat berbagai prestasi di tingkat nasional.

Untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Bali dinobatkan sebagai daerah terbaik dalam penanganan inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bali juga meraih peringkat pertama dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting.

Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan tercatat sebagai tiga kabupaten terbaik, sedangkan Kota Denpasar menjadi kota terbaik. Dalam pengendalian inflasi, Bali kembali berada di posisi teratas.

“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tegasnya.

Gubernur Koster mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 mencapai 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026.

Untuk mewujudkan target tersebut, sejumlah sektor strategis harus diperkuat, mulai dari pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, hingga sektor akomodasi serta makan minum.

Ia mengaku bangga karena seluruh bupati dan wali kota telah memahami persoalan yang dihadapi daerah masing-masing beserta solusi yang akan dijalankan.

“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.

Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Bali sangat ditentukan oleh kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan harus berbasis pada kekuatan sektor unggulan masing-masing daerah agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta menekan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.

Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran uang di masyarakat semakin meningkat, terutama memasuki triwulan ketiga tahun anggaran.

Untuk memperkuat pengendalian inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan stunting, Koster menginstruksikan agar perangkat daerah Provinsi Bali rutin berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, Gubernur mendorong pelaksanaan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif.

“Semakin banyak ruang yang mempertemukan produsen dan konsumen, semakin cepat pula upaya pengendalian inflasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan dan mulai tahun 2026 akan ditingkatkan.

Ia mengingatkan bahwa seluruh pembangunan yang dilakukan sesungguhnya merupakan upaya memperkuat identitas Bali di mata dunia.

“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Kalau satu kabupaten atau kota kena masalah hingga ramai di media, yang kena adalah Bali. Yang rugi kita semua,” tegasnya.

Dalam arahannya, Koster juga meminta pengendalian alih fungsi lahan diperketat, khususnya terhadap lahan hijau dan lahan produktif pertanian. Perizinan pembangunan hotel dan restoran harus dilakukan secara selektif, kecuali untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Untuk memperkuat penggunaan produk lokal, ia mendorong optimalisasi peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan demikian, hotel dan restoran di Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat menyerap hasil produksi dari daerah lain di Bali.

Dalam sesi dialog, para bupati dan wali kota memaparkan kondisi terkini wilayah masing-masing, khususnya terkait angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Namun, para kepala daerah berharap dukungan Pemerintah Provinsi Bali semakin diperkuat, terutama melalui skema transfer anggaran dan kerja sama antardaerah.

Daerah dengan kapasitas fiskal lebih besar seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar diharapkan ikut mendorong percepatan pembangunan wilayah lain agar kesenjangan dapat ditekan.

Menanggapi hal itu, Koster kembali menegaskan bahwa semangat kebersamaan harus menjadi fondasi utama pembangunan Bali.

“Tidak boleh ada sekat-sekat kepentingan wilayah. Daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tandasnya.

Dengan pesan lugas untuk membuang ego sektoral dan memperkuat gotong royong, Gubernur Koster ingin memastikan Bali tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkembang sebagai satu keluarga besar yang saling menguatkan demi mewujudkan kesejahteraan bersama. mas/ama/*