Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini tidak lagi bersifat jangka pendek, melainkan bagian dari desain besar pembangunan peradaban Bali hingga 100 tahun ke depan.
Hal tersebut disampaikan dalam pengarahan kepada ribuan ASN di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya Art Center, Kamis (26/3/2026).
Menurut Koster, visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali bukan sekadar konsep normatif, melainkan sudah dituangkan secara konkret dalam regulasi daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
Ia menekankan bahwa periode kepemimpinannya saat ini merupakan fase awal yang sangat krusial, karena menjadi fondasi bagi arah pembangunan Bali dalam satu abad ke depan..“Lima tahun ini adalah penentu 100 tahun ke depan. Kalau fondasinya kuat, Bali akan kokoh. Kalau tidak, kita akan menanggung akibatnya,” tegasnya.
Koster menjelaskan bahwa pembangunan Bali ke depan harus menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Konsep ini menjadi inti dari Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengintegrasikan dimensi sekala dan niskala dalam pembangunan.
Ia menekankan bahwa pembangunan Bali tidak boleh semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi harus berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Bali. “Kita tidak sekadar membangun fisik. Kita membangun peradaban Bali untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Untuk itu, Koster meminta ASN tidak hanya bekerja sebagai pelaksana program, tetapi sebagai penjaga arah pembangunan Bali. ASN harus mampu menjelaskan kepada masyarakat apa yang sedang, telah, dan akan dilakukan pemerintah.
Menurutnya, transparansi dan pemahaman publik menjadi kunci agar masyarakat ikut terlibat dan mendukung arah pembangunan yang telah dirancang. “Supaya masyarakat tahu Bali mau dibawa ke mana. Ini penting,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Bali, jajaran perangkat daerah eselon II dan III, tim percepatan pembangunan Bali, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Konsolidasi ini menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan seluruh elemen birokrasi bergerak dalam satu arah, menjaga identitas Bali, sekaligus menghadapi tantangan global di masa depan. mas/ama/*
