Sentrik Bongkar Skema Revolusioner Pengelolaan Sampah di Bali

Denpasar, PancarPOS | Waktu tidak lagi berpihak pada Bali. Tenggat penutupan TPA kian dekat, volume sampah terus menggunung, dan dunia internasional mulai menyorot wajah pariwisata yang tercoreng oleh krisis lingkungan. Di tengah situasi yang semakin menekan, sebuah langkah konkret kembali digaungkan.

Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, S.H., M.Si., turun langsung meninjau teknologi Somya sebagai solusi cepat pengolahan sampah organik di Denpasar, Kamis (19/2/2026). Bersama Ketua BKS LPD Provinsi Bali Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., kunjugannya kali ini diterima Direktur PT Enviro Mas Sejahtera AA Ngr Panji Astika, ia tidak sekadar melihat mesin. Ia membedah model, menghitung skema, dan menyodorkan gagasan besar: desa adat harus menjadi pusat gerakan Bali bersih dan mandiri.

Sudiana berbicara lugas. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh berhenti pada slogan Bali bersih. Pemerintah memiliki kepentingan agar masyarakatnya mampu “menggilas” persoalan sampah dari sumbernya. Untuk itu, intervensi anggaran harus nyata.

“Yang pertama itu alat pemilahan. Tempat atau tong sampah pemilahan harus menjadi program pemerintah. Masyarakat tidak bisa dibiarkan bergerak sendiri tanpa dukungan sarana,” tegasnya.

Menurut Sudiana, persoalan sampah bukan sekadar urusan teknis pengangkutan atau TPA. Ini adalah soal sistem. Sistem itu harus dimulai dari edukasi masyarakat, penyediaan alat pemilahan, hingga dukungan pembiayaan untuk unit pengolahan.

Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah harus berani menghitung kebutuhan anggaran secara realistis. Berapa biaya pengadaan alat pemilahan per banjar? Berapa kebutuhan mesin pengolahan sampah ini per desa adat? Jika dikalkulasi secara menyeluruh, ia meyakini angka tersebut justru lebih murah dibanding terus membiayai penumpukan dan pengangkutan ke TPA. “Kalau dihitung-hitung biaya jangka panjangnya, pola keterlibatan semua pihak ini bisa lebih murah,” katanya.

Sudiana mengusulkan skema terintegrasi. Pertama, masyarakat diedukasi dan difasilitasi alat pemilahan. Kedua, ada tim profesional yang dibekali kemampuan mengelola unit bisnis kompos. Ketiga, ada dukungan pembiayaan lunak yang tidak membebani desa. Di sinilah peran lembaga keuangan menjadi krusial.

Sudiana menyebut bahwa dalam ekosistem ini, pembiayaan tidak bisa dilepas begitu saja kepada desa tanpa dukungan. Ia membuka opsi keterlibatan LPD maupun bank, terutama.Bank BPD Bali, serta skema subsidi bunga dari pemerintah daerah. “Kalau memang perlu ada pinjaman tanpa bunga, bunganya bisa dibayar oleh pemerintah daerah. Ini kan subsidi lingkungan,” ujar politisi senior yang sempat menjabat Wakil Bupati Badung ini.

Skema tersebut, menurutnya, bukan membebani APBD, tetapi investasi jangka panjang untuk menekan biaya lingkungan. Pemerintah tidak lagi sekadar menganggarkan penanganan residu, tetapi membangun sistem pengolahan di hulu.

Di sisi lain, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengkaji model pembiayaan tersebut. Ia melihat peluang besar jika LPD dilibatkan sebagai mitra desa adat dalam membiayai unit pengolahan sampah berbasis teknologi.

LPD yang mengakar kuat dalam struktur adat, dinilai memiliki fleksibilitas sosial dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Jika teknologi seperti Somya diadopsi secara luas, desa adat tidak hanya bersih, tetapi memiliki unit usaha produktif.

Pada kesempatan itu, Direktur PT Enviro Mas Sejahtera AA Ngr Panji Astika memaparkan fakta yang sulit dibantah. Sekitar 70 persen sampah Bali adalah organik. Jika organik selesai di sumbernya, maka beban 30 persen sisanya jauh lebih ringan.

Teknologi Somya mampu mengolah sampah organik menjadi kompos stabil hanya dalam 6 hingga 8 jam. Dibanding metode konvensional yang memakan waktu berbulan-bulan, ini adalah lompatan revolusioner.

Mesin bekerja dalam sistem tertutup, higienis, tanpa bau, tanpa lalat, tanpa emisi signifikan. Volume sampah menyusut hingga 80–95 persen. Output berupa granul kompos bernilai ekonomi.

Namun bagi Sudiana, ini bukan sekadar mesin. Ini adalah pintu masuk perubahan budaya. Ia menyinggung contoh negara seperti Singapura, di mana membuang sampah sembarangan menjadi ketakutan kolektif karena sanksi dan budaya disiplin. “Ini soal budaya. Di Bali sebenarnya nilai kesucian itu sudah ada. Tinggal kesadaran itu kita hidupkan kembali,” tegasnya.

Ia menilai bahwa konsep Tri Hita Karana bukan hanya retorika. Jika hubungan manusia dengan alam terganggu karena sampah, maka keseimbangan itu runtuh.

Bali, katanya, tidak boleh kalah oleh kebiasaan buruk sendiri. Sudiana juga mengusulkan agar model ini diuji secara sistematis sebagai pilot project di beberapa desa adat. Jika berhasil, konsep tersebut dapat direplikasi di seluruh kabupaten/kota.

Ia bahkan mendorong pemerintah provinsi untuk cepat memetakan alokasi anggaran DAK dan PIKA di masing-masing daerah, lalu membandingkannya dengan kebutuhan investasi teknologi pengolahan berbasis sumber. “Dari sana kita bisa analisis. Mana yang lebih murah. Mana yang lebih efektif,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini desa sering dijadikan objek program tanpa pendampingan menyeluruh. Padahal, jika desa diberi alat, edukasi, dan akses pembiayaan yang ringan, mereka mampu bergerak cepat.

Sudiana realistis. Ia tidak menutup mata bahwa perubahan memerlukan biaya. Namun ia menolak logika ingin lingkungan bersih tanpa investasi. “Kalau mau sesuatu yang bagus tanpa biaya, tidak mungkin. Wajar ada biaya. Yang penting bumi bersih,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa biaya yang dikeluarkan hari ini jauh lebih kecil dibanding kerugian reputasi dan ekologis jika Bali gagal mengendalikan sampah. Dalam konteks pariwisata global, isu lingkungan menjadi faktor penentu. Hotel dan restoran yang tidak mampu mengelola sampahnya sendiri akan menghadapi tekanan regulasi dan pasar.

Jika desa adat, LPD, pemerintah, dan pelaku usaha bergerak bersama, maka 70 persen persoalan sampah Bali sebenarnya bisa dikunci dari sumbernya. Langkah yang dilakukan I Made Sudiana bersama jajaran BKS LPD dan PT Enviro Mas Sejahtera bukan sekadar kunjungan teknis. Ini adalah sinyal bahwa perubahan sistemik sedang dirancang.

Bali tidak kekurangan wacana. Bali tidak kekurangan seminar. Yang dibutuhkan adalah keberanian menghitung, keberanian menganggarkan, dan keberanian mengeksekusi. Jika desa adat menjadi pusat pengolahan, jika pembiayaan tidak mencekik, jika budaya bersih dipaksa menjadi kebiasaan, maka Bali tidak hanya menyelesaikan krisis sampah. Bali sedang membangun model ekonomi lingkungan berbasis adat yang bisa menjadi contoh nasional. Ketika 1 Maret 2026 tiba, Bali tidak lagi berdiri dalam kepanikan, tetapi dalam kesiapan. ama/ksm