Inflasi Terkendali, Gubernur Koster Dorong Sinergi TPID dan Kedaulatan Pangan Berbasis Lokal
Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa pengendalian inflasi di Bali tidak bisa dilepaskan dari penguatan kedaulatan pangan dan konsistensi menjalankan Ekonomi Kerthi Bali. Hal itu disampaikannya dalam High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Bali yang digelar di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/2/2026).
Koster mengungkapkan bahwa hingga awal 2026, inflasi Bali masih berada dalam kondisi terkendali. Bahkan, secara bulanan dan sejak awal tahun, Bali mencatat deflasi sebesar 0,34 persen. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa stabilitas harga harus terus dijaga melalui penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas pangan strategis.
“Pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Karena itu, kedaulatan pangan Bali harus diperkuat. Produksi lokal, pasokan yang pasti, dan distribusi yang lancar adalah kunci,” tegasnya.
Gubernur Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendorong penggunaan produk lokal sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi sekaligus penguatan ekonomi rakyat. Implementasi Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 dinilai efektif mendorong perputaran ekonomi lokal, menghidupkan petani, nelayan, perajin, hingga pelaku UMKM.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 masih berada dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen. Namun, peningkatan volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis perlu diantisipasi, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi TPID melalui strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Bank Indonesia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD, yang dinilai meningkatkan efisiensi ekonomi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pengendalian inflasi Bali sangat erat kaitannya dengan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. Komoditas seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi.
Astawa mendorong penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta pengendalian distribusi melalui kerja sama antardaerah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, khususnya menjelang hari besar keagamaan.
Melalui penguatan TPID dan TP2DD yang selaras dengan Ekonomi Kerthi Bali, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Bali agar tidak rapuh menghadapi gejolak eksternal. mas/ama/*
