Denpasar, PancarPOS | Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menegaskan bahwa tidak ditemukan peredaran beras oplosan di wilayah Bali. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dr. I Wayan Sunada, SP., M.Agb., saat ditemui di Denpasar, pada Rabu (23/7/2025). Sebelumnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, bersama Ditkrimsus Polda Bali melakukan sidak yang menyasar sejumlah titik penting distribusi beras, di antaranya penggilingan beras dan pasar-pasar utama seperti Pasar Badung dan Tiara Dewata di Denpasar.
Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan juga mengambil sampel beras dan melakukan pengecekan langsung terhadap proses penimbangan dan pengemasan beras dalam kantong 10 kilogram yang berlabel premium. “Dari hasil pengawasan dan pengecekan yang kami lakukan bersama Ditkrimsus Polda Bali, tidak ditemukan adanya beras oplosan. Penimbangan dan pengantongan dilakukan dengan benar, dan kualitas beras yang dikemas memang sesuai dengan standar beras premium,” ujar mantan Kepala UPTD Simantri Bali Mandara itu.
Lebih lanjut ia menjelaskan, beras oplosan yang marak ditemukan di sejumlah wilayah di luar Bali umumnya merupakan beras kualitas medium yang sengaja diganti kantongnya menggunakan label premium, atau bahkan dicampur dengan jenis lain agar terlihat lebih berkualitas. Praktik semacam ini, menurutnya, sangat merugikan konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan publik. “Kalau beras medium diganti label menjadi premium, atau dicampur dan dijual seolah-olah premium, itu jelas penipuan dan merugikan konsumen. Tapi kami tegaskan, di Bali hingga hari ini tidak ditemukan adanya praktik beras oplosan. Saya jamin Bali masih aman,” tegasnya.
Tidak hanya fokus pada beras putih untuk konsumsi harian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali juga melakukan pengawasan terhadap beras khusus seperti beras organik, beras merah, dan beras hitam. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa semua jenis beras tersebut masih dalam kondisi aman, tidak tercampur, dan sesuai dengan label kemasan. Ia juga menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan transparansi distribusi pangan di Bali. Terlebih, isu beras oplosan yang muncul di berbagai daerah akhir-akhir ini telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Langkah antisipasi ini kami lakukan untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat Bali. Kami tidak ingin masyarakat dirugikan oleh oknum yang mencoba mencari keuntungan lewat praktik yang tidak sehat,” kata Wayan Sunada. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Jika menemukan kejanggalan dalam distribusi atau kualitas beras, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Jika ada temuan, silakan laporkan ke dinas atau pihak kepolisian. Kami akan tindak tegas,” pungkasnya. Dengan langkah pengawasan ketat ini, Pemprov Bali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas pangan, melindungi konsumen, dan memastikan tidak ada praktik curang yang dapat merugikan masyarakat luas. ama/ksm
