Oka Mahendra Kritik Truk Over Kapasitas dan Lintasan Hewan Qurban Rugikan Rakyat Bali
Denpasar, PancarPOS | Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Partai Golkar, Putu Oka Mahendra, SE., melontarkan kritik keras terhadap dua persoalan besar yang dinilai merugikan masyarakat Bali, yakni maraknya truk-truk raksasa pengangkut air mineral yang menggerus jalan raya, dan kebijakan lintas arus hewan qurban dari Indonesia Timur yang melintasi Pulau Bali.
Menurut Oka Mahendra, aktivitas truk-truk besar pengangkut air mineral yang melintas setiap hari ibarat “kolam renang berjalan”, karena banyaknya galon dan beban yang diangkut. Ia menilai kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tapi juga menyebabkan kerusakan berat pada infrastruktur yang dibiayai rakyat.
“Apakah sudah ada kajian dari Pemprov soal ini? Truk-truk besar itu bebannya jelas over limit. Kalau dibiarkan, jalan cepat rusak, dan anggaran pemerintah akan terus terkuras untuk perbaikan. Yang untung perusahaan, yang rugi masyarakat,” tegasnya kepada PancarPOS, pada Jumat (6/6/2025).
Ia mendorong adanya pengawasan ketat dan peninjauan ulang atas izin operasional angkutan berat, terutama yang melintas di jalur padat dan jalan kota.
Lebih jauh, Oka juga menyoroti kebijakan Gubernur Bali yang membuka jalur darat bagi pengangkutan hewan qurban dari Indonesia Timur ke Jawa via Bali. Menurutnya, kebijakan ini berdampak langsung terhadap lesunya perdagangan hewan qurban lokal di Bali, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.
“Kalau sapi dan kambing dari luar bebas melintas atau masuk Bali dengan harga lebih rendah, peternak lokal kita jelas terpukul. Ini pukulan bagi peternakan rakyat,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, peternak Bali selama ini menggantungkan harapan besar pada momen Idul Adha untuk menjual ternaknya. Jika pasar lokal dikuasai oleh pasokan dari luar, peternak lokal kehilangan pangsa pasar dan bisa gulung tikar.
“Pemerintah seharusnya berpihak pada petani dan peternak lokal. Kebijakan apapun yang berdampak langsung ke sektor rakyat harus dikaji dengan matang dan melibatkan daerah,” tegas Oka Mahendra. Ia meminta Pemprov Bali segera mengevaluasi kebijakan tersebut demi melindungi kepentingan ekonomi masyarakat lokal. ama/ksm
