Rakerda APJI Bali 2026 Dorong Jasa Boga Naik Kelas, dari Higienitas hingga Identitas Kuliner Daerah

Denpasar, PancarPOS | Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia Provinsi Bali menggelar Rapat Kerja Daerah I DPD APJI Bali 2026 di Inna Bali Heritage Veteran, Denpasar, Senin (25/5/2026). Forum strategis ini menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat posisi pelaku jasa boga Bali dalam mendukung ketahanan pangan, penguatan ekonomi daerah, pariwisata berkualitas, digitalisasi usaha, hingga praktik bisnis berkelanjutan.

Rakerda tahun ini mengusung tema “APJI Bali Hadir untuk Bali Melalui Kuliner, Mendukung Program Pemerintah dan Penguatan Ekonomi Daerah, serta Turut Membangun Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas.”

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Puspa, Ketua Umum DPP APJI Tashya Megananda Yukki, Ketua DPD APJI Bali I G.A. Agung Inda Trimafo Yudha, Ketua Umum Kadin Bali, unsur pemerintah daerah, pengurus APJI pusat dan daerah, pelaku usaha jasa boga, hingga berbagai pemangku kepentingan sektor pariwisata dan ekonomi Bali.

Rakerda APJI Bali 2026 tidak sekadar menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga ruang membaca ulang posisi strategis industri jasa boga dalam ekosistem pariwisata Bali. Di tengah meningkatnya tuntutan kualitas destinasi wisata, jasa boga dinilai memegang peran penting dalam penyediaan makanan yang aman, higienis, bergizi, berstandar, sekaligus mampu merepresentasikan identitas budaya lokal Bali.

Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Puspa, menegaskan kuliner tradisional Bali harus terus diangkat sebagai bagian dari identitas destinasi wisata dunia. Menurutnya, makanan bukan sekadar produk konsumsi, tetapi bagian dari cerita budaya dan pengalaman wisatawan saat datang ke Bali.

“Kuliner tradisional adalah bagian dari identitas Bali yang harus terus diangkat, dijaga, dan dipresentasikan dengan standar yang semakin baik. Saya mengapresiasi komitmen APJI Bali untuk menjadikan program kerja organisasi sebagai ruang pembelajaran bagi pelaku jasa boga, mulai dari higienitas, keamanan pangan, penguatan makanan bergizi, hingga cara penyajian dan presentasi yang lebih profesional,” ujar Ni Luh Puspa.

Ia menilai penguatan kualitas jasa boga akan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Standar layanan yang semakin baik dinilai akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku jasa boga untuk mendukung hotel, restoran, MICE, desa wisata, acara budaya, hingga berbagai kegiatan pariwisata lainnya.

“Ketika pelaku jasa boga naik kelas, yang diperkuat bukan hanya usahanya, tetapi juga ekosistem pariwisata dan ekonomi daerah. Saya berharap APJI Bali dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kapasitas pelaku usaha, mendorong penggunaan bahan pangan lokal, mengurangi food waste, dan menghadirkan kuliner Bali sebagai kekuatan destinasi yang berkelanjutan,” katanya.

Ketua DPD APJI Bali I G.A. Agung Inda Trimafo Yudha menegaskan APJI Bali memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaku jasa boga di Bali semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

“Jasa boga bukan hanya tentang menyediakan makanan, tetapi tentang kualitas, higienitas, pelayanan, keberlanjutan, serta kontribusi terhadap ekonomi daerah. Melalui Rakerda ini, kami ingin membangun APJI Bali yang lebih solid, lebih aktif, dan lebih bermakna bagi anggota serta masyarakat,” ujar Inda Yudha.

Menurutnya, APJI Bali harus hadir lebih kuat sebagai mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui berbagai program pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota.

“Kami ingin anggota APJI naik kelas melalui pembinaan, pelatihan, digitalisasi, penguatan standar, dan kolaborasi yang membuka peluang lebih luas bagi pelaku jasa boga di Bali,” tegasnya.

Dalam agenda tersebut, APJI Bali juga melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan GAPEMBI atau Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat sinergi di bidang makanan bergizi, peningkatan kualitas layanan jasa boga, ketahanan pangan, serta mendukung program pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, pelantikan pengurus DPC APJI Kabupaten/Kota menjadi bagian penting dalam penguatan struktur organisasi di tingkat daerah. Dengan terbentuknya kepengurusan cabang, APJI Bali berharap koordinasi organisasi, pembinaan anggota, hingga pelaksanaan program kerja dapat berjalan lebih efektif sesuai kebutuhan pelaku usaha di masing-masing wilayah.

Rakerda APJI Bali 2026 juga menghadirkan Sustainable Market sebagai ruang promosi dan edukasi bagi pelaku usaha kuliner, jasa boga, serta produk pendukung yang memiliki perhatian terhadap kualitas, keberlanjutan, dan pemanfaatan potensi lokal Bali.

Sementara itu, sesi talkshow menjadi ruang edukasi bagi anggota APJI Bali dengan pembahasan mengenai ketahanan pangan, makanan bergizi, pengelolaan food waste, sustainability, inovasi jasa boga, hingga peningkatan standar layanan. Forum ini diharapkan mampu memperluas wawasan anggota dalam membangun usaha yang profesional, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan industri modern.

Dalam sidang pleno, Rakerda APJI Bali 2026 membahas tiga fokus utama yakni Komisi A tentang Organisasi dan AD/ART, Komisi B tentang Program Kerja DPD Tahun 2026–2027, serta Komisi C tentang Keuangan Organisasi. Seluruh pembahasan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang realistis, terukur, dan dapat ditindaklanjuti oleh pengurus DPD maupun DPC APJI Bali.

Melalui Rakerda ini, APJI Bali menegaskan komitmennya membangun organisasi yang profesional, transparan, kolaboratif, dan berdampak nyata. Organisasi ini juga mendorong pelestarian kuliner Bali, peningkatan standar jasa boga, pengurangan food waste, pemanfaatan bahan pangan lokal, digitalisasi anggota, serta penguatan industri kuliner sebagai bagian dari daya saing pariwisata Bali.

Rakerda I DPD APJI Provinsi Bali 2026 diharapkan menjadi titik awal konsolidasi yang lebih kuat sekaligus melahirkan program kerja yang memberi manfaat nyata bagi anggota, masyarakat, dan pembangunan ekonomi Bali. mas/ama