Denpasar, PancarPOS | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali Trisno Nugroho mendorong upaya percepatan pengendalian inflasi empat bulan kedepan tahun 2022. Dengan peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kab/Kota se-Bali dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pangan, melakukan operasi pasar dan subsidi distribusi kebutuhan pangan utama serta penguatan data neraca pangan Provinsi Bali.
Hal itu disampaikan usai mengikuti Rapat High Level Meting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali di Ruang Rapat Gedung Gajah Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (6/9/2022). Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Bali I Wayan Koster ini turut dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Bali. Berkenaan dengan rilis BPS bulan Agustus 2022, secara Tahunan Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 6,39% (yoy), lebih tinggi dari Inflasi Nasional sebesar 4,69% (yoy).
Bahkan hasil Rakor Terbatas Tim Pengndalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tanggal 1 September 2022, menargetkan sampai dengan akhir tahun inflasi Provinsi Bali berada dibawah 5% (yoy) serta beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap inflasi di Bali, sehingga perlu dilakukan langkah strategis dan kebijakan percepatan pengendalian inflasi di Bali melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
Trisno juga menjelaskan, inflasi Agustus 2022 tercatat sebesar 0,23 mtm. Sedangkan komoditas penyumbang inflasi terutama volatile foods (telur ayam ras) dan administered prices (Tarif PAM, Bahan Bakar RT, dan Tarif Listrik), termasuk canang sari. Sedangkan komoditas penyumbang inflasi terutama pada Januari hingga Agustus 2022 yakni air, listrik, transportasi, perawatan diri, perlengakapan RT dan bawang merah.
Untuk itu, pihaknya mengajak pemerintah daerah gencar melakukan operasi pasar di tengah adanya kenaikan BBM. “Memang operasi pasar dilakukan dengan subsidi kepada pedagang dan bukan bersaing dengan pedagang,” ujarnya. Operasi pasar bisa dioptimalkan dalam waktu empat bulan ke depan, apalagi menjalang perhelatan KTT G20 pada November mendatang. Selain itu, pihaknya bersama PKK juga sudah menggalakkan penanam cabai setiap pekarangan, cegah inflasi dari komoditi cabai.
Sedangkan Walikota Denpasar Jaya Negara sudah melakukan operasi pasar sejak tanggal 22 Agustus 2022. Dengan memanfaatkan unit usaha Perumda Pasar Sewakadharma dan bekerjasama dengan kabupaten lain sebagai pemasok barang. Barang dari pemasok tersebut kemudian didistribusikan kepada pedagang pasar – pasar yang sudah ditetukan. Termasuk telah mengusulkan sekitar 1.500 penduduk untuk mendapatkan BLT dari pemerintah pusat.
Selain itu, Ketua Forum Prebekel se-Bali Gede Pawana sudah aktif dalam menekan laju inflasi. Dengan menggunakan dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan. Sehingha total dana desa yang digunakan seluruh Bali sekitar Rp149 Miliyar. aya/ama/ksm
