Denpasar, PancarPOS | Fakta mencengangkan diungkapkan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bali (Ketum KONI Bali), Ir. I Ketut Suwandi yang mengakui kebenaran selama ini hanya bisa mengandalkan dana APBD, seperti yang dituduhkan Pecinta dan Pemerhati Olahraga, Drs. I Wayan Suata.
Saat dikonfirmasi langsung PancarPOS.com, Jumat (18/2/2022), Suwandi mengakui selama ini memang hanya bisa mengandalkan dana dari APBD Bali. Namun pihaknya beralasan di daerah lain juga belum bisa mandiri dan hanya mengandalkan bantuan dana dari APBD termasuk di Kabupaten/Kota se-Bali. “Ya. Sama dengan kini kabupaten/kota di Bali atau hampir seluruh indonesia, kini belum bisa mandiri dan tetap menghandalkan dana APBD,” kilahnya, sekaligus menegaskan meskipun idealnya bisa mencari dana secara mandiri, namun selama ini Cabor juga bergantung dengan dari dana KONI Bali, karena belum bisa mandiri.
“Idealnya seperti itu. Saya balik tanya apa Cabor sanggup mandiri pula? Yang saya tahu Cabor masih sangat sangatt tergantung dengan KONI. Ingat UU mewajibkan pemerintah mendanai KONI,” katanya. Seperti diketahui, ajang pemilihan untuk pergantian Ketum KONI Bali direncananya akan berlangsung sekitar Maret 2022 mendatang. Berbagai nama sudah bermunculan untuk menggantikan Ketum KONI Bali, I Ketut Suwandi yang sebenarnya masa jabatannya sudah berakhir 16 Desember 2021 lalu. Namun salah satu, Pencinta dan Pemerhati Olah Raga, Drs. I Wayan Suata berharap siapapun yang terpilih menjadi Ketum KONI Bali berikutnya punya bakat dan jiwa entrepreneur atau motivasi bagaimana caranya agar bisa mencari dana sendiri tanpa hanya mengandalkan APBD saja. “Jangan selalu berharap dana dari pemerintah. Buatlah olahraga itu sebagai industri yang bisa menghasilkan uang. Ada banyak perusahaan, carilah sponsor, baik event nasional maupun internasional,” kata Ketua Koperasi Asap Bali ini, saat ditemui di Denpasar, Kamis (18/2/2022).
Karena itu, menurut Suata, setiap cabang olahraga (Cabor) yang berada di bawah KONI Bali hendaknya agar diarahkan minimal setahun sekali atau dua tahun sekali bisa membuat event nasional maupun internasional. Jika ada event ini, maka sport tourism di Bali juga otomatis bisa berjalan. Disebutkan karena, pertama sebagai atlet pasti menginap di hotel; kedua, keluarga atlet juga pasti mau liburan di sini (Bali, red) dan menginep di hotel; serta ketiga, penonton dari luar Bali juga pasti menginap di hotel. Setelah itu, jasa usaha transportasi yang mati suri selama pandemi Covid-19 juga bisa jalan untuk beroperasi kembali. Di samping itu, bisnis kuliner dan destinasi tempat wisata di Bali juga bisa berkembang dengan baik, sehingga sport tourism ini pasti menghasilkan dana dan memberi multiplier effect ekonomi bagi masyarakat di Bali.
“Inilah yang perlu digali oleh Calon Ketum KONI Bali yang akan datang. Kalau hanya mengandalkan uang dari pemerintah atau APBD, seolah-olah Ketua KONI nyongkokin tain kebo. Apalagi prestasi atlet tidak jatuh dari langit, karena harus dibina dari usia dini. Nah bagimana caranya mendapatkan dana-dana itu? Itulah Ketua KONI harus punya inovasi yang bagus, sehingga siapapun itu dia (calon Ketum KONI Bali, res) yang dipilih,” sorot Suata, seraya menuding selama ini, Ketum KONI Bali belum mampu mencarikan dana lain dan hanya bergantung dari bantuan APBD saja. Selain itu, pertanggungjawaban dana masih kurang transparan kepada masyarakat. Padahal KONI selama ini hanya mendapatkan uang dari pemerintah dan pemerintah mendapat uang dari rakyat, sehingga wajib hukumnya memberi laporan kepada publik terkait penggunaan uang terutama untuk cabang olahraga.
“Contoh seperti pengadaan barang, kemarin ada PON siapa yang mengadakan barang? Berapa persen dia dapat keuntungan? Belum lagi beli tiket atlet kesana, belum lagi pengadaan hotel. Itu proyek besar, dan itu perlu lebih terbuka, karena ini mengelola uang rakyat, bukan uang Ketua KONI. Kalau uang Ketua KONI ngak usah dipublikasikan, tapi itu uang rakyat yang didapat dari pemerintah. Tiket siapa saja yang ditanggung? Makan dimana beli makan? Berapa persen dia dapat dari order makan atau hotel? Ada jaket, sepatu, handuk, tas berapa miliar itu? Ini yang kurang transparan dan belum pernah sama sekali ada Ketua KONI yang berani membuka transparan ini,” beber Suata. Namun anehnya diungkap Suata, kalau ada Ketua Cabor duduk di pengurusan KONI, maka anggaranya akan cepat keluar, tapi jika tidak masuk jajaran pengurus KONI, maka sebaliknya sangat susah turun bantuan dukungan kegiatan dari KONI Bali tersebut. “Jadi seolah-olah kita mengemis kepada Ketua KONI. Padahal uang itu, uang rakyat yang harus diberikan kepada cabang olahraga juga. Kalau orang kita gak kenal mengajukan proposal ke KONI Bali, maka proposal bisa di tong sampah mungkule (dibuang, red). Tapi kalau kenal, bisa lewat telpon saja sudah dibantu atau lewat WA saja bisa mengajukan proposal,” sentil Pemilik SSB Bali All Stars (BAS) yang sudah menjadi Anggota Club PSSI Bali. ama/ksm
