Denpasar, PancarPOS | Polemik munculnya sekitar 1.480 siswa yang dikategorikan sebagai “tercecer” dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Bali Tahun Ajaran 2026/2027 terus menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Setelah Sekretaris Aliansi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST, menyoroti potensi celah praktik siswa titipan, kini mantan Anggota Komisi IV DPRD Bali Fraksi Partai Golkar, I Wayan Rawan Atmaja, turut angkat bicara.
Rawan Atmaja menilai persoalan kelebihan peminat di sejumlah sekolah negeri bukanlah masalah baru. Menurutnya, kondisi tersebut selalu berulang setiap tahun karena belum adanya kebijakan yang mampu menyelesaikan akar persoalan. “Sudah menjadi menu tahunan. Belum ada keseriusan untuk mencarikan solusinya. Yang dekat yang dapat,” ujar Rawan Atmaja di Denpasar, pada Rabu (2/7/2026).
Menurutnya, fokus pemerintah seharusnya tidak hanya pada sistem penerimaan siswa, tetapi juga melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah. Selama masih terdapat kesenjangan fasilitas, sarana prasarana, maupun kualitas tenaga pendidik antara sekolah negeri dan swasta, masyarakat akan terus berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri.
“Usul saya, perbaiki sarana pendukungnya, begitu juga dengan guru-gurunya. Baik sekolah negeri maupun swasta harus disetarakan. Kalau tidak demikian, semua akan mengejar sekolah negeri,” tegasnya.
Ia mengatakan, ketimpangan tersebut berdampak langsung terhadap distribusi peserta didik. Sejumlah sekolah negeri mengalami penumpukan siswa, sementara banyak sekolah swasta justru kesulitan mendapatkan murid.
“Satu sekolah akan menumpuk, sedangkan sekolah yang lain akan kekurangan siswa. Bahkan ada sekolah swasta yang tutup karena tidak mendapatkan siswa,” katanya.
Pernyataan Rawan Atmaja sejalan dengan sorotan ARUN Bali yang sebelumnya meminta Pemerintah Provinsi Bali memperkuat transparansi dalam pelaksanaan SPMB, termasuk menyusun pedoman resmi penanganan siswa yang belum mendapatkan sekolah agar tidak menjadi celah munculnya praktik titip-menitip siswa di sekolah negeri.
ARUN Bali juga meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali membuka data siswa yang belum tertampung beserta mekanisme penempatannya sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses tersebut.
Sementara itu, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, S.T., M.Si., saat dikonfirmasi sebelumnya hanya memberikan tanggapan singkat. “Tadi ke kantor, saya ajak diskusi dari berbagai pandangan,” ujarnya.
Rawan Atmaja berharap momentum polemik SPMB tahun ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah. Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas agar seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki daya saing yang setara.
“Kalau kualitas sekolah sudah merata, masyarakat tidak akan hanya berorientasi pada sekolah negeri. Persaingan dalam SPMB juga akan lebih sehat, dan persoalan seperti ini tidak perlu terus berulang setiap tahun,” pungkasnya. tim/ama/ksm
