Nurbaeti Munawaroh menambahkan apabila masyarakat memiliki keluhan atau menemukan adanya fraud di lingkungan DJP, silahkan disampaikan melalui berbagai saluran pengaduan diantaranya telepon kring pajak 1500200, surat elektronik (surel) pengaduan@pajak.go.id, twitter @kring_pajak, _chat_ pada laman pajak.go.id, atau menyampaikan surat atau datang langsung ke Kantor Pajak terdekat.
Muhamad Lukman, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan bahwa realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Provinsi Bali hingga bulan Mei sebesar Rp460,04 miliar dari target sejumlah Rp1,24 triliun (37% dari target). Penerimaan ini tumbuh Rp116,21 miliar atau 33,80% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Jika dijabarkan, realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp65,74 miliar dari target sebesar Rp113 miliar (57,83% dari target) dan penerimaan cukai mencapai Rp394,30 miliar dari target sebesar Rp1,13 triliun (34,90% dari target).
Sudarsono, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKN) Bali dan Nusa Tenggara mengungkapkan bahwa sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Bali ada 3 kategori antara lain PNBP Aset, Piutang, dan Lelang dengan realisasi hingga 31 Mei 2024 sebesar Rp20,95 miliar dari target sejumlah Rp48,57 miliar (43,12% dari target). Jika dijabarkan, capaian tersebut terdiri dari PNBP Aset sebesar Rp6,86 miliar dari target sejumlah Rp17,56 miliar (39,09% dari target), PNBP Piutang Negara sebesar Rp575 juta dari target sejumlah Rp160 juta (359,33% dari target), dan PNBP Lelang mencapai Rp13,50 miliar dari target sejumlah Rp30,85 miliar (43,77% dari target).
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan menyampaikan kinerja belanja Pemerintah Pusat hingga Mei sejumlah Rp4,10 triliun yang mengalami pertumbuhan 17,7% (yoy), sedangkan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sejumlah Rp4,96 triliun yang mengalami pertumbuhan 11% (yoy).
