Tabanan, PancarPOS | Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. I Made Urip, M.Si., kembali hadir menggenjot agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial di Provinsi Bali yang berlangsung di Warung CS Bedha and Apple Resort, Desa Sudimara, Tabanan, pada Minggu (27/8/2023). Kali ini, Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu, membuka kegiatan Bimtek bersama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara.
Bimtek putaran terakhir yang digelar Wakil Rakyat yang akrab disapa M-U di Tabanan tersebut, didampingi Kepala BPSKL Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Yusuf, beserta bakal calon Anggota DPRD Bali nomor urut 3 dari PDI Perjuangan di Dapil Tabanan, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, beserta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Salah satu paserta Bimtek, Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Wriksa Pramana, I Made Oka Ardiyasa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Made Urip, karena selain diberikan Bimtek, juga sudah dialokasikan dana bantuan Bang Pesona sebesar Rp50 juta untuk mengelola hutan adat yang masih tersedia hampir 20 hektar. Diharapkan bantuan ini akan bisa digunakan untuk membeli bibit tanaman lokal ke depan. “Kami saya berterima kasih kepada Bapak Made Urip yang telah memberikan bantuan Bang Pesona yang telah kami rasakan manfaatnya ke depan,” bebernya.
Di sisi lain, Kepala BPSKL Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Yusuf mengakui sudah lama mengenal Made Urip yang sangat konsisten mendukung kelompok perhutanan sosial di Bali. Bahkan, sudah beberapa kali mengunjungi perhutan sosial di Bali sebagai program nasional yang menargetkan 12,7 juta hektar yang baru mampu diwujudkan sekitar 5,6 juta hektar akses kelola hutan yang diberikan kepada masyarakat yang harus dituntaskan tahun 2024. Dari target di Bali yang hanya di angka 28,7 hektar, namun baru bisa tercapai sekitar 23 ribu hektar, sehingga masih banyak pekerja rumah yang perlu dikejar, seperti di Tabanan hanya sekitar 14 hektar hutan. Perhutanan sosial ini bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan. “Kami berharap ke depan, pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali membantu kelompok perhutanan sosial agar bisa membentuk koperasi,” ujarnya.
Sementara itu, Made Urip menegaskan Bimtek ini sebagai wujud kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kelompok perhutanan sosial, khususnya yang mendapat bantuan Bang Pesona yang dibantu pada tahun 2023. Kegiatan Bimtek dikatakan untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan, maupun kemampuan di lapangan bagi para kelompok perhutanan sosial di Bali, khususnya di Tabanan. Oleh karena itu, M-U akan terus bergerak untuk membantu meningkatkan usaha masyarakat di dekat perhutanan sosial, agar makin maju dan sejahtera ke depan. Salah satunya melalui bantuan Bang Pesona, termasuk kegiatan Bimtek yang terus digenjot dan dikawal selama 5 periode di Komisi IV DPR RI.
Anggota DPR RI yang terpilih dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan peringkat ketujuh nasional ini, mengakui sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diwajibkan setiap daerah minimal 30 persen sebagai kawasan hijau atau hutan. Namun sayangnya masih banyak yang belum memenuhi syarat tersebut, termasuk Bali, sehingga harus terus ditingkatkan kesadaran budaya menanam dengan melakukan gerakan menanam. Oleh karena itu, M-U akan terus menggenjot bantuan bibit tanaman produktif kepada kelompok tani dan perhutanan sosial untuk bisa ditanam ke seluruh Bali. Bahkan, hutan sosial ini, juga bisa dikelola dengan baik, agar bisa bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat di sekitarnya.
“Untuk itulah kita berikan Bimtek, agar bisa meningkatkan pengelolaan hutan sosial dengan baik, sehingga bisa memberi hasil dan manfaat bagi masyarakat. Seperti kelompok lebah madu yang bisa dikembangkan di perhutanan sosial di Bali,” pungkas M-U yang juga pernah menjabat sebagai Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini. ama/ksm
