Politik dan Sosial Budaya

Wayan Sudirta Siap All Out Perjuangkan Keadilan Fiskal Bagi Bali, Respon Usulan Gubernur Koster


Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster meminta dan mengusulkan agar tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiskal di daerah yang paling terdampak pandemi Covid-19. Usulan Wayan Koster, itu disampaikan berdasarkan situasi sulit yang dihadapi di sektor perekonomian Bali. Merespon dan menindaklanjuti usulan itu, Anggota Banggar DPR RI Dapil Bali I Wayan Sudirta mendukung langkah Gubernur Bali secara all out.

1bl#bn-10/11/2021

Bahkan, Wayan Sudirta menegaskan usulan tersebut akan menjadi catatan yang akan dibahas di Banggar DPR RI. Menurut Wayan Sudirta, dukungan terhadap usulan gubernur itu, karena ia memandang, dalam kondisi terpuruk akibat dampak pandemi seperti saat ini, Bali sudah semestinya mendapat perlakuan khusus dan keistimewaan dari pusat. “Apalagi perekonomian Bali tidak seperti daerah lain. Perekonomian Bali hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Tidak seperti Kalimantan Timur misalnya yang memiliki tambang,” ungkap Sudirta.

1bl#ik-8/11/2021

Terlebih lagi sebelum pandemi, kata Wayan Sudirta, Pariwisata Bali menjadi daerah penyumbang devisa terbanyak untuk nasional. “Sehingga menurut saya dukungan atas permintaan atau usulan (Gubernur Bali) untuk dijadikan sebagai cacatan dan diperjuangkan bukanlah sesuatu hal yang berlebihan dan wajar,” imbuhnya. Justru kata Wayan Sudirta, dalam situasi sulit saat ini, sudah selayaknya pusat memberikan perhatian dengan meberikan perlakukan, kekhususan, dan aturan atau kebijakan asimetris atau tidak sama rata.

1bl#ik-8/11/2021

“Bukan saat semanis madu saja Bali mampu menyumbang dan dinikmati pusat. Namun juga ketika Bali dalam situasi pahit atau terpuruk. Sudah saatnya dan semestinya juga pusat mengakomodir, memberikan kekhususan, keistimewan dalam bentuk kebijakan maupun Undang-Undang APBN untuk Bali. Sehingga dengan demikian akan terasa ada keadilan,” terang Sudirta. Belum lagi, imbuh Wayan Sudirta, dalam situasi sebelum pandemi, pariwisata Bali memberikan pelehan atau tetesan serta pengaruh positif bagi perekonomian di daerah lain.

1bl#ik-7/11/2021

“Jadi saat pariwisata bagus, Bali juga memberikan pelelahan ekonomi bagi daerah lain. Semisal hasil pertanian dari Lombok, Banyuwangi, Jember, batik dari Pekalongan, lukisan dari jogja bisa dikirim ke Bali. Termasuk tamu dari Bali kemudian terbang ke Wakatobi,”ujar Sudirta mencontohkan. Untuk itu, atas usulan dan permintaan agar Bali mendapat kebijakan khusus untuk keadilan fiskal dikatakan Sudirta sangatlah layak. “Tidak ada yang salah dengan kekhususan seperti itu. Sekali lagi sudah semestinya ada kebijakan asimetris dan tidak selalu sama rata untuk hal-hal tertentu dari pusat. Termasuk saat Bali yang sedang mengalami kondisi terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19,” tukas Wayan Sudirta.

1bl#ik-7/11/2021

Seperti diketahui, Gubernur Bali meminta agar tim Banggar DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiskal di daerah yang paling terdampak pandemi Covid-19. Usulan Wayan Koster, itu disampaikan berdasarkan situasi sulit yang dihadapi di sektor perekonomian Bali. Di mana kata Koster, hampir 54 persen lebih Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali bertumpu pada sektor pariwisata. Sedangkan akibat dampak pandemi yang mengharuskan adanya pembatasan mobilitas diakuinya telah membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian Bali.

1bl#bn-07/11/2021

“Pariwisata terhenti total sehingga hotel dan restoran di Bali sepi. Pasar oleh-oleh sepi dan perekonomian Bali tidak bergerak,” ungkap Gubernur Koster saat menerima kunjungan Tim Banggar DPR RI di Denpasar, Kamis (25/11/2021). Gubernur menambahkan, beratnya beban fiskal akibat keterpurukan pariwisata sangat dirasakan khususnya bagi kabupaten/kota di Bali yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya bergantung pada pajak hotel dan restoran (PHR), seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar.

1bl#ik-5/11/2021

Akibat pandemi, tiga daerah ini, imbuh Koster kesulitan menjalankan program pembangunan dan hanya mengandalkan atau bergantung pada dana pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil dan insentif. Sayangnya sejumlah dana pusat itu diakui tidak cukup akibat beratnya tekanan fiskal. “Saya contohkan Badung. Sebelum pandemi, PAD-nya lebih dari Rp3 triliun dan sebagain besar bersumber dari PHR. Karena PAD-nya besar, maka DAU yang hanya Rp 350 miliar saat itu cukup,” ungkapnya. Namun dengan kondisi saat ini, Gubernur menyatakan tidak cukup. Pasalnya, untuk bayar gaji pegawai saja, Kabupaten Badung membutuhkan dana sebesar Rp 700 miliar.

1bl#ik-6/11/2021

“Badung menghadapi tekanan fiskal yang sangat berat. Begitu juga Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar,”imbuh Wayan Koster. Untuk itu, selaku kepala daerah yang juga pernah duduk di DPR RI selama tiga periode, pihaknya berharap adanya kebijakan untuk daerah yang celah fiskalnya terganggu akibat dampak pandemi Covid-19. tim/ama

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close