BPKAD Bali Luncurkan Counter EETA Basis Web

Denpasar, PancarPOS | Pemerintah Provinsi Bali terus mempercepat transformasi digital di sektor pengelolaan keuangan daerah. Langkah konkret itu ditunjukkan melalui peluncuran inovasi Counter EETA Basis Web oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) EETA Connect Episode 3 yang digelar secara hybrid, Selasa (26/5/2026), di Ruang Rapat Adyasta Utama Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Kegiatan strategis tersebut diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta BPKAD Kabupaten/Kota se-Bali. Fokus utama bimtek adalah optimalisasi penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited Tahun 2025 sekaligus memperkuat sistem otomasi pelaporan berbasis digital.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa menegaskan, penerapan sistem digital melalui Counter EETA terbukti mampu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan SKPD secara signifikan.

Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan penyajian CaLK Tahun Anggaran 2024, penggunaan sistem Counter EETA berhasil memangkas jumlah SKPD yang sebelumnya masuk kategori “perlu perhatian lebih” dari enam SKPD menjadi nol.

“Intervensi sistem ini terbukti memberikan dampak perbaikan yang nyata. Pada kondisi unaudited, SKPD yang mendekati standar hanya satu, kini pada fase audited naik menjadi tujuh. Ini menjadi landasan objektif mengapa transformasi digital melalui implementasi web ini sangat krusial,” ujar Maduyasa.

Ia memaparkan, sebelum penggunaan sistem digital, terdapat 13 SKPD yang masih memerlukan peningkatan kualitas laporan dan enam SKPD masuk kategori perlu perhatian lebih. Namun setelah implementasi Counter EETA, jumlah SKPD yang perlu peningkatan turun menjadi sembilan dan tidak ada lagi SKPD yang masuk kategori perhatian lebih.

Tak hanya itu, kategori “cukup baik” juga meningkat dari sembilan menjadi sebelas SKPD. Fakta tersebut menunjukkan digitalisasi tidak hanya mempercepat pekerjaan administratif, tetapi juga memperkuat akurasi dan standar kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Maduyasa menekankan bahwa penyusunan CaLK Audited Tahun 2025 harus benar-benar mengedepankan prinsip adequate disclosure atau pengungkapan yang memadai sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan standar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Kita harus memastikan pengungkapan pada CaLK disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Standar BPK RI, terlebih guna mempercepat penyelesaian laporan berhubung telah selesainya proses pemeriksaan dan penyesuaian jurnal,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, BPKAD Bali juga secara resmi memperkenalkan Counter EETA Basis Web yang dibangun menggunakan teknologi open-source berbasis Python dan Flask. Sistem baru ini menjadi bagian penting dari transisi digital dari metode manual berbasis Excel menuju aplikasi web lokal yang lebih modern, cepat, dan aman.

Counter EETA Basis Web memiliki sejumlah keunggulan teknis yang dinilai mampu mendukung percepatan penyusunan laporan keuangan daerah. Sistem ini dapat memproses data jurnal dalam jumlah besar secara cepat, tetap dapat dioperasikan secara offline demi menjaga keamanan data, serta dilengkapi berbagai fitur otomatisasi.

Beberapa fitur unggulannya antara lain Uji Prosedur Analitis (Uji PA) otomatis, generasi otomatis tabel penjelas selisih LO-LRA, hingga tabel mutasi aset tetap. Seluruh sistem dikembangkan menggunakan teknologi open-source sehingga tidak membebani anggaran daerah dengan biaya lisensi perangkat lunak.

Peluncuran inovasi ini juga menjadi sarana diseminasi dan transfer pengetahuan bagi delapan pemerintah kabupaten/kota di Bali yang sebelumnya telah melakukan studi tiru terhadap sistem EETA.

Di hadapan para peserta yang terdiri dari perwakilan SKPD, BPKAD kabupaten/kota se-Bali, unsur Dewan Pimpinan Pusat IKANAS STAN, serta media massa, Maduyasa kembali mengingatkan pentingnya menjaga kualitas laporan keuangan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang kredibel.

Ia menegaskan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Provinsi Bali selama 12 kali berturut-turut tidak boleh sekadar menjadi simbol administratif semata.

“Pemerintah Provinsi Bali sudah mencapai opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Kualitas ini tidak boleh hanya sebatas sertifikat, mari kualitas ini ditampilkan secara nyata melalui CaLK yang andal,” pungkasnya.

Acara yang dimoderatori oleh Luh Putu Aristyasanti itu menghadirkan narasumber I Putu Sudano serta I Dewa Made Vedanta Dwipayana.

Selain menekankan transformasi digital, panitia juga tetap mendorong implementasi kebijakan ramah lingkungan. Seluruh peserta luring diwajibkan membawa laptop dan tumbler pribadi guna mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan pemerintahan. mas/ama/*