Hukum dan Kriminal

Klaim Pakai Dana Pribadi, Ketua FORGIMALA Bali Ngaku Sangat Tahu Sepak Terjang Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet


Denpasar, PancarPOS | Ida I Dewa Gede Ngurah Swastha yang kini akrab bernama Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet selaku Ketua FKUB dan MDA Bali setelah berkali-kali dihubungi PancarPOS, juga belum mau menjawab, berkenaan laporan dugaan memberikan keterangan palsu di Polda Bali, hingga surat resmi yang dilayangkan Majelis Ketahanan Krama Bali Nasional (MKKBN) yang meminta DPRD Bali mengaudit dana hibah FKUB dan MDA. Bahkan hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari FKUB dan MDA Bali. Padahal handphone maupun status WhatsAppnya “online”. Namun di sisi lain lewat keterangan persnya yang dikirim ke media sosial (Medsos), Ketua FORGIMALA Bali sekaligus sebagai salah satu prajuru yang ikut ngayah di MDA langsung pasang badan dan mengaku sangat tahu sepak terjang Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet yang katanya sebagai nama di KTP/sebelum pemadegan I Dewa Gede Ngurah Swastha selama ngayah mayadnya di FKUB dan di MDA.

1th#ik-10/5/2021

“Beliau Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet yang saya sangat tahu, sangat dipercaya memimpin beberapa organisasi nasional dan beberapa organisasi daerah Bali tidak pernah mencalonkan diri untuk menjadi seorang ketua atau menjabat apapun, bahkan beliau saat diminta oleh khalayak, awal awalnya pasti menolak dengan dalih, tolong cari yang lain, banyak yang lebih tepat daripada saya,” ujarnya, seraya membenarkan keterangan pers tersebut atas nama dirinya saat dihubungi pesan WhatsApp, Selasa (25/5/2021) malam, seraya menegaskan ketika I Dewa Gede Ngurah Swastha akhirnya memimpin dengan motto organisasi harus jalan, ada atau tidak ada bantuan ataupun dana, sehingga ia mengklaim itu adalah dana pribadi, termasuk kediaman pribadi sangat sering dipergunakan rapat rapat, menerima tamu dan lainnya. Bahkan, kegiatan berbagai organisasi yang dipimpinnya kalau diselenggarakan di kediaman baik di Puri Denbencingah di Klungkung, ataupun di Puri di Denpasar pasti selalu memakai dana pribadi, termasuk konsumsi makan siang ataupun makan malam. “Saya harus mohon maaf kepada beliau, karena harus menjelaskan semua ini, walaupun beliau selalu tidak ingin disebut namanya dalam hal berdana punia ini,” katanya.

1th-ksm#5/2/2021

Ditegaskan sekalipun ada kegiatan kegiatan yang difasilitasi APBD, namun akan selalu ada dalam kegiatan tersebut tidak difasilitasi oleh APBD. Misalnya karena tidak tercantum dalam daftar anggaran, maka dana pribadinya pasti terpakai demi lancar dan suksesnya setiap kegiatan. Bahkan kegiatan rame-rame kunjungan ke provinsi lain, juga selalu memakai dana pribadi untuk melengkapi dana fasilitasi Pemda. “Beliau selalu tidak mengijinkan nama beliau ditulis dalam pendanaan pribadi. Dinas yang mempasilitasi FKUB adalah sebelumnya adalah Kesbangpol, kemudian Biro Kesra, mulai tahun 2021 ini kembali kepada Kesbangpol. Dinas yang memfasilitasi MDA adalah Dinas PMA Provinsi Bali. Audit dana fasilitasi melalui dinas dinas ini selalu dilakukan setiap tahun oleh instansi yang berwenang. Hasilnya selalu jelas dan clear. Tidak pernah ada temuan,” tegasnya. Selain itu, dalam setiap laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB selalu dicantumkan sumber dana. Kalau difasilitasi oleh dinas, dicantumkan dana APBD. Bila tidak difasilitasi juga tidak berasal dari dana hibah maka dicantumkan Sumber Dana Non APBD/APBN. “Itu berarti dari dana pribadi beliau. Kementerian Agama juga secara tetap memberikan bantuan sebesar Rp50 juta per tahun dan dana ini pun dilaporkan secara jelas dan clear setiap tahun,” ujarnya secara rinci dan detail.

1bl#ik-5/3/2021

Selama kepemimpinan di FKUB Bali, I Dewa Gede Ngurah Swastha juga sangat dikenal masyarakat, menasional, bahkan tidak jarang tamu tamu VIP Asing berkunjung seperti Duta Besar, Kementerian Asing, Wakil Menteri Luarnegeri AS yaitu Mrs. Sarah Seval, Para Konjen Negara sahabat, Parlemen Uni Eropa, dsbnya. Forkompinda Bali, Kab/Kota , Kementerian, Pimpinan Lembaga Negara, bahkan Menteri sering berkunjung. FKUB Provinsi, Kab/Kota se-Indonesia bergantian. Bahkan kadang berdamaan berkunjung ke FKUB Bali, karena ingin bertatap muka dengan Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet yang adalah Ketua Umum mereka. “Paling sedikit sekali setiap bulan bahkan pernah 5 kali dalam satu bulan menerima tamu tamu di Puri Denbencingah Klungkung, yang selalu jumlah tamu dan penyambutnya (FKUB, FORPELA, FORGIMALA Bali) sekitar 50 sampai 100 orang. Kalau acaranya di Puri Denbencingah maka pasti memakai dana pribadi,” jelasnya, sekaligus menyebutkan sudah sekitar 5 tahun memimpin Asosiasi FKUB Indonesia. Walaupun Asosiasi FKUB ini adalah inisiatif dari FKUB se-Indonesia, yang didukung oleh Kemenag dan Kemendagri saat itu, namun karena tidak diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan Nomer 9 Tahun 2006. Maka anggarannya tidak bisa ditanggung oleh APBN. Namun organisasi ini tetap berjalan baik, Rapat Rapat, bahkan Rakernas yang dilaksanakan di Hotel Grand Santhi Denpasar, dananya berasal dari dana pribadi Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet. “Saya dan beberapa pengurus ASOSIASI selalu menemani beliau kunjungan ke Daerah Daerah di Indonesia, semuanya memakai dana pribadi beliau,” imbuhnya.

1bl#bn-21/5/2021

Sementara itu, Bandesa Agung saat dikukuhkan di Pura Samuan Tiga pada 6 Agustus 2019 sampai Januari 2020, karena tahun anggaran dana fasilitas telah lewat masanya maka MDA yang masih berkantor di Gedung Dinas Kebudayaan saat itu, dana operasionalnya berasal dari dana pribadi Bandesa Agung. “Menyiapkan fasilitas, konsumsi Rapat Rapat, menerima tamu, dan lainnya. Bahkan sampai menyamsat mobil dinas dan memberikan gaji 1 orang staf MDA berasal dari dana pribadi,” terangnya secara lebih lengkap. “Sampai sekarang mungkin untuk seterusnya gerak beliau akan tetap demikian. Organisasi harus tetap jalan, kalau tidak terdapat dalam daftar fasilitasi Pemda maka pasti akan memakai dana pribadi. Setiap ditanya apakah tidak merasa berat ? Beliau selalu menjawab enteng. Ratu bahagia, karena Ida Bhatare sampun mapaica anggaran, untuk Mayadnya lan Ngemargayang Sesana,” pungkasnya.

1bl#bn-11/5/2021

Bola panas kasus dugaan pidana memberikan keterangan palsu terkait nama Ketua Majelas Desa Adat (MDA) Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet kini dilempar ke Kantor DPRD Bali. Setelah melaporkan kasus ini ke Polda Bali, Kamis (13/5/2021) siang, kini Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN) melayangkan surat resmi kepada Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama untuk memohon klarifikasi dan audit dana APBD ataupun APBN yang dihibahkan ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali dan MDA Bali. Surat dengan No.09/MKKBN/V/2021 itu, juga ditembuskan ke Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Kejaksaan Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Inspektorat Provinsi Bali, Biro Hukum Provinsi Bali sampai Bupati dan Wali Kota se-Bali hingga jajarannya.

1bl#bn-11/5/2021

Surat tersebut didaftarkan langsung oleh Ketua MKKBN ADV. Ketut Nurasa, SH., MH., saat ditemui di Kantor DPRD Bali dan Biro Hukum dan Protokol Setda Provinsi Bali, Senin (24/5/2021) menjelaskan tujuannya mendaftarkan surat kepada Ketua DPRD Provinsi Bali agar segera membongkar sekaligus mengaudit dana hibah yang diterima FKUB Bali termasuk MDA Bali. “Karena di lapangan Ketua FKUB Bali ini rangkap jabatan sebagai Ketua MDA Bali, sehingga sering tumpang tindih dan menimbulkan keputusan hukum yang kontradiktif,” beber Nurasa yang meminta dengan tegas agar surat ini segera ditindaklanjut, karena juga bisa meminta KPK untuk segera turun menelusuri dan membongkar dana hibah ini, jika belum ada niat baik dari FKUB Bali maupun MDA Bali. “Bahkan bisa berlanjut ke KPK, jika tidak kita tidak diajak duduk bersama. Semestinya kan tidak sampai ke DPRD Bali, tapi kok malah tidak mau diajak duduk bersama dan kita dianggap melakukan perbuatan buruk,” imbuh Nurasa. tim/ama

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close