Denpasar, PancarPOS | Komitmen menghadirkan keadilan sosial bagi kelompok rentan kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar. Pernyataan tersebut disampaikan saat Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejati Bali dengan Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, Selasa (24/2/2026) di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Gubernur Koster mengaku antusias sekaligus terkejut ketika menerima gagasan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana.
“Jujur Bapak dan Ibu Menteri, saya kaget saat menerima usulan dari Ibu Kajati karena belum pernah terpikirkan,” ujar Koster.
Sebagai bentuk dukungan konkret, ia merespons cepat dengan mengagendakan penandatanganan MoU dan PKS pada hari baik sebagai bentuk penghormatan terhadap prakarsa mulia tersebut. Langkah ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk memastikan anak-anak terlantar memperoleh hak dasar berupa administrasi kependudukan yang menjadi pintu masuk akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.
Menanggapi data yang disampaikan Kajati Bali terkait 20.631 anak putus sekolah dan sekitar 3.000 anak terlantar di Bali, Koster menegaskan akan segera melakukan validasi data.
“Ini jadi perhatian serius, karena 1.000 pun adalah jumlah yang besar bagi Daerah Bali,” tegasnya.
Usai penandatanganan, Gubernur Koster memastikan akan segera menggelar rapat koordinasi bersama para Bupati dan Wali Kota se-Bali untuk menyusun panduan dan rencana aksi lanjutan. Ia juga akan melibatkan forum perbekel dan bendesa adat dengan pola jemput bola agar pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar bisa berjalan cepat dan tepat sasaran.
Langkah kolaboratif ini mendapat apresiasi luas. Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut inisiatif tersebut sangat penting, strategis, dan penuh empati. Ia bahkan berharap program ini dapat direplikasi secara nasional karena persoalan anak terlantar hampir ditemukan di seluruh Indonesia.
Apresiasi serupa disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang menilai kerja sama ini sebagai terobosan pertama yang layak direfleksikan menjadi program nasional. Menurutnya, pemenuhan hak administrasi kependudukan menjadi syarat utama agar anak-anak terlantar dapat mengakses pendidikan dasar hingga menengah.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI R. Narendra Jatna menyebut penandatanganan MoU dan PKS ini sebagai momentum penting sinergi antara Kejati dan pemerintah daerah dalam menjamin hak anak terlantar.
Kajati Bali Chatarina Muliana mengungkapkan berdasarkan data Juli 2019, Bali memiliki sekitar 3.000 anak terlantar, dengan 2.000 di antaranya berada di Kabupaten Buleleng. Mengacu pada data Bappenas tahun 2025, angka putus sekolah di Bali mencapai 3,4 persen atau sebanyak 20.631 anak, dan sebagian dari mereka merupakan anak terlantar.
Walaupun bukan yang tertinggi secara nasional, angka tersebut dinilai cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bali yang tercatat sekitar 4,46 juta jiwa.
“Satu saja anak terlantar akan menjadi ancaman bagi generasi berikutnya, apalagi yang terlantar itu adalah anak perempuan,” tegasnya.
Penandatanganan MoU dan PKS dilakukan secara bergiliran, diawali oleh Gubernur Bali bersama Kajati Bali, kemudian dilanjutkan oleh para Kajari Kabupaten/Kota dengan Bupati dan Wali Kota se-Bali.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan anak bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata yang digerakkan bersama lintas institusi. Di tengah geliat pembangunan dan pariwisata, Bali menegaskan bahwa masa depan generasi mudanya tetap menjadi prioritas utama. mas/ama/*
