Denpasar, PancarPOS | Kucuran dana Rp200 triliun dari Kementerian Keuangan untuk bank-bank Himbara kini menjadi sorotan hangat. Usai rapat koordinasi Badan Kerjasama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali bersama Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Provinsi Bali di Kantor BKS LPD Bali, Senin (22/9/2025), Kepala BKS LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan, mengakui pihak BKS LPD menilai, alokasi dana jumbo itu seharusnya bisa diakses juga oleh LPD yang terbukti tangguh di tingkat desa adat dan selama ini langsung bersentuhan dengan masyarakat.
ia menegaskan LPD memiliki peran strategis yang tidak kalah penting dibanding bank-bank besar. Sejak pandemi COVID-19, kata dia, LPD terbukti mampu bertahan karena dukungan krama adat. “Kalau Rp200 triliun itu bisa dikerjasamakan dengan LPD, tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali. LPD ada di garda terdepan, dekat dengan krama, sehingga dana itu lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya soal dana, Cendikiawan juga memaparkan pentingnya sinkronisasi program antara BKS dan LPLPD. Ia menyebut rapat gabungan kali ini menghasilkan gagasan besar berupa blueprint LPD lima tahun ke depan. Salah satunya adalah pembentukan lembaga bantuan hukum bagi LPD, dengan menggandeng perguruan tinggi seperti Universitas Udayana. Rencana ini bahkan mendapatkan apresiasi dari Prof. Dewa Palguna. “Dengan adanya lembaga bantuan hukum, LPD akan semakin kuat secara legal dan lebih siap menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala LPLPD Provinsi Bali, I Gusti Rijasa, SE., menilai alokasi dana Rp200 triliun bukan ancaman bagi LPD. Ia menegaskan, LPD sudah memiliki kekuatan sendiri di tengah masyarakat. “Dana Rp200 triliun itu tidak jadi masalah. LPD sudah terbukti kuat dan tetap eksis karena berada di tengah-tengah krama adat. Justru sekarang fokus kita adalah memperkuat digitalisasi dan menjalin kerjasama dengan BPD Bali,” ungkapnya.
Rijasa juga menyampaikan bahwa pemberdayaan LPD dan pembinaan teknis selama ini berjalan sesuai prosedur. Ke depan, lokakarya LPD se-Bali akan dilaksanakan untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan strategi lima tahun mendatang. “Digitalisasi menjadi kunci agar LPD tetap kokoh menghadapi arus globalisasi,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi BKS LPD dan LPLPD Bali untuk memperkuat pondasi LPD, baik dari sisi hukum, teknologi, maupun sinergi kelembagaan. Dengan wacana besar soal akses dana Rp200 triliun hingga rancangan blueprint lima tahun ke depan, LPD Bali diyakini semakin solid menjaga ekonomi adat sekaligus menjawab tantangan zaman. ama/ksm
