Hukum dan Kriminal

Diduga Rampas Kebebasan Pers, Law Firm Togar Situmorang Bela Oknum Wartawan Ditangkap Polres Klungkung


Denpasar, PancarPOS | Law Firm Togar Situmorang mengaku pada Jumat, 19 November 2021 didatangi Wartawan Yosep Situmorang dari Koran Siasat Kota, dimana mengatakan bahwa rekannya oknum wartawan bernama Anto (Indrianjanto Djunaedi) sedang ada masalah hukum di Polres Klungkung dan telah ditahan dengan dugaan tindak pidana UU Darurat, karena Tertangkap Tangan membawa pisau lipat. Wartawan Yosep Situmorang menceritakan kronologi awal bagaimana Wartawan Anto sedang melakukan liputan terhadap oknum ASN yang kerap kali diketahui melakukan ketidakdisiplinan atau sering keluar di saat jam kerja. Diceritakan saat itu, ada seorang wanita dengan laki-laki paruh bayah keluar dari salah satu hotel transit di Kota Denpasar, sehingga Wartawan Anto menelusuri hingga ke Wilayah Klungkung untuk memastikan apakah mereka bekerja di lingkungan pemerintah, karena meninggalkan jam kerjanya. Saat sampai di lokasi wanita yang diduga sebagai ASN tersebut, Wartawan Anto mencoba mencari informasi, agar dapat memastikan dan tidak terjadi kesalahan perihal dugaan tersebut.

1bl#bn-10/11/2021

Ternyata wanita tersebut, dikatakan bukan seorang ASN dan bekerja sebagai Tenaga Pengajar salah satu sekolah PAUD. Namun karena sempat memfoto dan diketahui telah menguntit, wanita tersebut tidak terima sehingga menghubungi pihak Kepolisian. Saat cekcok mulut Wartawan Anto sempat menghubungi Wartawan Yosep Situmorang, sehingga mencoba menemui Wartawan Anto. Sayangnya komunikasi tidak lancar karena handphone sudah tidak aktif dan dalam penguasaan wanita tersebut, hingga pertemuan dengan mereka semua bisa dilakukan di Polsek Dawan. “Kembalinya Wartawan Yosep Situmorang saat menjumpai Wartawan Anto di Polsek Dawan dalam keadaan diintrogasi dan disaat itu dirinya juga diintimidasi dengan kasar juga bentak-bentak juga menuduh dirinya sebagai Wartawan Bodong. Wanita tersebut kelihatan kompak dengan pihak reskrim Polsek Dawan,” ungkap Togar Situmorang kepada PancarPOS.com melalui siaran pers, Minggu (21/11/2021) sore.

1bl#ik-8/11/2021

Namun akhirnya menurut Togar Situmorang, wanita tersebut mengatakan bahwa sudah damai dan Wartawan Yosep Situmorang disuruh menunggu  hingga sekitar pukul 21.00 malam dan Wartawan Anto dibawa ke Polres Klungkung bersama Wartawan Yosep Situmorang dimana saat itu telah datang Kasat Reskrim Polres Klungkung. Sesampai di Polres Klungkung tidak berapa lama muncul kembali wanita yang bekerja di sekolah PAUD tersebut dan masuk ruangan sebentar kemudian keluar lagi dan pulang tanpa beban. Dan Wartawan Yosep Situmorang menunggu kira-kira 3 jam baru dipanggil sebagai saksi, setelah beberapa jam BAP diperbolehkan pulang, walaupun BAP hanya terkait pekerjaan sebagai Wartawan. “Melihat kinerja yang telah dilakukan pihak petugas polres Klungkung dan Polsek Dawan merasakan diperlakukan tidak adil dan telah terjadi perampasan hak asasi yang dimilki, sehingga bertanya apa kami Wartawan dianggap penjahat besar yang telah membunuh dan merugikan negara,” katanya.

1bl#ik-8/11/2021

Menurut Wartawan Yosep Situmorang berharap kejadian ini tidak terjadi kepada rekan Wartawan di Indonesia. “Kepada Bapak Kapolri diharapkan ada tindakan tegas kepada pihak Polsek Dawan dan Polres Klungkung,” tegasnya. Karena itu, pihak Wakil Redaksi Koran Siasat Kota meminta kepada Advokat Togar Situmorang untuk membantu penanganan peristiwa hukum tersebut dan mengatakan ada dugaan perampasan kebebasan Pers mengacu pada MOU antara Pihak Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Indonesia No.2/DP/MOU/II/2017. Dijelaskan, Law Firm Togar Situmorang akan bekerja secara profesional dan akan koperatif sehingga dapat membela hak para pihak tersebut sehingga bisa terselesaikan dengan baik. “Dalam hal ini hak memeriksa dan mendapatkan pisau belati di Wartawan Anto merupakan bagian dari penggeledahan badan, karena termasuk salah satu benda yang dibawa oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana dan kita lihat apa yang dilakuan pihak kepolisian sudah sesuai aturan hukum,” sentil Togar Situmorang.

1bl#ik-7/11/2021

Menurutnya, untuk penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang. Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA menjelaskan bahwa ketentuan tersebut ada dalam Pasal 1 Nomor 18 KUHAP tentang penggeledahan untuk mendapatkan sesuatu yang diduga keras ada padanya untuk disita. Pada dasarnya dalam KUHAP penggeledahan dibagi dua, yakni penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lain untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut KUHAP. dan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian Tersangka untuk mencari benda diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta disita.

1bl#ik-7/11/2021

Pemilik Law Firm Togar Situmorang mencoba memberikan pendapat hukum yang dipelajari adalah sebagai berikut tata cara penggeledahan dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP yang berbunyi, 1. Dengan surat izin Ketua Pengadilan negeri setempat penyidik dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan; 2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah; 3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal Tersangka atau Penghuni menyetujui; 4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal Tersangka atau Menolak atau Hadir; dan 5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat satu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

1bl#ik-5/11/2021

Menurut Pasal 33 KUHAP ayat 1 penggeledahan harus dapat dilakukan itu dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta Surat Izin Ketua Pengadilan dengan menjelaskan segala sesuatu yang berkepentingan penggeledahan bagi keperluan penyilidikan atau atau penyidikan sesuai Pasal 33 ayat 1. Togar Situmorang menambahkan terkait penggeledahan badan mempunyai aturan tersendiri menurut Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia ( Perkapkapolri ) No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Penggeledahan badan memiliki aturan salah satunya polisi yang memeriksa merupakan seorang penyidik. Setelah penggeledahan dilakukan maka harus dibuatkan Berita Acara penggeledahan yang ditandatangani oleh Tersangka atau Keluarganya atau orang yang diberikan kuasa.

1bl#ik-4/11/2021

Penggeledahan badan ada pedoman tersendiri yang diatur dalam Perkapkapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu cara nya tersebut saat penggeledahan menyatakan petugas wajin meminta maaf dan meminta kesedian orang yang digeladah atas terganggu Hak Privaci karena harus dilakukan pemeriksaan, menunjukan Surat Perintah Tugas dan atau Identitas Petugas serta memperhatikan dan menghargai Hak Hak orang yang di Geledah. Pemilik Law Firm Togar Situmorang yang Kantor Hukum berada di Bali, Jakarta, Bandung memberikan tambahan informasi, dalam praktik, memang kadang untuk mendapatkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak mudah itu lah tujuan Negara untuk menjamin Hak Asasi seseorang atas rumah kediamannya agar tidak merupakan upaya gampang dipergunakan penyidik tanpa Pembatasan dan Pengawasan.

1bl#ik-6/11/2021

Togar Situmorang juga menjelaskan bagaimana terkait aturan dalam keadaan mendesak bisa kita baca di Pasal 34 KUHAP yaitu apabila mendesak, 1. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi Pasal 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan penggeledahan: a. Pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada atasnya; b. Pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya; d. Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya. 2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seprti dimaksud dalam ayat 1 penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat guna memperoleh persetujuannya. Kantor Law Firm Togar Situmorang di Provinsi Bali beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No.22 Denpasad Timur, Jl. Teuku Umar Barat No.10 Kota Denpasar, Jl. Raya Gumecik Gg Melati No.8, By Pass Prof. IB Mantra,Ketewel, Kabupaten Gianyar. Sedangkan DKI Jakarta beralamat di Jl. Kemang Selatan Raya No. 99, Gd Piccadilly, Jakarta Selatan, Sedang yang di Provinsi Jawa Barat beralamat di Jl. Terusan Jakarta No. 181 Ruko Harmoni Kav.18, Antipani,Kota Bandung.

1bl#ik-7/11/2021

Law Firm Togar Situmorang ini juga menjelaskan, “keadaan mendesak itu bilamana ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindakan pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan Surat izin dan Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat,” tutup Togar Situmorang, Sang Panglima Hukum. Sayangnya, sampai berita ketika dikonfirmasi baik ke Polsel Dawan maupun Kepolres Klungkung belum bisa memberikan keterangan maupun tanggapan terkait kasus ini. tim/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close