Hukum dan Kriminal

Kasus Dugaan Penipuan di BPR Dewata Candradana, OJK Tidak Temukan Bukti Penyimpangan Pemberian Kredit


Denpasar, PancarPOS | Kasus dugaan penipuan bank yang menjerat terpidana Ni Luh Putu Ayu Dewi Hermayanti menjadi tamparan keras dunia perbankan. Terdakwa asal Banjar Dalam Pejaten, Kediri Tabanan tersebut, telah dinyatakan melanggar pasal 378 KUHP oleh Majelis Hakim PN Denpasar yang dipimpin Wayan Rumega SH., dengan menjatuhkan pidana empat bulan penjara, karena diduga melakukan penipuan bank. Modus yang dilakukan Dewi cukup unik dengan mencari kredit di bank, kemudian menginvestasikan uang pinjaman tersebut ke koperasi dengan imbalan bunga satu persen cash back tiga persen per bulan. Kejadian berawal tahun 2017 dimana nasabah atas nama Ni Luh Putu Ayu Dewi Hermayanti ajukan kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dewata Candradana.

1bl-bn#7/1/2020

Terkait kejahatan perbankan ini, Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusra, Giri Tribroto mengakui penipuan bank ini awalnya terkait dengan kasus koperasi investasi yang sempat ramai waktu itu. Sebagai kelanjutan kasus tersebut, ternyata beberapa debitur BPR mencari pinjaman dana di BPR yang ternyata penggunaannya tidak sesuai sebagaimana tujuan kredit dalam Perjanjian Kredit, yaitu berinvestasi ke koperasi yang ternyata menawarkan investasi bodong. “Terdapat debitur yang melakukan tuntutan ke BPR, namun karena secara legal antara lain proses pengikatan kredit dan sebagainya, BPR menang di pengadilan. Namun oleh BPR, terhadap beberapa orang debitur nakal tersebut dituntut oleh BPR untuk menimbulkan efek jera dan menjaga nama baik industri BPR ke depannya,” jelas Giri saat dihubungi, Senin (19/7/2021).

Ketika didesak terkait tindakan pengawasan dari OJK terhadap BPR yang nasabahnya melakukan penipuan perbankan, akibat dugaan unsur kelalain atau kesengajaan, Giri mengaku belum bisa menjawab. Padahal dari kasus ini bisa dinilai pemberian kredit dari BPR sangat tinggi dengan usaha tidak jelas dan beresiko. “Itu perlu diteliti dulu. Saya belum bisa jawab,” katanya singkat. Namun berdasarkan hasil pengawasan OJK, bisa disampaikan tidak ditemukan keterlibatan pihak BPR yang secara kuat menjadi bukti adanya penyimpangan ketentuan dalam penyaluran kredit dimaksud. Hal itu bisa diketahui sesuai dengan klausul dalam perjanjian kredit antara debitur dan BPR, antara lain diatur bahwa, apabila terdapat permasalahan hukum maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. “Sesuai dengan POJK No.1/POJK.07/2013 perihal Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, antara lain mengatur bahwa OJK tidak dapat melakukan intervensi mengingat telah dilakukan penyelesaian melibatkan lembaga penegak hukum,” tutupnya.

Ik#1bl-7/7/2021

Seperti diketahui, Majelis Hakim PN Denpasar yang dipimpin Wayan Rumega SH., menjatuhkan pidana penjara empat bulan terhadap terdakwa Ni Luh Putu Ayu Dewi Hermayanti karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan bank. Terdakwa asal Banjar Dalam Pejaten, Kediri Tabanan tersebut dinyatakan melanggar pasal 378 KUHP. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Lovi Pusnawan SH yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana enam bulan penjara. Salinan putusan juga diunggah di website PN Denpasar. Siswo Sumarto, SH dari Bhumi Law Offi ce, Kuasa Hukum BPR Dewata Candradana, berdasarkan Salinan putusan membeberkan, modus yang dilakukan Dewi, mencari kredit di bank lalu menginvestasikan uang pinjaman tersebut ke koperasi dengan imbalan bunga satu persen cash back tiga persen per bulan. Kejadian berawal tahun 2017 dimana nasabah atas nama Ni Luh Putu Ayu Dewi Hermayanti ajukan kredit di Bank Perkreditan Rakyat Dewata Candradana.

Seperti lazimnya pihak bank memproses adminitrasi sebelum melakukan akad kredit. Perjanjian kredit ditandatangani nasabah bersama suami, I Gede Made Agung Wesnawa “Pinjaman nasabah Dewi Hermayanti Rp 2,2 miliar. Jaminan tanah tiga SHM. Awalnya lancar pembayaran. Hanya pada bulan Mei 2018 pembayaran mulai macet dan itu pembayaran yang terakhir,” kata Siswo Sumarto di Denpasar, Kamis (15/7) sembari menjelaskan saat mengajukan kredit, di proposal tertulis dana untuk pengembangan usaha dan penambahan modal. “Ternyata dananya dipakai investasi di koperasi dengan bunga tinggi. Bank memberi kredit dengan analisa dari keterangan proposal bohong. Ini kan penipuan yang profesional. Bisa jadi mereka punya jaringan,” duga Bowo sapaan akrabnya. Lanjutnya, karena macet, bank kemudian melakukan pendekatan dan pembinaan kepada nasabah. Tapi tak dihiraukan. Nasabah ini malah menggugat bank secara perdata tahun 2018 di PN Denpasar. Kalah di PN Denpasar nasabah ajukan banding di Pengadilan Tinggi tahun 2020.

1bl#bn-20/7/2021

Kalah juga di banding namun masih ajukan kasasi di MA. Saat dilakukan pembinaan oleh pihak bank, nasabah Dewi mengatakan dana itu dipakai untuk investasi di koperasi karena terbuai dengan bunga tinggi di koperasi KSP Maha Agung Mandiri. tim/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close