Gelorakan Asmas di Bangli, Kesuma Kelakan Wujudkan Ekonomi Rakyat Merdeka dan Berdaulat
Bangli, PancarPOS | Aura api perjuangan ekonomi kerakyatan kembali menyala di jantung Pulau Bali. Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, ST., M.Si, menggugah kesadaran masyarakat Bangli agar tidak terlena oleh sistem ekonomi kapitalistik yang menyingkirkan rakyat kecil. Dalam kegiatan Asmas bertema “Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Sebagai Pilar Kemandirian Nasional” di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pada Sabtu (19/10/2025), Kesuma Kelakan menegaskan bahwa kemandirian bangsa sejati hanya dapat tumbuh dari kekuatan ekonomi rakyat sendiri.
Acara yang dihadiri ratusan kader, simpatisan, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM itu berlangsung meriah dan penuh semangat gotong royong. Dengan gaya komunikatif dan lugas, politisi senior ini menyampaikan pesan ideologis yang membumi: ekonomi nasional harus berpihak kepada rakyat, bukan tunduk pada korporasi besar.
“Tujuan pembangunan ekonomi kita sejak awal adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, rakyat tidak boleh hanya dijadikan objek pembangunan, melainkan harus menjadi pelaku utama yang menentukan arah masa depan ekonomi bangsa,” tegas mantan Anggota DPD RI Perwakilan Bali yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali ini dengan lantang yang disambut tepuk tangan peserta.
Kesuma Kelakan menguraikan, dasar ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip inilah, kata dia, yang menjadi fondasi ekonomi kerakyatan dan roh perjuangan PDI Perjuangan sejak awal. Namun, realita di lapangan menunjukkan cita-cita itu belum sepenuhnya tercapai karena arus globalisasi dan kapitalisme masih menekan ruang gerak ekonomi rakyat.
“Kita tidak boleh bergantung pada kekuatan asing. UMKM, koperasi, dan pertanian rakyat harus diperkuat agar menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kemandirian ekonomi itu bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi tentang martabat bangsa,” ujarnya.
Ia menilai sektor UMKM dan koperasi memiliki potensi luar biasa untuk menopang perekonomian nasional. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 60 juta unit dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. “Kalau saja potensi itu dikelola dengan adil dan diberdayakan secara maksimal, kita bisa berdiri di kaki sendiri tanpa harus menunggu investasi asing yang sering kali hanya menguntungkan segelintir pihak,” paparnya.
Lebih jauh, Kesuma Kelakan menekankan bahwa keadilan dalam ekonomi rakyat bukan hanya soal pemerataan pendapatan, tetapi juga kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berdaya. Ia mengingatkan, negara memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan sistem ekonomi yang memihak rakyat kecil. “Keadilan ekonomi itu bukan hadiah, tapi hasil perjuangan bersama. Kita harus pastikan rakyat memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan pasar,” imbuhnya.
Tak hanya bicara konsep, Kesuma Kelakan juga menyinggung dimensi sosial ekonomi rakyat di era digital. Ia mendorong masyarakat agar tidak takut terhadap transformasi digital yang kini merambah hingga pelosok desa. “Digitalisasi jangan dianggap ancaman. Justru ini peluang agar pelaku UMKM bisa memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Tapi negara harus hadir agar tidak ada kesenjangan baru,” jelasnya.
Sesi berikutnya diisi oleh Dr. I Wayan Repiyasa, S.Pd., M.Pd., praktisi dan akademisi yang memperdalam tema dengan topik “Peran UMKM dan Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.” Dalam paparannya, Repiyasa menegaskan bahwa UMKM dan koperasi merupakan wajah sejati ekonomi rakyat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk rakyat.
“UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Ini kekuatan yang nyata, bukan teori. Tapi masih banyak pelaku usaha kecil yang belum punya akses modal dan pelatihan yang memadai,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan inklusif.
Kegiatan Asmas ini tak hanya menjadi ajang diskusi intelektual, tapi juga medan penyadaran politik dan ideologis bahwa ekonomi rakyat adalah urat nadi perjuangan PDI Perjuangan. Melalui kader-kadernya di legislatif, partai berlambang banteng moncong putih ini terus menegaskan komitmen untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional agar berpihak pada wong cilik, bukan elit ekonomi semata.
Acara berakhir dengan semangat tinggi dari peserta yang berharap kegiatan seperti ini terus digelar di berbagai desa dan kelurahan. “Kami jadi lebih paham bahwa kemandirian ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi perjuangan kolektif seluruh rakyat,” ujar salah satu peserta dengan penuh semangat.
Dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai keadilan sosial yang diwariskan Bung Karno, kegiatan di Bangli ini menjadi simbol bahwa perjuangan mewujudkan ekonomi berkeadilan bukanlah utopia, melainkan gerakan nyata dari rakyat untuk rakyat. Kesuma Kelakan menutup dengan pesan kuat: “Kalau ekonomi rakyat kuat, bangsa ini tidak akan pernah bisa dijajah lagi, baik oleh uang, oleh korporasi, maupun oleh kepentingan asing.” ama/ksm
