Hukum dan Kriminal

Beri Efek Jera, Desak Darmawati Harus Tetap Diproses Hukum


Denpasar, PancarPOS | Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet merespon permintaan maaf Desak Made Darmawati yang videonya sempat viral di media sosial diduga melecehkan dan menistakan salah satu agama di Bali. Dikatakan sebagai pribadi umat beragama, sebesar apapun kesalahan orang kalau sudah memohon maaf, apalagi kalau diikuti dengan bertobat, maka patut permohonan maafnya diterima. “Kita semua umat beragama pasti sangat mendambakan agar tindakan penistaan agama terhadap agama manapun tidak pernah terjadi lagi di dunia ini, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta yang berdasarkan Pancasila serta menjunjung nilai nilai Bhinneka Tunggal Ika. Karena tindakan penistaan agama pastilah sangat mengganggu kerukunan antar umat beragama selanjutnya akan sangat membahayakan NKRI,” ujarnya lewat pernyataan sikapnya, Minggu (18/4/2021) malam.

1bl#ik#13/4/2021

Namun untuk mencegah terjadinya kejahatan, mencegah semakin maraknya kejahatan, supaya kejahatan yang sama tidak terus terjadi secara berulang ulang apakah itu korupsi, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, pencurian, penistaan agama dan kejahatan yang lainnya maka diupayakan dengan 2 cara, yaitu cara pencerahan berupa nasehat nasehat, dharma wacana, dakwah dan sejenisnya. Dan dengan cara pendekatan hukum; membuat peraturan hukum dan penegakan hukum. “Kedua cara ini mesti dilaksanakan dengan cara konsekwen yaitu pasti dan tegas. Cara pencerahan berjalan, cara penegakan hukum (proses hukum) pun mesti berjalan. Tidak masalah apakah tindak pidana itu tergolong Delik Biasa ataupun tergolong Delik Aduan,” bebernya.

1bl#ik-11/4/2021

Menurutnya, baik untuk kejahatan Delik Biasa, maupun Delik Aduan bisa muncul karena adanya aduan atau laporan. Hanya saja untuk Delik Aduan, adanya aduan atau laporan itu harus menjadi dasar. Untuk delik aduan, aduan atau laporan dapat dilakukan oleh setiap individu, kelompok individu, atau ormas ormas yang merasa dirugikan oleh tindak pidana itu. “Bahwa salah satu tujuan diadakannya hukum, penegakan hukum, dengan proses hukumnya adalah untuk terjadinya efek jera baik bagi pelaku kejahatannya maupun bagi setiap individu yang belum melakukan kejahatan. Efek jera ini sangat penting untuk menjadikan bahwa hukum adalah sarana untuk membentuk keadaan sosial yang rukun, taat, aman, damai, sejahtera dan berkeadilan,” paparnya.

1bl#ik-15/4/2021

Oleh karena itu walaupun secara pribadi sebagai umat beragama sikap memaafkan itu adalah sesuatu yang mulia. Maka proses hukum dan penegakan hukum adalah sesuatu dari sisi yang berbeda yang merupakan kewajiban juga yang sangat berkaitan dengan kepentingan agama, kepentingan umum, bahkan merupakan kepentingan bangsa dan negara untuk mencegah tidak terjadi lagi preseden buruk, yaitu berulang ulangnya terjadi kejahatan yang sama, hanya karena tidak terjadi efek jera. Lebih lebih yang berkaitan dengan kerukunan antar agama, dimana NKRI sangat bergantung dengan kerukunan.

“Oleh karena itu sebagai umat beragama yang baik maka marilah kita maafkan segala kesalahan siapapun juga, sekalipun perbuatan yang teramat jahat sekalipun. Namun sebagai warganegara yang baik kita juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk ikut membangun pranata sosial atau masyarakat yang taat, rukun, aman, damai dan sejahtera yang berkeadilan, dengan mendukung tetap dilaksanakannya penegakkan hukum melalui proses hukum yang pasti dan tegas. Sehingga dengan demikian Indonesia akan mampu tetap jaya, semakin rukun, semakin damai, aman, semakin sejahtera dan berkeadilan karena warganegaranya selalu taat dan hormat dengan hukum,” tutupnya. tim/ama/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close