BRMP Bali Sosialisasikan PM-AAS, Bidik Produksi Padi 10 Ton per Hektar Wujudkan Swasembada Pangan
Denpasar, PancarPOS | Bali tidak bisa lagi mengandalkan pola pertanian konvensional jika ingin benar-benar berdaulat atas pangan. Luas lahan sawah terus tertekan, regenerasi petani berjalan lambat, produktivitas padi cenderung stagnan, sementara kebutuhan beras terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pariwisata.
Kondisi tersebut mendorong Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali bersama pemangku kepentingan pertanian di Bali mempercepat penerapan Pertanian Modern–Advance Agriculture System (PM-AAS).
Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi dan Diskusi Dinamika Luas Tambah Tanam (LTT) dan Pentingnya Pelaksanaan PM-AAS di Provinsi Bali yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) Provinsi Bali, Selasa (18/8), di Kantor Distanpangan Bali.
Tim Pokja Percepatan Kedaulatan Pangan, Gede Sedana, menegaskan peningkatan produksi pangan, khususnya beras, menjadi kebutuhan mendesak. Bali tidak hanya harus memenuhi kebutuhan penduduk lokal, tetapi juga kebutuhan wisatawan domestik dan mancanegara.
“Kebutuhan pangan, khususnya beras, harus senantiasa ditingkatkan untuk memenuhi konsumsi masyarakat Bali dan wisatawan serta mengantisipasi dinamika alih fungsi lahan sawah,” kata Gede Sedana yang didampingi Prof. Ir. A.A. Putu Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc., Ph.D.
Sosialisasi PM-AAS disampaikan langsung Kepala BRMP Bali, Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P. Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, BMKG Wilayah III, BPS Provinsi Bali, penyuluh pertanian, Dinas Pertanian kabupaten/kota, BPP se-Bali, Bank Indonesia, PT Pupuk Indonesia, Perum BULOG, hingga jajaran TNI.
Rai Yasa memaparkan sejumlah persoalan yang kini menghantui sektor pertanian Bali. Di antaranya terus menurunnya luas Lahan Baku Sawah (LBS), persoalan sosial-ekonomi petani, semakin sedikitnya generasi muda yang memilih bertani, degradasi kesuburan tanah, hingga produktivitas padi yang relatif stagnan.
Produktivitas padi Bali saat ini berada di kisaran 6 ton per hektare. Kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan peningkatan produksi pangan di tengah ancaman perubahan iklim, termasuk potensi El Nino.
Karena itu, targetnya tidak sekadar mempertahankan produksi. Produktivitas padi didorong menembus 10 ton per hektare, disertai peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan Indeks Pertanaman hingga lebih dari 2,5.
“PM-AAS menjadi pilihan yang harus segera dikembangkan secara masif di Bali,” tegas Rai Yasa.
Sistem tersebut mengandalkan pendekatan pertanian yang lebih presisi, mulai dari penggunaan benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim, teknik tanam langsung menggunakan seeder, pemupukan yang tepat, hingga pengendalian hama dan penyakit secara lebih terukur.
Bukan sekadar konsep, penerapan PM-AAS telah diuji di Kabupaten Jembrana. Hasilnya cukup mengejutkan. Produktivitas padi mencapai 10,904 ton per hektare berdasarkan hasil ubinan yang dilakukan bersama BPS Bali.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa modernisasi pertanian dapat mendongkrak produktivitas secara signifikan. Keberhasilan di Jembrana pun diharapkan menjadi model yang dapat diperluas ke berbagai wilayah Bali.
Rai Yasa mendorong Dinas Pertanian kabupaten/kota bersama para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memperkuat sinergi untuk memperluas penerapan PM-AAS.
“Produktivitas yang mencapai 10,904 ton per hektare menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Ini harus menjadi momentum untuk mengembangkan PM-AAS lebih luas di Bali,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting. Modernisasi pertanian membutuhkan ekosistem yang tidak hanya mengandalkan petani dan penyuluh, tetapi juga dukungan irigasi, pupuk, informasi cuaca, teknologi, pembiayaan, hingga penyerapan hasil produksi.
Gede Sedana menambahkan, kolaborasi lintas sektor harus diperkuat. Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, misalnya, diharapkan mendukung ketersediaan air irigasi melalui perbaikan jaringan irigasi serta penyediaan mesin pompa untuk jaringan irigasi air tanah, terutama di wilayah yang mengalami gangguan pengairan.
“Sinergitas dan kolaborasi antara sektor pendukung harus semakin kuat,” ujar Gede Sedana yang juga Rektor Dwijendra University.
Dukungan juga diperlukan dari PT Pupuk Indonesia untuk menjamin kelancaran pasokan pupuk organik maupun anorganik yang dibutuhkan dalam penerapan PM-AAS.
Bahkan, pengembangan pupuk organik berbasis masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari ekosistem pertanian modern. Kelompok masyarakat, termasuk pengelola TPS3R, dapat didorong membangun kerja sama dalam penyediaan pupuk organik.
Di sisi lain, BMKG diminta memperkuat dukungan informasi cuaca dan curah hujan. Ancaman El Nino harus diantisipasi sejak dini melalui langkah mitigasi dan adaptasi yang berbasis data.
Modernisasi pertanian akhirnya bukan hanya soal mengganti cara menanam. Lebih jauh, PM-AAS diarahkan menjadi strategi Bali menghadapi tekanan alih fungsi lahan, perubahan iklim, keterbatasan tenaga kerja pertanian, dan meningkatnya kebutuhan pangan.
Jika target produktivitas 10 ton per hektare dapat diperluas dan didukung peningkatan indeks pertanaman, Bali memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat ketersediaan beras sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Target akhirnya jelas: Bali tidak sekadar mampu memenuhi kebutuhan beras, tetapi bergerak menuju kedaulatan pangan. ama/ksm
