Tri Hita Trans Berbasis Desa Adat Harga Mati, Akademisi Ingatkan Bali Jangan Jadi Penonton di Tanah Sendiri

Menurutnya, Tri Hita Trans bukan sekadar proyek bisnis transportasi, tetapi strategi membangun sistem ekonomi yang berakar pada nilai parhyangan, pawongan, dan palemahan. Ia menilai Bali memiliki kekuatan sosial melalui desa adat yang selama ini terbukti mampu menjaga harmoni budaya dan spiritual. “Kalau sistem ekonomi tidak kita kelola sendiri, lama-kelamaan kita hanya akan menjadi pengguna sistem orang lain. Ini bukan soal sentimen, tetapi soal kedaulatan ekonomi,” ujarnya tegas.

Sujana menjelaskan, dalam ajaran Hindu, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari dharma. Pengelolaan harta tidak boleh lepas dari prinsip kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, model transportasi berbasis desa adat harus dibangun secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan teknologi digital.

Ia menilai, transformasi digital bukan ancaman jika dikelola dengan benar. Justru, integrasi aplikasi modern dengan manajemen desa adat akan memperkuat posisi krama Bali dalam struktur ekonomi yang semakin kompetitif. “Tri Hita Trans adalah bentuk adaptasi cerdas. Sistemnya boleh modern, tetapi ruhnya tetap dharma,” katanya.

Sebagai dosen di UHN IGB Sugriwa Denpasar, Sujana menegaskan kampus siap terlibat dalam penguatan konsep tersebut. Mulai dari penyusunan blueprint, kajian tata kelola, model bisnis berkelanjutan, hingga pelatihan literasi keuangan dan digital bagi krama desa adat. “Kampus tidak boleh menjadi menara gading. Kami siap terlibat langsung agar gerakan ini tidak berhenti pada wacana,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda Bali harus menjadi motor penggerak. Anak muda tidak boleh hanya menjadi pengguna aplikasi luar, tetapi harus berani menjadi pencipta dan pengelola sistem ekonomi sendiri. “Kalau anak muda Bali hanya bercita-cita menjadi karyawan, kita akan terus bergantung. Kita harus melahirkan generasi entrepreneur berbasis desa adat,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua PHDI Badung Dr. Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag., kembali menegaskan bahwa penguatan ekonomi umat adalah bagian dari tanggung jawab moral lembaga keagamaan. Menurutnya, agama tidak hanya mengatur ritual, tetapi juga menuntun umat dalam pengelolaan kehidupan ekonomi yang berkeadilan.

Ia mengingatkan bahwa dalam ajaran Hindu, penghasilan harus dikelola secara bijak: sebagian untuk yadnya dan sosial, sebagian untuk kebutuhan hidup, dan sebagian lagi untuk kegiatan produktif agar ekonomi terus berputar. “Kalau ekonomi kuat, adat dan agama akan kokoh. Tanpa ekonomi, yadnya dan dana punia tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.

Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, SH., MH., dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya perubahan pola pikir. Ia menilai peluang usaha di Bali sangat terbuka, tetapi sering kali terhambat oleh rasa ragu dan takut bersaing. “Yang perlu kita ubah bukan hanya sistem, tetapi mentalitas. Profesionalisme, integritas, dan reputasi adalah modal utama,” tegasnya.

Sudiana meyakini, dengan tata kelola yang baik dan dukungan desa adat, sektor transportasi berbasis komunitas dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru tanpa kehilangan identitas budaya Bali.

Pertemuan di Sekretariat PHDI Badung itu menjadi simbol konsolidasi lintas elemen: agama, akademisi, dan pelaku usaha. Pesan yang mengemuka sangat jelas—Tri Hita Trans berbasis desa adat bukan opsi alternatif, melainkan keharusan strategis.

Di tengah tekanan globalisasi dan dominasi platform besar, Bali dituntut adaptif tanpa tercerabut dari akar budayanya. Sinergi antara PHDI, akademisi, pelaku usaha, dan desa adat menjadi fondasi agar transformasi ekonomi berjalan dengan jati diri yang kuat.

Jika konsisten dan dikelola profesional, Tri Hita Trans bukan hanya menggerakkan sektor transportasi, tetapi dapat menjadi model ekonomi spiritual berbasis komunitas yang mampu menjawab tantangan zaman. ama/ksm

Saluran Google News PancarPOS.com