Jakarta, PancarPOS | Anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta memberikan sejumlah catatan penting kepada jajaran Polri terkait penanganan unjuk rasa yang lebih manusiawi, harmonisasi kerukunan umat beragama di Bali, serta penguatan anggaran Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud).
Hal tersebut disampaikan Wayan Sudirta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kabaharkam Polri Komjen Karyoto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Wayan Sudirta mengawali pernyataannya dengan memberikan apresiasi terhadap kemajuan Polri dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, berdasarkan pantauan di media sosial, Polri menunjukkan perubahan signifikan dalam menangani aksi demonstrasi.
“Polri sekarang jauh lebih manusiawi ketika menangani kasus-kasus demonstrasi dan unjuk rasa. Ini apresiasi yang luar biasa, bukan basa-basi, tapi data memang menunjukkan ada kemajuan,” ujar Wayan Sudirta.
Ia berharap pendekatan yang lebih humanis, penolong, dan bersahabat ini terus dipertahankan, terutama dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan saat menghadapi massa aksi.
Terkait kerukunan umat beragama, Wayan Sudirta menyoroti pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang waktunya berdekatan dengan momentum Idulfitri di Bali. Ia mengapresiasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta imbauan dari Ketua GP Ansor Bali.
Dalam imbauan tersebut, umat Islam di Bali diharapkan dapat melaksanakan ibadah di rumah saat warga Hindu menjalankan Catur Brata Penyepian demi menjaga kekhusyukan perayaan Nyepi.
“Mungkin ini perlu dikomunikasikan dengan cara yang paling halus untuk tetap menjaga harmonisasi. Makin banyak yang bisa mengikuti imbauan GP Ansor, itu pasti makin baik,” kata Wayan Sudirta.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dengan pecalang sebagai aparat keamanan adat Bali yang dinilai memiliki kewibawaan kuat dalam menjaga ketertiban masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Wayan Sudirta juga memberikan catatan kritis terkait anggaran Korpolairud Polri. Ia menemukan adanya kontradiksi antara penambahan anggaran dan efisiensi yang tercantum dalam laporan Polri.
Menurut Wayan Sudirta, Korpolairud memiliki peran strategis dalam menjaga wilayah perairan Indonesia, terutama di daerah perbatasan yang rawan pelanggaran kedaulatan.
Karena itu, ia meminta agar Polri tidak memberlakukan efisiensi atau pemotongan anggaran bagi Polairud.
“Khusus untuk Airud, janganlah ada efisiensi. Berikan penambahan yang ada tanpa dikurangi. Ini penting terutama di daerah perbatasan, ketika harus mengejar kapal asing yang teknologinya jauh lebih hebat dari kapal kita,” tegas Wayan Sudirta.
Ia berharap Polri dapat terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak agar seluruh agenda pengamanan nasional, baik dari sisi sosial-keagamaan maupun penjagaan kedaulatan wilayah perairan Indonesia, dapat berjalan secara maksimal. ama/ksm
