Badung, PancarPOS | Wayan Koster kembali menegaskan arah besar pembangunan Bali yang tidak hanya bertumpu pada fisik dan ekonomi, tetapi juga pada kekuatan sosial berbasis adat. Dalam Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas Kabupaten Badung yang digelar di Puspem Badung, Minggu (12/4), Koster menyampaikan pesan tegas: organisasi adat harus menjadi benteng warisan leluhur sekaligus motor penggerak solusi atas persoalan riil Bali hari ini.
Di hadapan tokoh adat, pemangku desa, dan pemimpin daerah, Koster mengingatkan bahwa organisasi adat tidak boleh terjebak menjadi simbol semata. Ia menuntut transformasi peran yang lebih progresif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Organisasi adat tidak hanya sebagai wadah, tetapi harus menjadi kekuatan yang mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman,” tegas Koster dengan nada serius.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi ancaman fragmentasi sosial yang bisa muncul dari organisasi berbasis kekerabatan jika tidak dikelola dengan bijak. Menurutnya, organisasi adat justru harus menjadi perekat, bukan pemecah.
“Bergabung dalam organisasi bukan untuk membentuk paksi-paksi di masyarakat, tetapi untuk memperkuat loyalitas, konsistensi, dan pengabdian yang berdampak bagi Bali,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi refleksi penting di tengah dinamika sosial Bali yang semakin kompleks akibat tekanan pariwisata, urbanisasi, dan perubahan pola hidup masyarakat.
Ketua Umum PBMM Kabupaten Badung, Jro Gede Komang Widiarta, memperkuat narasi tersebut dengan mengajak seluruh anggota organisasi untuk kembali pada esensi pengabdian.
“Kita bersatu bukan untuk menjadi lebih besar, tetapi untuk memahami jati diri dan mengabdi demi kesejahteraan bersama,” katanya.
Sementara itu, I Wayan Adi Arnawa secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap kepemimpinan Koster. Ia menilai Koster sebagai sosok visioner yang telah menyiapkan fondasi arah pembangunan Bali dalam jangka panjang melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Saya banyak belajar dari Pak Gubernur. Beliau sudah memikirkan haluan Bali 10 tahun ke depan. Siapapun pemimpin Bali tinggal menjalankan arah yang sudah dirancang,” ujar Adi Arnawa.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap mendapatkan arahan langsung dari Koster dalam menghadapi tantangan pembangunan, terutama agar pembangunan tetap berakar pada nilai budaya Bali.
“Saya sering dimentori langsung. Pembangunan Bali harus berbasis budaya, itu yang selalu beliau tekankan,” tambahnya.
Tidak hanya pada tataran konsep, Koster juga menunjukkan kekuatan eksekusi melalui berbagai program strategis. Salah satu yang paling disorot adalah proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), sebagai jawaban atas krisis sampah kronis di Bali, khususnya pasca-penutupan TPA Suwung.
Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2027, menggunakan teknologi insinerasi modern yang mampu mengonversi sampah residu menjadi energi listrik. Kawasan Sarbagita—Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan—menjadi fokus utama penanganan, sekaligus langkah konkret mengurangi ketergantungan pada sistem pembuangan terbuka yang selama ini menjadi sumber persoalan lingkungan.
Selain sampah, perhatian juga diarahkan pada penataan kawasan suci. Di Pura Ulun Danu Batur, pemerintah membangun fasilitas parkir bertingkat guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi saat upacara besar. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pemedek, tetapi juga mendukung tata kelola pariwisata spiritual yang lebih tertib.
Di kawasan Pura Besakih, renovasi pelinggih dilakukan dengan tetap menjaga pakem arsitektur tradisional Bali. Tidak sekadar renovasi fisik, proyek ini juga dibarengi dengan peningkatan akses jalan dan mitigasi bencana, termasuk potensi longsor di wilayah perbukitan.
Koster juga mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap Bali semakin kuat. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, dialokasikan anggaran sebesar Rp1,27 triliun untuk 206 paket pekerjaan infrastruktur pada tahun 2026.
Program tersebut mencakup pembangunan sistem penyediaan air minum, pengamanan pantai di wilayah rawan abrasi, kelanjutan proyek shortcut Singaraja–Mengwitani, hingga pembangunan sistem sanitasi terpusat di kawasan wisata.
“Ini bukti bahwa komunikasi yang kuat dengan pusat sangat penting. Apa yang kita usulkan untuk Bali, banyak yang bisa didukung oleh APBN,” ujar Koster.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Bali sebagai daerah strategis nasional yang membutuhkan pendekatan pembangunan terintegrasi antara pusat dan daerah.
Lokasabha VI PBMM Kabupaten Badung ini turut dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali I Komang Nova Sewi Putra, Anggota DPRD Badung Ida Cokorda Mengwi XIII, hingga para tokoh adat dan unsur Tripika se-Badung.
Momentum ini tidak sekadar menjadi forum organisasi, tetapi juga panggung konsolidasi kekuatan adat Bali dalam menghadapi tantangan masa depan—mulai dari krisis lingkungan, tekanan pariwisata, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, pesan Koster menjadi sangat jelas: masa depan Bali tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana organisasi adat mampu mengambil peran strategis sebagai penjaga nilai, pemersatu masyarakat, dan aktor aktif dalam pembangunan. mas/ama/*
