Sing Main – Main, Usulan Gubernur Koster: Infrastruktur Darat, Laut, dan Sarana Strategis Bali Siap Digeber Besar-Besaran

Jakarta, PancarPOS | Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster menegaskan arah pembangunan yang semakin konkret dan terstruktur, khususnya pada sektor infrastruktur darat, laut, dan sarana prasarana strategis. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (8 April 2026), Gubernur Koster tidak sekadar menyampaikan gagasan, tetapi merinci peta besar pembangunan Bali yang menyentuh jantung persoalan konektivitas dan daya saing.

Rapat yang dipimpin oleh Lasarus dan dihadiri Dody Hanggodo serta Dudy Purwagandhi ini menjadi panggung penting bagi Bali untuk menegaskan kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur yang tidak lagi bisa ditunda.

Fokus utama yang disorot adalah pembangunan infrastruktur darat sebagai tulang punggung mobilitas dan distribusi ekonomi. Selama ini, Bali menghadapi tekanan luar biasa akibat lonjakan aktivitas pariwisata yang tidak diimbangi kapasitas jalan yang memadai. Kemacetan di wilayah Denpasar dan Badung telah menjadi persoalan kronis yang berdampak langsung pada produktivitas dan kenyamanan wisatawan.

Menjawab tantangan tersebut, Gubernur Koster mengajukan sejumlah proyek strategis yang dirancang untuk mengurai simpul-simpul kemacetan. Pembangunan underpass dan overpass di Jimbaran menjadi salah satu prioritas, disusul dengan underpass Tohpati dan Pesanggaran yang selama ini dikenal sebagai titik kemacetan utama di Kota Denpasar.

Tidak berhenti di sana, pembangunan jalan baru seperti ruas Gatot Subroto–Canggu serta Sunset Road–Mahendradatta menjadi langkah ekspansi kapasitas jalan di kawasan dengan pertumbuhan tercepat. Proyek ini diharapkan mampu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata dan mengurangi tekanan di jalur-jalur utama.

Namun, visi pembangunan tidak hanya berfokus pada Bali selatan. Gubernur Koster secara tegas mendorong pemerataan pembangunan melalui penguatan konektivitas Bali utara dan timur. Salah satu langkah strategis adalah lanjutan pembangunan shortcut Singaraja–Mengwi titik 11 dan 12 yang selama ini menjadi kunci membuka akses Bali utara.

Selain itu, pembangunan jalan lingkar Bali menjadi proyek ambisius yang akan mengintegrasikan seluruh wilayah pulau. Ruas Sang Hyang Ambu yang menghubungkan Klungkung dan Karangasem, serta ruas Berina yang menghubungkan Karangasem dan Buleleng, menjadi bagian penting dari sistem ini.

Penguatan konektivitas juga menyentuh kawasan spiritual. Pembangunan jalur Pura Batur–Pura Agung Besakih tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat nilai sakral dan konektivitas antar kawasan suci di Bali. Di wilayah kepulauan, pembangunan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan serta jalan lingkar Nusa Penida menjadi langkah strategis membuka isolasi kawasan. Selama ini, potensi wisata di wilayah tersebut sangat besar, namun terkendala akses yang terbatas.

Tak kalah penting, pembangunan jembatan Payangan–Bongkasa yang menghubungkan Gianyar dan Badung menjadi simbol integrasi wilayah tengah Bali. Infrastruktur ini diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Di luar jalan raya, keberlanjutan proyek tol Gilimanuk–Mengwi menjadi perhatian serius. Jalan tol ini diproyeksikan sebagai tulang punggung konektivitas barat–selatan Bali, mempercepat distribusi barang dan mobilitas manusia secara signifikan. Namun, Gubernur Koster menyadari bahwa pembangunan darat saja tidak cukup. Oleh karena itu, strategi besar juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur laut sebagai solusi alternatif distribusi logistik.

Rencana pembangunan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa menjadi terobosan besar dalam sistem transportasi Bali. Dengan adanya pelabuhan-pelabuhan ini, arus logistik dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi tidak lagi harus melewati jalur darat yang padat.

Sebaliknya, distribusi barang dapat langsung menuju pelabuhan terdekat sesuai tujuan, sehingga mengurangi beban jalan, menekan biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Ini adalah langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah kemacetan, tetapi juga membangun sistem logistik modern berbasis maritim.

Dukungan terhadap konsep ini juga diperkuat oleh Dudy Purwagandhi yang mengusulkan pengembangan transportasi laut, termasuk program taksi laut dari Bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua dan Canggu. Transportasi laut ini diharapkan menjadi alternatif mobilitas yang cepat, nyaman, dan bebas hambatan, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi wisatawan.

Sementara itu, pembangunan sarana prasarana strategis juga menjadi bagian integral dari rencana besar ini. Gubernur Koster mengusulkan pembangunan gedung parkir di kawasan Pura Ulun Danu Batur sebagai solusi atas kepadatan pengunjung yang selama ini terjadi.

Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata Danau Beratan di Tabanan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Kawasan ini diproyeksikan menjadi ikon baru pariwisata Bali yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Di sektor pertanian, pembangunan fasilitas pengolahan gabah dan pakan di Kabupaten Tabanan menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan Bali. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk pertanian, tetapi juga menjaga keberlanjutan sektor agraris.

Sementara itu, pembangunan terminal logistik di Mengwi dan Ketewel menjadi simpul penting dalam sistem distribusi barang. Terminal ini dirancang untuk mendukung efisiensi logistik sekaligus mengurangi beban jalan utama. Seluruh program ini dirancang membutuhkan dukungan APBN secara bertahap mulai tahun 2027. Dalam forum tersebut, Komisi V DPR RI memberikan sinyal kuat dukungan terhadap percepatan pembangunan ini.

Bahkan ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur Bali harus dilakukan dengan skema khusus, mengingat peran strategisnya sebagai penyumbang utama devisa pariwisata nasional. Dody Hanggodo juga memastikan dukungan terhadap pembangunan jalan, pengendalian banjir, serta penanganan abrasi pantai yang menjadi ancaman serius bagi wilayah pesisir Bali.

Keputusan rapat yang dihasilkan menegaskan bahwa seluruh usulan strategis Bali akan diakomodasi, mulai dari pembangunan jalan, pelabuhan, hingga sarana pendukung pariwisata lainnya. Namun, ada satu syarat penting yang ditekankan: Pemerintah Provinsi Bali harus memastikan kesiapan lahan dan administrasi. Ini menjadi faktor kunci agar seluruh proyek dapat berjalan tanpa hambatan.

Apa yang disampaikan Gubernur Wayan Koster dalam forum ini bukan sekadar daftar proyek. Ini adalah gambaran utuh transformasi Bali menuju sistem infrastruktur yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Jika seluruh rencana ini terealisasi, maka Bali tidak hanya akan memiliki jalan yang lebih lancar atau pelabuhan yang lebih modern. Bali akan memiliki sistem konektivitas yang mampu menggerakkan ekonomi secara merata, mengurangi ketimpangan wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih dari itu, pembangunan ini akan menjadi fondasi kuat bagi Bali untuk tetap menjadi destinasi kelas dunia yang tidak hanya indah, tetapi juga nyaman, efisien, dan berdaya saing tinggi. Karena pada akhirnya, infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal. Ia adalah wajah kemajuan, simbol keseriusan, dan kunci masa depan Bali yang lebih kokoh. mas/ama/*