DPRD Tabanan Bahas Belasan Ranperda, Perlindungan Lahan Pertanian Jadi Prioritas
Tabanan, PancarPOS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan akan membahas belasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) sepanjang tahun 2025. Dari sejumlah ranperda tersebut, beberapa di antaranya menjadi prioritas utama untuk segera ditetapkan, salah satunya adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berkaitan langsung dengan kondisi Kabupaten Tabanan, yang dikenal sebagai lumbung pangan Bali.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, mengungkapkan bahwa sekitar 13 ranperda akan dibahas sepanjang tahun ini. “Seingat saya, ada 13 ranperda yang akan digodok pada tahun ini,” ujar Giri pada Senin (6/1/2025).
Menurutnya, seluruh ranperda yang akan dibahas tersebut berasal dari pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. “Semua ranperda ini dari eksekutif, untuk inisiatif dari DPRD Tabanan belum ada,” tambahnya.
Salah satu ranperda yang akan mendapat perhatian khusus adalah yang berkaitan dengan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Materi ranperda ini akan mengatur penetapan luas lahan yang akan dilindungi dan memberikan jaminan bagi petani yang areal garapannya termasuk dalam kawasan LP2B.
Selain ranperda perlindungan lahan pertanian, ada delapan ranperda baru lainnya yang akan dibahas pada 2025, sementara sisanya adalah ranperda perubahan dari perda yang sudah ada sebelumnya. Di antara ranperda perubahan yang akan dibahas adalah Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
Dalam proses pembahasan ini, Dewan akan melibatkan komisi-komisi yang membidangi bidang terkait, seperti Komisi III yang akan memimpin pembahasan yang menyangkut pendapatan atau aset daerah. mas/ama/*
