Komisi III DPRD Badung Soroti Rendahnya Serapan Anggaran dan Minimnya Pemeliharaan LPJ
Denpasar, PancarPOS | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Gosana III, Kantor DPRD Badung, Kamis (6/11/2025). Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, ini membahas evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025 serta capaian kinerja hingga triwulan III.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Berdasarkan data yang dipaparkan, total pagu program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2025 mencapai Rp159,544 miliar, meningkat dari anggaran induk sebelumnya sebesar Rp150,453 miliar. Kenaikan anggaran terutama terjadi pada program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang kini mencapai Rp102,857 miliar.
Namun, hingga triwulan III, realisasi anggaran baru mencapai Rp29,04 miliar atau sekitar 51 persen dari total pagu perubahan. Kondisi ini menjadi sorotan tajam dari anggota Komisi III DPRD Badung. I Nyoman Satria mengingatkan agar OPD segera mempercepat serapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun. “Dari hitungan kami, sekitar Rp3 triliun berpotensi tidak bisa dibelanjakan hingga akhir tahun. Kami juga menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses Dinas Perhubungan. Proyek-proyek besar di Dishub perlu dilaporkan progresnya secara transparan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III lainnya, I Nyoman Karyana alias Koprok, menilai capaian serapan anggaran hingga November masih jauh dari optimal. Ia menyoroti persoalan penerangan jalan umum (LPJ) di sejumlah titik yang dikeluhkan masyarakat. “Lampu jalan di beberapa lokasi strategis banyak yang mati dan belum diperbaiki. Ini berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kami minta anggaran pemeliharaan LPJ diperkuat, jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena kurangnya perhatian,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Badung, Drs. Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma, MAP, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mempercepat realisasi program dan kegiatan. Berdasarkan data, program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi sektor dengan realisasi tertinggi mencapai Rp27,7 miliar atau 52 persen dari alokasi anggaran perubahan. Ia juga menyebutkan sejumlah program masih dalam proses penyelesaian hingga akhir tahun, termasuk pengadaan barang, jasa penunjang, dan pemeliharaan sarana transportasi.
Komisi III DPRD Badung menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas penggunaan APBD 2025 serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung. Dewan berharap koordinasi antara OPD dan masyarakat dapat diperkuat agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi warga. mas/ama/*
