Dibalik Angka Rp15 Ribu, Ngurah Aryawan Bongkar Rantai Ekonomi Besar MBG Prabowo

Denpasar, PancarPOS | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan di daerah, khususnya di Bali. Di tengah berbagai isu yang berkembang, termasuk tudingan miring hingga kekhawatiran soal kualitas distribusi, Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Partai Gerindra, I Ketut Ngurah Aryawan, justru tampil memberikan pembelaan sekaligus penjelasan komprehensif mengenai manfaat strategis program tersebut.

Ditemui di markas lagas pada Senin (6/4/2026), Ngurah Aryawan menegaskan bahwa program MBG tidak bisa dilihat secara sempit hanya dari satu sisi manfaat. Ia menilai pendekatan yang terlalu parsial justru berpotensi menyesatkan pemahaman publik terhadap esensi program tersebut.

“Menurut saya, program MBG itu tidak bisa dilihat hanya dari satu manfaat saja. Memang benar, ada nilai bantuan yang diterima langsung oleh penerima manfaat. Tapi sesungguhnya, desain program ini jauh lebih besar dari sekadar angka bantuan itu sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, struktur program MBG telah dirancang secara sistematis untuk menciptakan efek berantai dalam perekonomian. Dalam skema tersebut, setiap paket MBG senilai Rp15.000 dibagi ke dalam tiga komponen utama, yakni Rp10.000 untuk bahan baku, Rp3.000 untuk operasional tenaga kerja, dan Rp2.000 untuk biaya tempat serta infrastruktur.

“Dari komposisi ini saja sudah terlihat jelas bahwa program ini tidak hanya memberi makan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi,” katanya. Lebih jauh, Aryawan memaparkan bahwa satu Satuan Penyediaan Bahan Gizi (SPBG) dalam program MBG mampu menyerap hingga 45 tenaga kerja. Angka ini, menurutnya, bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa program ini memiliki dampak langsung terhadap pengurangan pengangguran di tingkat lokal.

Selain itu, program ini juga menyasar hingga 3.000 penerima manfaat dalam satu skema operasional, dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara ketat. Hal ini memastikan bahwa distribusi makanan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

Namun, dampak terbesar dari program MBG, menurut Aryawan, justru terletak pada sektor hulu, yakni sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Keempat sektor ini menjadi tulang punggung penyedia bahan baku yang dibutuhkan dalam program tersebut.

“Bayangkan saja, berapa kebutuhan beras untuk satu SPBG. Kalau jumlah SPBG semakin banyak, maka permintaan beras juga meningkat. Siapa yang diuntungkan? Petani. Mereka bisa meningkatkan produksi, dan pada akhirnya kesejahteraan mereka juga ikut naik,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi di sektor perikanan. Kebutuhan ikan dalam setiap menu MBG menciptakan permintaan yang stabil bagi nelayan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan itu sendiri, tetapi juga oleh pekerja di sektor pengolahan dan distribusi.

Di sektor perkebunan dan peternakan, efeknya pun tidak kalah signifikan. Kebutuhan bahan pangan seperti sayuran, buah, dan protein hewani menciptakan rantai ekonomi yang berkelanjutan. “Inilah yang saya maksud dengan perputaran ekonomi. Uang Rp15.000 itu tidak berhenti di satu titik, tetapi berputar dan memberikan manfaat yang jauh lebih luas,” tegasnya.

Menanggapi isu keracunan yang sempat mencuat dalam pelaksanaan program MBG, Ngurah Aryawan tidak menampik bahwa potensi masalah bisa saja terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut harus dilihat sebagai bagian dari proses implementasi yang membutuhkan pengawasan ketat.

“Kalau ada isu keracunan, itu bukan berarti programnya gagal. Justru di situlah peran pengawasan harus diperkuat. Kita harus memastikan bahwa setiap SPBG mengikuti protokol yang sudah ditetapkan, mulai dari sanitasi hingga kualitas air,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa standar operasional dalam program MBG sebenarnya sudah sangat jelas. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran, maka yang perlu diperbaiki adalah implementasi di lapangan, bukan konsep programnya.

Namun demikian, Aryawan juga mengakui bahwa masih ada ketimpangan dalam distribusi program MBG, khususnya di wilayah Bali. Menurutnya, tidak semua sekolah telah merasakan manfaat program ini secara merata.

Ia menilai salah satu penyebab utama adalah kurangnya sosialisasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota. “Ini yang saya lihat menjadi kelemahan di Bali. Program ini belum disosialisasikan secara maksimal, terutama melalui media sosial. Padahal ini program besar yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas,” katanya.

Ketika ditanya apakah hal tersebut berkaitan dengan perbedaan politik, Aryawan tidak menampik kemungkinan tersebut. Ia menyebut bahwa dinamika politik di Bali memang memiliki karakter tersendiri. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada perbedaan politik. Tapi seharusnya itu tidak menjadi penghalang untuk mengapresiasi program yang jelas-jelas bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia bahkan menyinggung bahwa berbagai program dari pemerintah pusat, termasuk yang digagas oleh Presiden Prabowo, belum mendapatkan apresiasi yang layak di tingkat daerah. Sebagai contoh, ia menyebut program bantuan TV box untuk sekolah-sekolah di Bali yang menurutnya sudah terealisasi, meskipun belum merata di setiap kelas.

“Faktanya ada. Dari SD, SMP, sampai SMA sudah mendapatkan. Minimal satu unit di setiap sekolah. Tapi apakah pernah diapresiasi? Tidak,” katanya. Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan subsidi listrik dan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) yang menurutnya menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Media nasional sudah menyatakan bahwa tidak ada kenaikan BBM. Tapi di lapangan, isu yang berkembang justru sebaliknya. Ini yang menurut saya perlu diluruskan,” tegasnya. Aryawan menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

“Ini bukan sekadar slogan politik. Ini kerja nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Ia juga menepis anggapan bahwa kurangnya sosialisasi program MBG disebabkan oleh minimnya peran kader Partai Gerindra di lapangan. Menurutnya, posisi DPR saat ini lebih pada fungsi pengawasan, bukan eksekusi kebijakan.

“Kader Gerindra tidak punya kewenangan membuat kebijakan. Tapi kami tetap melakukan sosialisasi dan pengawasan sesuai dengan tugas kami,” katanya. Di wilayah daerah pemilihannya (dapil), Aryawan mengklaim bahwa program MBG telah berjalan dengan baik dan menjangkau seluruh sekolah yang ada.

“Di wilayah kami, sudah 100 persen. Semua sekolah sudah mendapatkan. Kalau ada yang belum, saya kawal terus sampai terealisasi,” tegasnya. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri wilayah dapil lain, karena setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab masing-masing.

Lebih jauh, Aryawan menolak anggapan bahwa polemik seputar program MBG murni bersifat politis. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah bagaimana fungsi pengawasan dijalankan secara optimal. “Kita ini DPRD, tugasnya mengawasi. Program ini dari pusat, jadi kita pastikan implementasinya di daerah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan tidak selalu dipolitisasi, terutama jika kebijakan tersebut memiliki dampak positif bagi masyarakat. “Jangan semua hal dibawa ke ranah politik. Kita harus objektif. Kalau baik, ya kita dukung bersama,” katanya. Dalam konteks hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kota Denpasar, Aryawan mengaku tetap mengedepankan komunikasi yang konstruktif. Ia menegaskan bahwa perbedaan partai politik tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun daerah.

“Kita boleh berbeda, tapi tujuan kita sama, yaitu mensejahterakan masyarakat,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan rasional dalam menyikapi kebijakan publik, bukan sekadar reaksi emosional atau kepentingan politik jangka pendek. “Yang kita butuhkan adalah solusi, bukan saling menyerang. Kita harus melihat manfaat jangka panjang dari setiap kebijakan,” katanya.

Ngurah Aryawan menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus mengawal program-program yang berpihak pada masyarakat, termasuk MBG. “Peran saya jelas, memastikan kebijakan ini matang dan benar-benar memberikan manfaat. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan,” ujarnya. ama/ksm