Warga Intaran Diajak Diskusi Malah Turun Aksi Demo, Purbanegara: Terminal LNG di Sidakarya Buka Lapangan Kerja Baru

Denpasar, PancarPOS | Liquifiied Natural Gas atau LNG merupakan tranformasi baru untuk pemerintah daerah untuk mewujudkan Bali Clean and Green untuk mendukung pariwisata hijau (green tourism) yang sejalan dengan agenda utama pembahasan KTT G20 pada November mendatang. Oleh karena, Bali ditunjuk sebagai tuan rumah Presidensi KTT G20 dengan tema Recover Together Recover Stronger, yang akan dilaksanakan di Bali. Apalagi ada 3 topik utama yang diangkat, yakni 1. Sistem Kesehatan Dunia, 2. Transformasi Ekonomi dan Digital, dan 3. Transisi Energi. Ketiga topik tersebut membuat Pemerintah Provinsi Bali lebih fokus dan terarah dalam memulihkan perekonomian Bali melalui Penyusunan Ekonomi Kerthi Bali, khususnya pada Transisi Energi.

Sebagai pemrakarsa Terminal LNG di Desa Sidarkarya, Denpasar, yakni Perusahaan Daerah (Perusda) Pemerintah Provinsi Bali melalui PT. Dewata Energy Bersih (DEB) telah menggandeng PT. PLN (Persero) selaku perusahaan BUMN melalui anak perusahaanya PLN GG (PT. PLN Gas dan Geothermal) berencana membangun Terminal LNG. Namun sayangnya rencana itu malah ada upaya dibalik layar untuk menggalang aksi penolakan warga Desa Adat Intaran, Sanur dan aktivis lingkungan dengan melakukan ujuk rasa, pada Minggu, (19/6/2022). Dalam aksi demo penolakan datang dari sejumlah warga sekitar wilayah rencana Terminal LNG, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, menilai rencana pembangunan lokasi Terminal LNG berdampak negatif, khususnya bagi pariwisata dan hutan bakau (mangrove) sehingga bisa merusak ekosistem dan terumbu karang.

Padahal Humas PT DEB, Ida Bagus Ketut Purbanegara didampingi Direktur Pengembangan Usaha Perusda Bali Bagus Gede Ananta Wijaya Karna dan Kepala Unit Jasa Perusda Bali, Gede Oka mengaku selama ini tetap membuka ruang dialog dan diskusi terkait rencana pembanguan Terminal LNG di Desa Sidakarya. “Upaya itu dalam menjawab kekhawatiran atau dampak buruk yang dikhawatirkan. Kami tentu sudah memiliki kajian mencegah dampaknya agar bisa Bali mandiri energi dan bersih tanpa mengabaikan sisi lingkungan,” kata Humas PT DEB, Ida Bagus Ketut Purbanegara ketika memberikan keterangan pers di Denpasar, Senin (20/6/2022).

Hal itu telah menjadi komitmen pihaknya dalam mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, khususnya Wana Kerthi dan Segara Kerthi. Selain memperhatikan aspek lingkungan, pihaknya pun akan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar ikut terlibat dalam pembangunan. Sejatinya, pihaknya sudah pernah melakukan diskusi dari pihak pendemo dan ada upaya Focus Group Discussion (FGD) dengan Yayasan Pembangunan Sanur (YPS). Dengan menghadirkan tim ahli yang independen bukan saja tim ahli gubernur. “Tapi keburu demo ya bagaimana lagi, namun tetap kami buka ruang dialog,” ungkapnya.

Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih tetap dierjuangkan, mengingat langkah strategi inovatif mitigasi energi berkelanjutan dan jangka panjang, menjamin layanan terbaik, termasuk di bidang pariwisata. Selain itu untuk memastikan bisnis pariwisata tetap beroperasi meski saat terjadi blackout pada sistem pasokan energi listrik terpusat (di Jawa). Kemandirian itu penting agar dapat melakukan pengelolaan dan kontrol listrik dari daerah. Upaya itu pula dalam memenuhi meningkatnya beban listrik Bali diproyeksikan mencapai 1.185 MW tahun 2023 yang tercantum dalam RUPTL PLN 2021-2030. Apalagi LNG merupakan gas alam terkenal paling aman dan tidak berbahaya yang dapat digunakan sebagai bahan bakar karbon, bebas polusi debu, tidak ada hujan asam, tidak ada pencemaran mercuri, warnanya yang biru, emisi CO2 dipotong menjadi 50 persen dan hanya 10 persen dari polutan baru bara yang dibakar dari membangkitkam listrik.

Untuk itu, energi yang benar-benar ramah lingkungan serta rencana pembangunan terminalnya telah dirancang sedemikian rupa untuk mengedepankan kesucian dan keharmonisan alam Bali, yang akan berkontribusi besar terciptanya penambahan lapangan kerja baru yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa setempat ke depannya. “Tapi mari kita bicarakan, kalau ada yang masih kurang nyambung ayo kita berdialog, karena semua ini untuk kepentingan bersama. Gubernur juga bisa meminta tarif dasar listrik yang lebih murah bagi warga Bali,” ungkapnya. PT DEB tetap aspek pemberdayaan tenaga kerja lokal, kerja sama dengan desa adat maupun badan usaha lokal terkait jaringan gas perkotaan dan suplai LNG ke hotel-hotel. Bahkan fasilitas cold storage yang dapat dimanfaatkan oleh badan usaha milik desa, koperasi, maupun UMKM, selain potensi PAD Rp30 miliar perbulan.

Disampaikan juga struktur kepemilikan saham PT Dewata Energi Bersih (pelaku kegiatan usaha) terdiri dari 51% PLN, 49% Perusahaan Daerah Provinsi Bali dan mitra strategis menjamin sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut dalam catatan PT DEB dijelaskan, Terminal LNG di Sidakarya dengan PKKRPL yang telah terbit, diupayakan agar dapat selaras dengan perencanaan RIP Serangan sebagai Pelabuhan pengumpan lokal (Kepmenhub No.KP 432 Tahun 2020) yang sedang disusun berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008, memerhatikan RIPNAS, RTRWP, RTRWK, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan, kelayakan teknis, ekonomis, lingkungan, keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal. Hal ini bertujuan agar dalam penyusunan tidak terjadi overlapping. 80% beban kelistrikan ada di Bali Selatan namun masih membengkaknya utang PT PLN (Persero) yakni sebesar Rp631,6 triliun pada 2021 menyebabkan PT PLN (Persero) tidak melakukan investasi terhadap jaringan listrik sehingga diputuskan berlokasi di Bali Selatan.

Berdasarkan studi kelayakan, terpilihlah Desa Sidakarya. Purbanegara menanggapi keresahan tersebut dengan mengatakan, pembangunan terminal LNG hanya memanfaatkan lahan seluas 3 ha bukan menggunakan luas lahan mencapai 14 ha. Maka dari itu, pihaknya tidak akan ada pembabatan hutan mangrove. Purbanegara kembali mengaskan, rencana pembangunan tersebut tidak akan mengganggu kesucian pura sekitar. Di mana dirinya menjelaskan bahwa jarak terdekat dengan pura adalah sekitar kurang lebih 500 meter, yang bila mengacu pada RTRW Kota Denpasar tidak ada potensi pelanggaran di dalamnya. Terminal LNG Sidakarya dan jalur pipa gas sudah tercantum dalam RTRW Kota Denpasar, Perda Kota Denpasar No.8 Tahun 2021. Serta pengaturan keseimbangan antara penjagaan kesucian pura dan pesatnya pembangunan sudah dituangkan dalam Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2020.

Dipastikan Bali akan memerlukan Terminal LNG di Sidakarya dalam menyiapkan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan listrik, energi bersih bagi masyarakat. Terminal itu diperlukan dalam menyiapkan LNG untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pesanggaran. Upaya itu dalam memastikan ada pasokan LNG stabil yang didukung infrastriktur yang memadai. Hal itu diperlukan dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan Bali yang madiri dan energi bersih. Dismping PLN tetap melakukan integrasi sistem tenaga listrik Jawa-Bali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia. Untuk itu, kehadiran rencana pembangunan Terminal LNG Sidakarya untuk tranformasi energi yang akan dibangun di blok khusus kawasan Tahura I Gusti Ngurah Rai. Diharapkan mampu menjadi solusi energi bersih bagi Bali.

Bahkan terminal LNG Sidakarya akan mendatangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Bali dengan income sekitar Rp30 miliar perbulan. Upaya itu dapat meningkatkan PAD Bali sekaligus penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. tim/aya/ama