Tabanan, PancarPOS | Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa alias Komet menegaskan seluruh lahan basah di Kabupaten Tabanan harus dibebaskan dari pungutan pajak atau dikenakan pajak nol rupiah. Penegasan itu disampaikannya saat ditemui di ruang kerja Ketua DPRD Tabanan, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Arnawa, kebijakan pembebasan pajak lahan basah merupakan langkah strategis dan mendesak untuk melindungi keberlangsungan sektor pertanian sekaligus menjaga Tabanan sebagai daerah agraris dan lumbung pangan Bali. Ia menilai petani selama ini justru berada pada posisi paling lemah, sementara beban pajak atas lahan tetap berjalan meski hasil pertanian tidak selalu sebanding.
“Seluruh lahan basah di Tabanan harus bebas pajak atau nol. Sertifikatnya jelas, semua lahan basah pajaknya nol. Jangan lagi petani dibebani pajak,” tegas Arnawa.
Politisi yang akrab disapa Komet itu bahkan mengusulkan terobosan yang lebih progresif, yakni petani digaji oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.
Ia menyebutkan, skema penggajian bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebagai ilustrasi, satu are lahan pertanian dapat diberikan kompensasi sekitar Rp10 ribu per periode tertentu, dengan mekanisme yang diatur secara transparan.
“Kalau perlu petani digaji oleh pemerintah. Misalnya satu are digaji Rp10 ribu. Nanti kita hitung dan lihat kemampuan keuangan daerah. Ini soal keberpihakan pemerintah kepada petani,” ujarnya.
Arnawa menegaskan, kebijakan tersebut bukan semata soal bantuan ekonomi, tetapi menyangkut perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, serta keberlanjutan sistem pertanian tradisional yang selama ini menjadi identitas Tabanan. Ia mengingatkan, tanpa keberpihakan nyata, alih fungsi lahan akan terus terjadi dan mengancam masa depan pertanian.
Ia juga mendorong agar pembebasan pajak lahan basah dituangkan dalam regulasi daerah yang tegas agar memiliki kepastian hukum dan tidak mudah berubah akibat kepentingan jangka pendek. “Kalau sawah terus tergerus, petani akan hilang. Kalau petani hilang, kita kehilangan kedaulatan pangan kita sendiri,” pungkasnya. mas/ama/*
