Karangasem, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya menata Kawasan Pura Agung Besakih secara menyeluruh, bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi sebagai upaya menjaga kesucian pusat spiritual umat Hindu Bali yang diwariskan lintas generasi.
Dalam podcast di kawasan Pura Agung Besakih, Rendang, Karangasem, Kamis (23/4), Koster menegaskan bahwa Besakih bukan objek wisata biasa, melainkan pusat pemujaan suci yang harus dijaga secara total, baik dari sisi tata kawasan, perilaku, maupun spiritualitasnya.
“Besakih ini bukan kawasan pariwisata. Ini tempat suci untuk menghaturkan terima kasih dan memohon berkah. Mindset itu harus diubah,” tegasnya.
Penataan tahap pertama, kata Koster, telah menunjukkan hasil signifikan. Kawasan parkir kini tertata rapi, kebersihan meningkat, dan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai mulai terbentuk. Ia bahkan memantau langsung perkembangan tersebut melalui CCTV hingga ke rumah jabatan gubernur. “Sekarang masyarakat sudah disiplin. Selesai tangkil, mereka langsung merapikan sampah. Ini perubahan besar,” ujarnya.
Memasuki tahap kedua, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan restorasi total kawasan Parahyangan, termasuk 26 pelinggih yang selama ini mengalami kerusakan, lapuk, hingga berjamur. “Ini tempat suci, tempat memohon kerahayuan. Masa pelinggihnya reyot dan jamuran? Rumah Ida Bhatara tidak boleh seperti itu,” tegas Koster.
Restorasi akan dilakukan menyeluruh dengan tetap mengikuti pakem warisan leluhur. Material yang digunakan harus berkualitas terbaik, dengan ukiran sesuai karakter masing-masing pelinggih, tanpa intervensi selera pribadi seperti yang terjadi sebelumnya.
Dari total 26 pelinggih, tujuh di antaranya telah selesai direstorasi. Sisanya akan dikerjakan tahun ini dengan total anggaran mencapai Rp203 miliar. Ground breaking dijadwalkan pada 1 Mei bertepatan dengan Purnama, dan ditargetkan rampung Desember 2026 setelah rangkaian IBTK selesai.
Koster juga memastikan, jika ada pedharman yang tidak mampu membiayai restorasi, pemerintah akan hadir melalui APBD. Sementara Parahyangan Utama sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali.
Ia menegaskan, penataan Besakih tidak boleh dilandasi kepentingan ekonomi maupun pamrih pribadi. “Jangan berpikir ekonomi. Ini soal ketulusan. Kalau kita tulus membenahi pelinggih Ida Bhatara, berkah pasti datang,” ujarnya.
Tahap ketiga akan difokuskan pada pembangunan akses jalan menuju Besakih dari berbagai arah, termasuk jalur Buleleng melalui Kintamani serta konektivitas dari Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung, hingga Karangasem. “Jangan sampai orang mau sembahyang malah mengumpat karena macet. Harus tenang dari rumah sampai tiba di Besakih,” katanya.
Program ini direncanakan mulai 2027 dengan dukungan pembiayaan kolaboratif dari daerah dengan kapasitas fiskal kuat seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar.
Menariknya, Badan Pengelola Kawasan Besakih kini telah mampu membiayai operasional secara mandiri sebesar Rp3,2 miliar dari hasil pengelolaan kawasan, tanpa lagi bergantung pada APBD. “Ini pertama kali manajemen bisa mandiri. Tapi saya ingatkan, jangan ada niat tidak baik. Tidak boleh ada korupsi. Semua harus tulus dan lurus,” tegasnya.
Bagi Koster, menjaga Besakih bukan hanya soal pura, tetapi menjaga peradaban Bali yang dibangun oleh para leluhur suci. “Bali dibangun oleh orang-orang suci. Tidak boleh dibangun asal-asalan. Semua harus dimulai dengan memohon restu Ida Sang Hyang Widhi Wasa,” ujarnya.
Ia menutup dengan memastikan, jika penataan Besakih sukses, pola serupa akan diterapkan di pura besar lainnya, termasuk Ulun Danu Batur. “Kalau Besakih berhasil, berikutnya Batur. Bahkan kalau bisa seluruh pura di Bali ditata dengan pola yang sama. Karena menjaga pura berarti menjaga Bali,” tegasnya. mas/ama/*
