Gubernur Koster Kukuhkan Tri Wibowo Aji Sebagai Kepala BPKP Bali
Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola APBD
Denpasar, PancarPOS | Wayan Koster resmi mengukuhkan Tri Wibowo Aji sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Kamis (Wraspati Paing, Prangbakat), 19 Februari 2026, di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menyampaikan selamat bertugas kepada Tri Wibowo Aji sekaligus mengapresiasi Kepala BPKP Bali sebelumnya, Heru Tarsila, atas kontribusinya dalam memberikan masukan strategis bagi tata kelola Pemerintah Provinsi Bali.
Acara pengukuhan turut disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana Girsang, pimpinan DPRD Bali, Forkopimda Provinsi Bali, para bupati/wali kota se-Bali, pimpinan OPD, hingga perwakilan perbankan, perguruan tinggi, dan rumah sakit.
Dalam arahannya, Deputi Setya Nugraha menegaskan BPKP memiliki lima fokus utama pengawalan akuntabilitas, yakni penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan early warning system, akuntabilitas dan efektivitas pembangunan, serta peningkatan kapabilitas APIP.
Ia menekankan, kehadiran BPKP di daerah merupakan representasi auditor Presiden dalam mengawal ketercapaian target pembangunan nasional. Selain itu, BPKP juga memiliki peran melakukan audit investigatif, audit kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan ahli.
Setya juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Bali dari BPK RI. Menurutnya, opini WTP bukan jaminan pengelolaan anggaran telah efisien dan berdampak maksimal.
“WTP bukan akhir. Tata kelola harus berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Koster pun menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara Pemprov Bali dan BPKP. Ia sepakat bahwa pengawasan harus jujur dan substantif.
“Kalau sakit, bilang sakit, agar bisa diobati. Jadi prosesnya diperketat saja, agar semua berjalan sesuai relnya,” ujar Koster.
Pengukuhan ini menandai penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan dalam menjaga integritas APBD serta memastikan pembangunan Bali berjalan transparan dan akuntabel. mas/ama/*
