Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Bali Dibedah, Konsolidasi Didorong Pangkas Anggaran dan Tutup Celah KKN

Denpasar, PancarPOS | Pemerintah Provinsi Bali mulai menggeber strategi baru dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bukan sekadar mengejar serapan anggaran, Pemprov Bali mendorong konsolidasi pengadaan dan mekanisme clearing house untuk menekan biaya, memperkuat transparansi sekaligus memperbesar manfaat belanja pemerintah bagi pelaku usaha lokal.

Langkah tersebut menjadi fokus dalam kegiatan advokasi pengadaan barang dan jasa serta clearing house yang digelar di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (19/8).

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan konsolidasi pengadaan bukan hal baru bagi Pemprov Bali. Strategi tersebut telah diterapkan sejak 2023, terutama untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sejenis di sejumlah perangkat daerah.

Salah satu contohnya adalah pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang dilakukan secara terkonsolidasi, mulai dari tahap perencanaan hingga proses pengadaan.

“Mewakili Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan terima kasih kepada LKPP dan KPK yang terus memberikan perhatian terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Khusus hari ini, kita mendapatkan advokasi tentang pengadaan barang dan jasa serta clearing house,” ujar Dewa Made Indra.

Menurutnya, pola konsolidasi memberikan keuntungan dari sisi efisiensi anggaran sekaligus menyederhanakan proses pengadaan.

Berdasarkan laporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Bali, pengadaan secara terkonsolidasi mampu menghasilkan harga yang lebih efisien dibandingkan apabila kebutuhan serupa dibeli secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah.

Artinya, belanja pemerintah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Kebutuhan yang sama dihimpun dan direncanakan bersama sehingga pemerintah memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Tak hanya soal harga, Pemprov Bali juga memperkuat mekanisme clearing house.

Clearing house merupakan forum atau mekanisme konsultasi prapengadaan yang memberikan ruang bagi pengelola pengadaan untuk memperoleh pandangan dan kepastian sebelum mengambil keputusan.

Bagi Dewa Made Indra, mekanisme tersebut penting untuk memperkuat kehati-hatian sekaligus mencegah persoalan muncul setelah proses pengadaan berjalan.

“Pengadaan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Karena itu, efisiensi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan integritas. Sebaliknya, setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka terhadap pengawasan.

Pemprov Bali juga mendorong agar belanja pemerintah tidak berhenti pada transaksi antara pemerintah dan penyedia barang atau jasa. Pengadaan harus memberikan efek ekonomi yang lebih luas, termasuk dengan memperbesar penggunaan produk dalam negeri serta membuka ruang bagi usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-K).

Pelaksana Tugas Direktur Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Firmansyah mengapresiasi langkah Pemprov Bali dalam mengoptimalkan pengadaan melalui konsolidasi dan clearing house.

Menurutnya, tantangan pengadaan pemerintah ke depan semakin kompleks. Pemerintah tidak hanya dituntut membeli barang dan jasa secara efisien, tetapi juga harus memastikan belanja tersebut ikut memperkuat industri dalam negeri dan memberdayakan UMK-K.

Manfaat pengadaan, kata Firmansyah, harus dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengadaan tidak semata-mata apakah barang atau jasa telah dibeli dan kegiatan telah selesai. Lebih jauh, yang harus dilihat adalah apakah uang negara yang dibelanjakan mampu menciptakan efisiensi, menggerakkan dunia usaha, memperkuat produk dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah Pemprov Bali memperkuat konsolidasi dan clearing house menjadi sinyal bahwa tata kelola pengadaan mulai diarahkan bukan sekadar cepat menyerap anggaran, tetapi juga tepat sasaran, hemat, bersih dan memiliki dampak ekonomi. Ujungnya, setiap rupiah belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bali. mas/ama/*