Gubernur Koster Gebrak OPD Penghasil PAD: Jangan Kerja Biasa-Biasa Saja, Kejar Target dan Tinggalkan Legacy
Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan seluruh perangkat daerah bekerja lebih agresif mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Pesan itu disampaikan Koster saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Selasa (18/8/2026).
Koster menegaskan, berbagai program pembangunan yang telah dirancang tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan anggaran yang kuat. Karena itu, peningkatan pendapatan daerah menjadi pekerjaan penting yang harus ditangani secara serius oleh seluruh jajaran Pemprov Bali.
“Kita banyak program, tak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran,” tegas Koster.
Ia meminta jajaran perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dan tidak bekerja dengan pola rutin. Menurutnya, OPD penghasil harus berani melakukan terobosan dan mencari cara baru untuk meningkatkan pendapatan.
“Jangan kerja biasa-biasa saja. Datang jam delapan, pulang jam empat,” ujar Koster.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster untuk memacu jajaran pemerintah daerah agar bekerja lebih maksimal dan menghasilkan capaian yang dapat dibanggakan.
Ia juga mendorong setiap OPD berlomba memberikan kinerja terbaik sehingga mampu meninggalkan legacy yang tidak hanya membanggakan organisasi perangkat daerah masing-masing, tetapi juga Pemerintah Provinsi Bali secara keseluruhan.
“Jangan hanya membanggakan OPD terkait, tapi juga Pemprov Bali,” imbuhnya.
Dalam rakor tersebut, Koster secara khusus meminta OPD penghasil PAD melakukan inovasi dan berbagai terobosan. Pengelolaan potensi pendapatan, menurutnya, tidak boleh hanya mengandalkan pola lama.
Rakor ini sekaligus menjadi tindak lanjut pertemuan awal April 2026. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati penambahan target pendapatan sebesar 10 persen bagi setiap OPD penghasil.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa memaparkan perkembangan realisasi PAD hingga 14 Agustus 2026.
Realisasi PAD tercatat mencapai Rp2.499.175.145.467 atau 58,95 persen dari target induk sebesar Rp4.239.252.167.568.
Pendapatan tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Koster memberikan perhatian khusus kepada sejumlah OPD penghasil, di antaranya Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Dinas Pariwisata, PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinas Kesehatan, RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya serta Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Untuk layanan tertentu yang memiliki peluang dikembangkan secara komersial, Koster meminta pengelolaannya dilakukan lebih profesional dengan mengadopsi pola pengelolaan sektor swasta.
Menurutnya, potensi pendapatan harus dikelola secara optimal tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci agar aset maupun layanan pemerintah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, Bapenda Bali diminta memperkuat strategi jemput bola dalam penagihan pajak kendaraan bermotor. Penunggak pajak harus didorong segera memenuhi kewajibannya.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Bali mempersempit ruang tunggakan sekaligus mempercepat realisasi PAD hingga akhir tahun anggaran.
Dengan realisasi yang baru mencapai 58,95 persen per 14 Agustus, tantangan mengejar target masih cukup besar. Karena itu, Koster meminta seluruh jajaran tidak bekerja secara normatif, melainkan bergerak lebih cepat, inovatif dan terukur.
“Kerja maksimal, buat terobosan dan berikan yang terbaik,” menjadi pesan utama Koster kepada jajaran perangkat daerah penghasil pendapatan.
Bagi Pemprov Bali, optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka penerimaan. Kekuatan fiskal daerah menjadi salah satu penentu kemampuan pemerintah menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. mas/ama/*
