BKS-LPD Bali dan Bank BPD Bali Tangkil di Pura Uluwatu, Perkuat Sinergi Tata Kelola Keuangan Desa Adat

Badung, PancarPOS | Suasana khidmat menyelimuti kawasan Pura Luhur Uluwatu, Kuta Selatan, Badung, Selasa (7/7/2026). Di tengah rangkaian pujawali yang berlangsung di salah satu pura kahyangan jagat tersebut, ratusan insan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dari berbagai kabupaten/kota di Bali tampak tangkil bersama. Mereka datang tidak hanya untuk menghaturkan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, tetapi juga memperkuat komitmen menjaga keberlangsungan LPD sebagai pilar ekonomi desa adat.

Rangkaian persembahyangan yang diprakarsai Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali itu dihadiri Langsung Ketua BKS-LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH, M.Si., bersama Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon, I Ketut Ariana, S.E., M.M., Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura, I Komang Sandhyana Kartika, S.E., M.M., dan Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Badung, Ida Ayu Yuniarti Dewi, S.T., beserta jajaran pengawas dan pengurus LP LPD Bali.

Usai tangkil di Pura Luhur Uluwatu, rombongan melanjutkan persembahyangan ke Pura Goa Lawah, Kabupaten Klungkung. Rangkaian persembahyangan bersama tersebut menjadi simbol eratnya hubungan spiritual sekaligus kebersamaan keluarga besar LPD Bali dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di balik persembahyangan bersama ini, juga terselip pesan penting tentang penguatan sinergi, tata kelola lembaga, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPD yang selama puluhan tahun menjadi penyangga ekonomi desa adat di Bali.

Seperti diungkapkan, Nyoman Cendikiawan, mengatakan persembahyangan bersama merupakan implementasi nyata konsep Tri Hita Karana, khususnya aspek Parhyangan, yakni membangun hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan.

Namun, menurutnya, makna kegiatan ini jauh lebih luas. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai ajang mempererat komunikasi dan kebersamaan seluruh pengurus LPD di Bali, sekaligus menyamakan persepsi menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi lembaga keuangan milik desa adat.

“Kami menjalin persatuan dan kebersamaan LPD seluruh Bali melalui persembahyangan dan diskusi. Dengan kebersamaan seperti ini, kami berharap LPD semakin kuat dan mampu menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.

Menurut Cendikiawan, kekuatan utama LPD selama ini bukan hanya terletak pada besarnya aset yang dikelola, tetapi juga pada soliditas antarlembaga. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus dibangun agar seluruh LPD memiliki semangat yang sama dalam menjaga eksistensinya.

Ia menegaskan, salah satu mitra strategis yang selama ini selalu berjalan berdampingan dengan LPD adalah Bank BPD Bali. Hubungan keduanya telah berlangsung sejak lama dan terus berkembang melalui berbagai bentuk kerja sama. “Bank BPD Bali kami anggap sebagai partner. Konsepnya seperti bapak dengan anak. Sejak dulu hubungan LPD dengan BPD Bali sudah sangat baik dan kami ingin sinergi ini terus diperkuat,” katanya.

Menurutnya, keberadaan Bank BPD Bali memberikan banyak dukungan bagi pengembangan LPD, baik dalam bentuk kerja sama operasional, pertukaran informasi, maupun penguatan sistem pengelolaan keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting karena tantangan yang dihadapi LPD saat ini tidak lagi sederhana. Perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, hingga persaingan dengan lembaga keuangan lain menuntut LPD terus berbenah agar tetap dipercaya masyarakat desa adat.

Selain itu, penguatan tata kelola juga menjadi perhatian utama BKS-LPD. Cendikiawan menilai setiap LPD harus memiliki sistem pengawasan yang baik, transparan, dan akuntabel agar mampu menjaga kepercayaan krama desa adat sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan LPD. Persoalan kepercayaan menjadi isu yang sangat penting. Sekali masyarakat kehilangan kepercayaan, dampaknya bisa sangat besar terhadap keberlangsungan sebuah LPD.

Pandangan tersebut diperkuat Badan Pengawas LPD Pecatu, I Made Widana. Menurutnya, tantangan terbesar LPD saat ini adalah bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang sehat. Ia mengingatkan, berbeda dengan bank umum, LPD tidak memiliki perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kondisi itu membuat setiap LPD harus mampu menjaga kesehatan lembaganya secara mandiri.

“Bank BPD Bali itu ada LPS, kita tidak ada. Ini menjadi persoalan besar. Kalau terjadi masalah, ke mana kita berlindung? Oleh karena itu, kata kuncinya adalah masing-masing LPD harus memperkuat diri,” tegas Widana, seraya menambahkan penguatan tersebut harus dimulai dari internal lembaga. Pengurus dan pengawas harus menjalankan fungsi masing-masing secara profesional serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Dana yang dititipkan masyarakat, kata dia, merupakan amanah yang harus dijaga. Karena itu, setiap kebijakan penyaluran kredit maupun pengelolaan likuiditas harus dilakukan berdasarkan analisis yang matang, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. Ia juga mengungkapkan kondisi yang saat ini dialami LPD Pecatu. Berbeda dengan banyak anggapan, persoalan yang dihadapi bukan kekurangan dana, melainkan justru kelebihan likuiditas atau over liquidity.

Artinya, dana masyarakat yang tersimpan di LPD cukup besar, sementara permintaan kredit tidak seluruhnya mampu menyerap dana tersebut. Agar dana tidak mengendap dan tetap memberikan manfaat bagi lembaga, sebagian ditempatkan pada perbankan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan sehingga menghasilkan pendapatan dari selisih bunga atau spread. Pendapatan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung operasional LPD.

Meski demikian, Widana mengakui masih ada tantangan dari sisi regulasi. Saat ini LPD dibatasi untuk menyalurkan dana hanya di wilayah desa adatnya masing-masing. Di satu sisi aturan itu bertujuan menjaga fungsi LPD sebagai lembaga ekonomi desa adat, namun di sisi lain menjadi tantangan ketika terjadi kelebihan likuiditas. Karena itu, menurutnya, diperlukan kajian mengenai peluang kerja sama antar-desa adat sehingga dana yang menganggur dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan persetujuan desa adat.

“LPD adalah bagian dari usaha desa adat, bukan milik APBD. Tujuan utamanya untuk membesarkan desa adat. Karena itu, desa adat tidak boleh lepas dari LPD. Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengawasan internal yang kuat,” pungkasnya.

Melalui rangkaian tangkil pujawali di Pura Luhur Uluwatu yang dilanjutkan ke Pura Goa Lawah, BKS-LPD Bali ingin mengirimkan pesan bahwa kekuatan LPD tidak hanya dibangun melalui angka-angka dalam laporan keuangan. Lebih dari itu, kekuatan LPD lahir dari kebersamaan, kejujuran, tata kelola yang baik, serta komitmen seluruh pengurus untuk menjaga amanah krama desa adat.

Di tengah perubahan zaman dan berbagai tantangan yang terus berkembang, semangat kebersamaan yang dibangun melalui nilai-nilai adat, budaya, dan spiritualitas Bali diyakini tetap menjadi fondasi utama agar LPD terus tumbuh sebagai lembaga keuangan yang sehat, dipercaya masyarakat, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi desa adat di seluruh Bali. ama/ksm